ZONAUTARA.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danrem 131 Santiago, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas penanganan pascabencana banjir bandang di Pulau Siau. Rapat tersebut berlangsung di Media Center Kantor Bupati Sitaro, Kamis (8/1/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menyampaikan sejumlah hal penting yang perlu segera dipikirkan pemerintah daerah setelah terjadinya bencana.
Menurut Lilik, selama masa tanggap darurat yang ditetapkan selama 14 hari, pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan para pengungsi. Ia menekankan pentingnya pendataan kelompok rentan yang harus dipisahkan dari pengungsi lain.
“Kelompok rentan itu meliputi lanjut usia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, serta penyandang disabilitas,” ujar Lilik.
Selain itu, pendataan bangunan rusak berat dan rusak ringan juga harus dilakukan secara akurat. Menurutnya, bangunan yang berada di zona rawan tidak boleh ditoleransi dan harus direlokasi, sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan lahan sejak dini.
“Apa yang dilakukan hari ini bukan hanya penanganan darurat, tetapi juga kesiapan transisi menuju pemulihan agar tidak terlambat. Rumah rusak harus dihitung kembali, berapa yang harus direlokasi dan dilaporkan ke BNPB, termasuk fasilitas seperti kantor Polres,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, menyerahkan bantuan senilai Rp539.955.000 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Menurut Pangarso, BNPB akan terus mendukung dan mendampingi pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi. Ia mencontohkan skema bantuan dana tunggu yang pernah diterapkan di Sumatera.
“Masyarakat bisa menggunakan dana tunggu untuk mengontrak atau menyewa rumah sementara,” jelasnya.
Pangarso juga mengingatkan pentingnya penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan strategis yang digunakan setelah bencana terjadi, bukan saat situasi bencana sedang berlangsung (fase tanggap darurat)
Penyerahan dokumen ini dinilai penting untuk memastikan informasi risiko bencana daerah terintegrasi dalam perencanaan nasional.
Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, menyampaikan bahwa penanganan bencana hingga saat ini terus diupayakan, mulai dari pemenuhan kebutuhan di titik pengungsian, pembukaan akses jalan, hingga pencarian dua korban yang masih dinyatakan hilang oleh tim gabungan.
“Ada lima titik pengungsian, yakni di Kecamatan Siau Timur, Kelurahan Bahu, Kelurahan Paseng, Kampung Bumbiha, Kampung Laghaeng, dan Kampung Batusenggo,” ungkap Bupati.
Menurut Chyntia, pemerintah daerah masih membutuhkan perlengkapan bagi para pengungsi yang tersebar di Museum Ulu, Gereja Betabara Paseng, dua gereja di Desa Peling, serta di Batusenggo dan Laghaeng.
“Memang rumah mereka tidak terdampak langsung, tetapi mereka ketakutan pascacuaca buruk yang masih terus terjadi,” kata Chyntia.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan kasur. Beberapa bantuan dari luar daerah telah diterima dan masih difokuskan pada satu titik guna mempermudah pencatatan dan distribusi.
“Sampai kemarin, kasur hanya dibagikan kepada perempuan dan lansia karena jumlahnya belum mencukupi. Kami juga masih membutuhkan bantuan pakaian dan makanan,” ujarnya.
Update banjir bandang Sitaro menurut data BNPB
Memasuki hari keempat pascabencana banjir bandang di Sitaro, hingga kini proses penanganan darurat masih terus dilakukan. Operasi pencarian dan penyelamatan korban, pendataan dampak, serta penyaluran bantuan logistik tetap menjadi prioritas utama di wilayah terdampak.
Berdasarkan update pada Kamis (8/1/2025), jumlah korban jiwa meninggal dunia tercatat sebanyak 17 orang, termasuk satu korban anak yang ditemukan pada Rabu, (7/1). Dari total tersebut, sebagian korban telah teridentifikasi, sementara sembilan korban lainnya masih dalam proses pendataan dan identifikasi oleh petugas.
Selain korban meninggal dunia, dilaporkan terdapat dua orang korban yang dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Upaya pencarian terus dilakukan secara intensif dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, relawan, serta masyarakat setempat.
Dalam aspek penanganan medis, tercatat 12 orang korban dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan, sementara empat orang korban lainnya dirujuk ke fasilitas kesehatan di Manado guna memperoleh penanganan medis lanjutan sesuai kondisi masing-masing.
Dampak bencana ini juga mengakibatkan warga harus mengungsi. Hingga saat ini, sekitar 691 kepala keluarga tercatat terdampak dan berada di lokasi pengungsian. Proses pendataan terhadap para pengungsi masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh warga terdampak memperoleh bantuan dan layanan dasar yang diperlukan.
Dari sisi kerusakan, perkembangan sementara tercatat 30 unit rumah hilang, 52 unit rumah rusak berat, 29 unit rumah rusak sedang, dan 89 unit rumah rusak ringan. Selain itu, tiga unit fasilitas pendidikan terdampak, sejumlah bangunan kantor dan infrastruktur mengalami kerusakan, serta beberapa akses jalan masih terputus dan dalam pendataan lanjutan.
Bantuan darurat telah disalurkan ke wilayah terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.
Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung sejak 5 hingga 18 Januari 2026, berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2026. Status ini memungkinkan optimalisasi sumber daya dan dukungan lintas sektor sesuai perkembangan situasi terkini.
