ZONAUTARA.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Pemerintah untuk transparan mengenai pengelolaan anggaran belanja sembako pada tahun 2025-2026. “ICW mendesak Kementerian Sekretariat Negara agar segera membuka informasi terkait anggaran belanja pembelian sembako pada tahun 2025-2026 sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, Senin (4/5).
Wana mengkritisi pembagian paket sembako di Hari Buruh Internasional yang digelar di Monas pada 1 Mei lalu. “Total sembako yang disediakan oleh Perum Bulog untuk dibagikan kepada peserta yakni sekitar 350 ribu paket. Anggaran tersebut patut diduga bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara,” ucap Wana.
Tidak hanya pembagian saat May Day, Wana juga menyoroti kegiatan serupa pada 25 Maret 2025 di Bogor, kunjungan Presiden ke Sumatera pada 20 Maret 2026, serta bazar di Monas pada 28 Maret 2026. Ia menyatakan bahwa ICW telah mencari informasi tentang anggaran ini melalui situs pemerintah, tetapi belum menemukan hasil.
Wana menjelaskan ada empat masalah terkait kurangnya transparansi dalam belanja anggaran bansos. Pertama, ketertutupan anggaran bisa membuka peluang korupsi, serupa dengan kasus bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial. Kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berisiko tercoreng. Ketiga, ada potensi penyalahgunaan untuk politik dalam pembagian sembako pada acara tertentu. Dan keempat, tidak adanya mekanisme yang jelas bisa menyebabkan salah sasaran dalam pembagian bantuan.
Menurut Wana, publik berhak mendapat informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana negara. Tanpa kejelasan, bantuan sosial seperti sembako mungkin tidak sampai ke masyarakat yang betul-betul memerlukan.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
