ZONAUTARA.com – Pulau Buru menjadi sorotan internasional seiring usaha Pemerintah Orde Baru untuk membangun citra positif melalui pernikahan massal, meskipun kamp tersebut menampung ribuan tahanan politik. Setibanya di Pulau Buru, tahanan politik dipaksa menyesuaikan diri dengan kondisi yang keras, di mana kerja paksa dan pengawasan militer menjadi keseharian mereka. Kesan permukiman agraris sengaja dibina untuk mengaburkan realitas bahwa tempat ini adalah kamp penahanan.
Dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu Jilid I (1995), Pramoedya Ananta Toer menceritakan perjalanan berat para tahanan dari Jawa menuju Pulau Buru di tahun 1969. Pulau tersebut berubah menjadi kamp konsentrasi di bawah kendali militer untuk orang-orang yang dituduh terkait dengan PKI. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) menempatkan ribuan orang di sini tanpa melalui proses pengadilan formal.
Di Pulau Buru, diadakan pernikahan massal untuk menunjukkan narasi yang menyesatkan tentang kehidupan para tahanan. Acara ini dikemas sebagai propaganda guna memperlihatkan bahwa kamp tersebut adalah area rehabilitasi yang damai. Padahal, para tahanan dan keluarganya terpaksa hidup dalam pengawasan ketat dan kerja keras setiap hari.
Tekanan internasional terhadap masalah hak asasi manusia akhirnya memaksa Pemerintah Orde Baru untuk secara bertahap melepaskan beberapa tahanan politik pada akhir 1970-an. Namun demikian, banyak tahanan yang dibebaskan tidak diperbolehkan kembali ke Pulau Jawa dengan alasan kepadatan penduduk dan keamanan, sehingga mereka dipindahkan ke proyek transmigrasi lainnya di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra Utara.
Dampak dari status sebagai tahanan politik tersebut membawa diskriminasi yang berlanjut hingga ke generasi berikutnya, memengaruhi pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun pemerintah mencoba mengubah narasi melalui propaganda pernikahan massal, kenyataan kehidupan para tahanan politik di kamp-kamp tersebut tetap sulit diabaikan.
Diolah dari laporan Tirto.id.
