ZONAUTARA.com – Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mendesak Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay berikan kejelasan terkait langkah strategis pembangunan di Nusa Utara, khususnya bagi korban bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro.
Desakan itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Raski Mokodompit, dalam rapat paripurna DPRD Sulut penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (20/8/2025).
“Fraksi Partai Golkar mempertanyakan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk alokasi anggaran pembangunan di kawasan Nusa Utara, khususnya bagi korban bencana Gunung Ruang,” tegas Raski.
Golkar juga menyoroti turunnya target pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp1,515 triliun lebih menjadi Rp1,512 triliun setelah perubahan APBD.
Penurunan sekitar Rp2 miliar ini, menurut Fraksi Golkar, perlu dijelaskan secara terbuka karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan.
Selain itu, terkait kondisi masyarakat yang akan menghadapi musim hujan, Fraksi Golkar turut mempertanyakan langkah konkret pemerintah menangggulangi hal ini.
Ia menegaskan, potensi bencana seperti longsor dan banjir tidak bisa dianggap remeh, terlebih kondisi anggaran daerah tengah mengalami defisit.
“Masyarakat Sulut harus tetap merasa aman dan nyaman, sehingga antisipasi bencana menjadi kewajiban pemerintah,” katanya.
Setidaknya ada 10 poin pandangan umum yang diberikan oleh fraksi partai Golkar kepada gubernur Yulius Selvanus yang mewakili pemerintah provinsi dalam penyampaian pemandangan umum dalam agenda rapat paripurna yang berlangsung.
Seperti, kasus kekerasan dengan senjata tajam, dukungan anggaran untuk pers, kesejahteran petani dan nelayan, penyegaran birokrasi, apresiasi peserta paskibraka, strategi di tengah menurunnya APBD serta tindak lanjut program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis.
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
***
