ZONAUTARA.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dalam menjaga stabilitas harga pangan tidak hanya difokuskan pada penyediaan komoditas murah, tetapi juga pada strategi distribusi yang menyasar kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi.
Langkah itu terlihat dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dimulai pada 21 Juli 2025 di Kecamatan Siau Barat dan dilanjutkan pada 22 Juli di Kecamatan Siau Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari instruksi nasional untuk menekan laju inflasi akibat lonjakan harga beras yang terjadi secara nasional.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sitaro, Richard Sasombo, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Fernando Pandawa, menuturkan bahwa dua kecamatan tersebut dipilih karena tingginya jumlah penduduk yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Gerakan Pangan Murah ini merupakan tindak lanjut dari surat tugas Badan Pangan Nasional, terkait dengan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam pelaksanaannya, kami bekerja sama dengan Bulog untuk menyiapkan beras SPHP dan juga gula pasir,” ujar Pandawa saat memberikan keterangan di Aula Kadademahe, GMIST Imanuel Ondong, Senin (21/07/2025).
Pada pelaksanaan hari pertama di Aula Kadademahe, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Heronimus Makainas, Sekretaris Daerah Denny Kondoj, Kasat Reskrim Polres Sitaro Iptu Rofly T. Saribatian, serta jajaran OPD dan perwakilan Bulog.
Adapun jumlah komoditas pangan yang disediakan juga disesuaikan dengan skala kebutuhan di masing-masing kecamatan.
“Di Kecamatan Siau Barat disiapkan dua ton beras SPHP dan 200 kilogram gula pasir. Sementara di Kecamatan Siau Timur, dialokasikan tiga ton beras SPHP dan 500 kilogram gula pasir,” ungkap Pandawa.
Untuk wilayah Siau Timur, kegiatan akan berlangsung di Kompleks Terminal Ulu mulai pukul 09.00 WITA.
Program ini tidak berhenti pada dua kecamatan tersebut. Pemerintah daerah menargetkan seluruh dari sepuluh kecamatan di Sitaro akan menjadi lokasi GPM dalam beberapa pekan ke depan.
“Melalui GPM, kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini juga merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi daerah,” tutup Pandawa.
