ZONAUTARA.com – Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diminta segera menentukan status hukum dari 15 kontainer milik PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) yang ditahan di Dermaga, Kodaeral IV Batam, Riau, sejak 17 Mei 2026. Kuasa hukum PMM, Poltak Silitonga, menyampaikan bahwa selama hampir tiga minggu kontainer tersebut ditahan, Satgas PKH belum memberikan dokumen resmi terkait penyitaan atau status hukum kontainer tersebut.
“Kedatangan kami ke sini mempertanyakan Kejaksaan Agung cq. Jampidsus seperti apa peristiwa hukum itu sebenarnya. Jangan dibuat mengambang. Kita juga perlu kepastian hukum,” ujar Poltak kepada wartawan, Jumat (5/6).
Poltak menambahkan bahwa ketidakjelasan status hukum ini telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan karena aktivitas ekspor terhambat dan beberapa pembeli luar negeri telah mengajukan tuntutan ganti rugi. Sampai saat ini, PMM hanya mengetahui dari pemberitaan media bahwa perkara tersebut telah ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, meskipun belum ada pemberitahuan resmi terkait proses penanganannya.
Selain itu, Poltak membantah tudingan bahwa kontainer PMM berisi logam tanah jarang atau material yang dilarang diekspor, dan menyatakan kontainer tersebut berisi ilmenite yang diekspor sesuai regulasi Kementerian Perdagangan. “Ilmenite itu jelas diatur dalam Peraturan Kementerian Perdagangan dan bisa diekspor ke luar negeri dengan kadar tertentu. Semua barang kami di 15 kontainer tersebut memenuhi ketentuan itu,” tegasnya.
Di lain pihak, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa kepastian hukum sedang diupayakan melalui proses penyidikan yang dilakukan secara profesional berdasarkan alat bukti dan fakta hukum di lapangan. “Apa yang disebut dengan proses hukum tentu itu bagian yang sedang dikerjakan dan kita yakin dalam waktu dekat itu akan segera dituntaskan,” ujar Barita, seraya menambahkan bahwa penyidik kini tengah merampungkan sejumlah pendalaman untuk menetapkan langkah hukum berikutnya.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
