ZONAUTARA.com – Pemerintah menyatakan akan memantau dengan cermat pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai permasalahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa karena DPR baru memulai persidangan setelah jeda reses, pihaknya belum dapat berkomentar banyak.
“Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket ataukah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menambahkan bahwa setelah persidangan dibuka, baru dapat diketahui bagaimana perkembangan di parlemen terkait dua putusan pengadilan tertinggi Indonesia tentang surat keterangan ijazah wapres. Dua putusan tersebut adalah dari Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Meskipun MK menolak permohonan persyaratan pendidikan Wapres karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dalam pertimbangan, MK menyatakan tidak ada bukti kuat bahwa Wapres memiliki ijazah yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di sisi lain, MA mengabulkan permohonan kasasi yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Setara SMA milik Gibran.
Yusril menyebutkan bahwa putusan MA akan segera diunggah di laman resminya. “Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai,” ungkapnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima berbagai masukan terkait Hak Menyampaikan Pendapat selama masa reses, dan siap memproses masukan tersebut. Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II, Muhammad Khozin, mengatakan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat menjadi pertimbangan untuk menangani persoalan ini.
Diolah dari laporan Antara – Top News.
