Oleh: Widi Sari, PUSKAPA dan Haratua Zosran Abedneg
Bagi banyak anak dan kaum muda dari keluarga miskin dan marginal, krisis iklim tidak selalu hadir sebagai peristiwa dramatis seperti bencana. Ia muncul dalam bentuk cuaca yang makin panas, kabut asap yang mengganggu pernapasan, air bersih yang makin mahal, atau genangan permanen yang membuat ruang bermain dan lingkungan tempat tinggal mereka perlahan berubah.
Studi partisipatif PUSKAPA bersama anak-anak dan kaum muda di Jakarta, Pekalongan, Jawa Tengah, dan Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak dan kaum muda sebenarnya peka terhadap perubahan lingkungan di sekitar mereka. Namun, tidak semua dari mereka menyebut pengalaman itu sebagai “perubahan iklim”, apalagi “ketidakadilan iklim”.
Krisis iklim tidak selalu berupa bencana mendadak
Sebagian besar dampak yang diceritakan anak dan kaum muda dalam studi ini termasuk dalam kategori slow onset climate change, yaitu perubahan iklim yang terjadi perlahan dan bertahap.
Suhu panas yang makin terasa dapat mengubah pola hidup, mengganggu istirahat, dan berdampak pada kesehatan. Air bersih yang makin sulit dan mahal membuat keluarga harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk kebutuhan dasar.
Dampak-dampak kecil ini kemudian menumpuk. Anak-anak kehilangan ruang bermain. Kaum muda merasa asing di lingkungan sendiri. Keluarga beradaptasi sendiri dengan membeli air, mengubah rutinitas, atau menerima bahwa panas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pengalaman ini dekat dengan konsep “kekerasan perlahan” atau slow violence. Kekerasan semacam ini bekerja secara bertahap, berlangsung lama, dan sering kali paling keras menghantam kelompok rentan.
Karena tidak dramatis, kekerasan iklim sering tidak masuk dalam perhatian publik dan kebijakan. Padahal, bagi anak dan kaum muda marginal, dampaknya sangat konkret.
Empat bentuk ketidakadilan iklim
Studi ini menemukan bahwa pengalaman anak dan kaum muda marginal mencerminkan sedikitnya empat bentuk ketidakadilan iklim:
1. Ketidakadilan prosedural
Ketidakadilan ini terjadi ketika pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup dan tidak melibatkan masyarakat—terutama anak-anak dan kaum muda—dalam pengambilan keputusan, program, aksi, dan kebijakan yang berhubungan dengan perubahan iklim.
2. Ketidakadilan distributif
Ketidakadilan distributif mengacu kepada kondisi ketika sumber daya, intervensi, dan bantuan yang diterima masyarakat tidak sepadan dengan kemampuan mereka menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan.
3. Ketidakadilan rekognitif
Ketidakadilan ini diakibatkan oleh kecenderungan pemerintah yang meremehkan dampak perubahan iklim bertahap, dengan asumsi bahwa masyarakat mampu pulih tanpa bantuan pemerintah.
4. Ketidakadilan antargenerasi
Minimnya perhatian pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim dan mengembangkan strategi adaptasi jangka panjang merupakan bentuk ketidakadilan antargenerasi terhadap anak-anak dan kaum muda.
Meski mengalami berbagai bentuk ketidakadilan iklim, anak-anak dan kaum muda umumnya tidak mengidentifikasi pengalaman tersebut sebagai bentuk ketidakadilan. Situasi ini dapat dibaca sebagai bentuk ketidakadilan epistemik. Ini terjadi karena anak-anak dan kaum muda tidak memiliki sarana, alat tafsir, dan sumber daya konseptual untuk memahami dan mengekspresikan pengalaman mereka dalam bingkai dan struktur sosio-politik yang setara.
Ketika perubahan iklim hanya dibingkai sebagai proses alamiah yang tidak dapat dihindari, masyarakat merasa tidak memiliki alasan untuk menuntut solusi dari pemerintah.
Alhasil, masyarakat menangani dampak perubahan iklim ditangani secara mandiri dan konsekuensinya ditanggung bersama. Namun, adaptasi semacam ini tidak mengatasi akar masalah dari perubahan iklim yang dapat menyisakan dampak negatif berkepanjangan.
Kebijakan iklim masih terlalu sempit
Banyak intervensi iklim pemerintah (maupun masyarakat) dan kebencanaan masih bertumpu pada rekayasa teknis, seperti pembangunan tanggul, pompa, atau drainase.
Kita memang membutuhkan infrastruktur yang andal. Namun, tanpa pemahaman tentang kehidupan warga, solusi teknis bisa menciptakan masalah baru: memindahkan risiko, mengganggu ruang hidup, atau tidak menjawab persoalan sosial ekonomi yang dialami warga.
Kita juga menghadapi keterbatasan data. Banyak definisi, indikator, dan dataset iklim belum mampu menangkap kekerasan perlahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Data mungkin dapat menunjukkan wilayah rawan banjir atau suhu yang meningkat, tetapi belum tentu menangkap dampaknya terhadap jam belajar, biaya air, kesehatan kulit, beban pengasuhan, rasa aman, atau hilangnya ruang bermain anak.
Melibatkan kaum muda bukan sekadar mengundang mereka
Partisipasi bermakna menuntut perubahan cara kerja.
Pertama, anak dan kaum muda perlu diberi ruang untuk mulai dari pengalaman mereka sendiri. Anak dan kaum muda dapat merasa rendah diri ketika diajak terlibat dalam kegiatan oleh orang dewasa.
Meyakinkan anak dan kaum muda bahwa pengalaman dan pengetahuan keseharian mereka sangat berharga merupakan salah satu langkah pertama untuk mendorong kepercayaan diri mereka.
Kedua, mereka perlu dibantu menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan struktur yang lebih besar.
Dengan mengenalkan hak-hak mereka sebagai warga negara, anak dan kaum muda jadi paham dengan lembaga-lembaga pemerintah yang berperan dalam memenuhi hak-hak tersebut, termasuk hak untuk hidup layak dan aman dari ancaman perubahan iklim.
Ketiga, ruang partisipasi harus aman. Anak dan kaum muda harus bebas dari tekanan, ekspektasi, atau perasaan tidak nyaman dalam menjalani proses kegiatan. Pastikan bahwa mereka melakukan kegiatan atas dasar keinginan diri sendiri dan tanpa paksaan.
Keempat, partisipasi harus berpengaruh. Selain menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan struktur yang lebih besar, anak dan kaum muda harus diberikan saluran untuk mengubah keresahan mereka ke dalam aksi nyata.
Keterlibatan mereka dapat dimulai dalam skala yang kecil, seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, sampai skala yang lebih besar, seperti aktif berorganisasi di dalam komunitas pecinta lingkungan.
Dari “bertahan” menuju keadilan
Anak dan kaum muda marginal sudah lama beradaptasi dengan krisis iklim. Namun, kemampuan mereka untuk bertahan tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan ketidakadilan yang mereka alami.
Pemerintah perlu mendefinisikan perubahan iklim secara lebih luas. Sementara masyarakat sipil dan aktivis perlu memperkuat kesadaran kritis kaum muda.
Lalu bagi akademisi dan peneliti, tantangannya adalah mengembangkan metode yang lebih kreatif, partisipatif, dan bertanggung jawab.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi diseminasi sains para pakar bersama KONEKSI dan The Conversation Indonesia.
Widi Sari, Head of Research, PUSKAPA dan Haratua Zosran Abednego, Peneliti
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
