ZONAUTARA.com – Pemerintah Kota Kotamobagu akan memberikan pembinaan hingga teguran tertulis kepada sangadi dan lurah yang dinilai belum memenuhi standar kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, dalam rapat evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/7/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Sahaya Mokoginta, mengatakan pembinaan akan diberikan kepada aparatur yang berdasarkan hasil evaluasi memenuhi kriteria untuk dilakukan pembinaan.
“Sebagaimana atensi dan arahan Bapak Wali Kota, hasil evaluasi ini akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme pembinaan. Terhadap sangadi maupun lurah yang berdasarkan hasil evaluasi memenuhi kriteria untuk dilakukan pembinaan, teguran tertulis akan kami berikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sahaya.
Menurutnya, teguran tertulis bukan diberikan berdasarkan satu persoalan tertentu, melainkan merupakan hasil akumulasi dari evaluasi kinerja yang dilakukan secara menyeluruh.
Ia menjelaskan bahwa penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari disiplin dalam menjalankan tugas, kepatuhan terhadap kebijakan dan arahan pimpinan, loyalitas kepada organisasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan kepada masyarakat, kemampuan membangun koordinasi, respons terhadap program pemerintah daerah, hingga pelaksanaan kewajiban sebagai kepala desa maupun lurah.
“Dengan demikian, setiap keputusan pembinaan dilakukan secara objektif berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif,” katanya.
Sahaya menambahkan, mekanisme pembinaan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia menegaskan bahwa tujuan pembinaan bukan untuk menghukum aparatur, melainkan mendorong peningkatan kualitas birokrasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Pembinaan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan ataupun memberikan hukuman semata. Tujuannya adalah membangun budaya kerja birokrasi yang lebih disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga setiap sangadi dan lurah mampu menjalankan amanah jabatannya secara optimal serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, memimpin rapat evaluasi kinerja pemerintah daerah yang dihadiri Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, sangadi, dan lurah se-Kota Kotamobagu.
Dalam rapat tersebut, evaluasi difokuskan pada realisasi anggaran, capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Data yang dipaparkan menunjukkan Desa Bilalang II menjadi wilayah dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tertinggi, yakni mencapai 74,67 persen dari target sebesar Rp31.412.012. Sementara itu, Kelurahan Kobo Besar dan Desa Kobo Kecil mencatat capaian terendah sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dilakukan pembinaan dan perbaikan.
Weny menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian angka-angka kinerja, tetapi juga oleh disiplin, loyalitas, integritas, dan akuntabilitas aparatur dalam menjalankan tugas.
“Sebagai seorang aparatur, kita wajib memprioritaskan agenda-agenda seperti ini. Forum evaluasi bukan sekadar rapat rutin, tetapi menjadi ruang untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai target, setiap kendala dapat segera diselesaikan, dan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Weny.
Melalui evaluasi berkala tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan terus meningkat sehingga pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
