ZONAUTARA.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan komitmen pemerintah dalam penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi masa depan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-12 di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Upaya ini terfokus pada penguatan sistem perpajakan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat efektivitas pengawasan dan memperluas basis perpajakan guna mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan. “Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian,” paparnya dalam pidato tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi.
Pada aspek penerimaan negara bukan pajak, Purbaya menyebutkan langkah-langkah optimalisasi akan dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat juga digalakkan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2027 tumbuh di kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam mendukung program prioritas nasional sebagaimana disampaikan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI, bulan lalu (20/5/2026).
Pemerintah juga dirancang untuk menjaga pengelolaan fiskal tetap sehat dan berkelanjutan meski di tengah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Sejalan dengan itu, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
