ZONAUTARA.com – Komisi IV DPRD Sulawesi Utara mengambil sikap tegas terhadap laporan buruh CV. Revorma Kurnia sebagai mitra kerja PT. Pesta Pora Abadi (PPA), atas upah yang belum dibayarkan perusahaan.
Sikap ini diambil usai digelarnya rapat dengar pendapat oleh DPRD Sulut, pada Rabu (13/08/2025), berdasarkan surat aduan yang diterima komisi IV.
Dari surat aduan tersebut diterangkan bahwa terdapat 37 buruh yang bekerja mendirikan bangunan yang ditempati oleh Mie Gacoan di Paniki, Mapanget, Manado, belum menerima pembayaran upah sejak bulan Februari 2025 sekarang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Carl Scharmm yang menerima aspirasi para buruh ini, menegaskan akan merekomendasikan pembekuan atas CV. Revorma Kurnia yang dinilai buruk dan tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah pekerja.
“Kami akan merekomendasi CV ini ke pemerintah provinsi biar di-blacklist. Karena kontraktor-kontraktor seperti ini nakal. Dihubungi juga tidak datang tidak ada itikad baik,” tegas Louis dalam RDP bersama para buruh dan perwakilan PT PPA di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Mantan pengacara ini melihat kasus tersebut sebagai penipuan dan penggelapan yang merugikan para buruh.
“Saya melihat buruh di sini dipermainkan dan dikerjai. Kalau melihat di kontrak sekian persen bekerja ada hasilnya baru dibayarkan. Ternyata kontraktor CV. RK ini tidak ada modalnya atau modalnya minim. Sehingga kalian yang harus menanggung itu. Ini sudah penipuan di sini pasal 372, 378 (KUHP) penggelapan dan penipuan. Dan kalian ini korban dari itu,” jelas Louis.
Namun, meski begitu. Louis mengharapkan agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya antara pihak perusahaan dan para buruh. Ia juga akan meminta Dinas Ketenagakerjaan Sulut untuk membantu mendampingi agar terjadi mediasi.
“Dari Disnaker, ibu kadis yang hadir untuk bisa mendampingi dan mediasi antara pihak-pihak yang ada,” ujarnya.
***
