ZONAUTARA.com – Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tengah berada di titik kritis. Penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) menjadi pukulan besar yang memaksa pemerintah daerah mencari terobosan agar roda pembangunan tidak terhenti.
Dalam Sarasehan Nasional bertema Obligasi Daerah yang digelar di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, memaparkan bagaimana tekanan fiskal ini berpotensi memengaruhi anggaran tahun 2026.
Menurutnya, seluruh pemerintah daerah di Sulut dipastikan menghadapi tekanan fiskal berat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah penurunan TKD untuk seluruh Pemda di Sulut mencapai Rp3,15 triliun. Angka ini termasuk salah satu penurunan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang tentu menciptakan tantangan besar dalam penyusunan APBD 2026.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri, pengurangan TKD yang diterima mencapai Rp593,89 miliar. Tidak hanya itu, Pemprov Sulut juga tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Insentif Fiskal untuk tahun anggaran 2026. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak fiskal Pemprov dalam membiayai berbagai program prioritas.
Dalam pernyataannya, Yulius Selvanus menegaskan bahwa ini merupakan situasi yang sangat berat, terutama mengingat pemotongan TKD akan langsung berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan.
Salah satu faktor paling menekan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Total anggaran gaji ASN di lingkungan Pemprov Sulut mencapai Rp1,1 triliun, menyerap hampir seluruh porsi DAU.
Artinya, ruang fiskal untuk sektor lain menjadi sangat terbatas. Pada saat yang sama, Pemprov Sulut juga harus menyelesaikan pembayaran pokok dan bunga pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang membuat beban keuangan semakin menggunung.
Tekanan anggaran ini membuat sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat ikut terdampak.
Seiring menyusutnya kapasitas fiskal, sejumlah proyek pembangunan terancam tertunda atau bahkan batal dilaksanakan. Padahal, kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta program sosial terus meningkat tiap tahun.
Penurunan TKD dalam jumlah besar berpotensi menghambat pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta sejumlah proyek prioritas yang telah direncanakan dalam RPJMD. Situasi ini juga membuat pemerintah daerah harus mempertimbangkan ulang alokasi anggaran untuk program prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar.
Dengan ruang fiskal yang mengecil, Pemprov Sulut perlu merumuskan strategi baru agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak menurun kualitasnya.
Dalam upaya mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Sulut mulai menyiapkan berbagai solusi pendanaan inovatif. Gubernur YSK menegaskan bahwa pemerintah harus kreatif dalam membuka pintu-pintu pembiayaan baru agar pembangunan tidak mandek.
“Kita harus kreatif membuka sumber pembiayaan baru agar pembangunan tidak berhenti,” tegas Gubernur Sulut.
***
