ZONAUTARA.com— Yayasan Kinontoan Pelestarian Alam Sulawesi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa, akademisi, serta nelayan di sekitar Danau Tondano, Jumat (30/1/2025).
FGD ini difokuskan pada eksplorasi dan perlindungan ikan endemik Danau Tondano, Tondanichthys kottelati, sekaligus penguatan pengelolaan ekosistem air tawar Sulawesi.
Perwakilan dari Yayasan Kinontoan Yunita Siwi, menyampaikan bahwa Tondanichthys kottelati merupakan spesies ikan endemik yang keberadaannya tidak lagi terlihat selama puluhan tahun. Hal itu mungkin diakibatkan degradasi kualitas perairan, sedimentasi, pencemaran, serta aktivitas pemanfaatan danau yang belum sepenuhnya berkelanjutan.
Melalui forum ini, Kinontoan mendorong penguatan basis ilmiah dan pengetahuan lokal sebagai dasar kebijakan pengelolaan Danau Tondano.
Dalam diskusi, para peneliti dan akademisi memaparkan kondisi keberadaan ikan endemik tersebut, habitat alaminya, serta faktor-faktor yang memengaruhi penurunan jumlahnya. Selain itu, dibahas pula pentingnya menjaga kawasan pemijahan, kualitas air, dan keseimbangan ekosistem danau agar keberlanjutan Tondanichthys kottelati dapat terjamin.
Nelayan setempat turut menyampaikan pengalaman mereka terkait perubahan hasil tangkapan, perubahan karakter perairan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga kelestarian danau.
Yayasan Kinontoan menekankan bahwa keterlibatan nelayan dan masyarakat lokal merupakan kunci utama dalam upaya konservasi ikan endemik Danau Tondano.
Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa, Febby Kariso, memaparkan rencana pemerintah daerah terkait pengelolaan Danau Tondano, termasuk pengembangan wisata berbasis ekonomi berkelanjutan. Pemerintah menargetkan penguatan regulasi melalui RDTR pada 2025, sosialisasi pada 2026–2027, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada 2026, serta evaluasi program ekonomi hijau berkelanjutan pada 2029.
Namun dalam FGD tersebut, sejumlah peserta menyampaikan catatan kritis bahwa berbagai program pengelolaan danau sebelumnya belum berjalan optimal. Beberapa warga juga mengungkapkan kekhawatiran terkait minimnya ruang partisipasi publik, bahkan adanya intimidasi ketika menyuarakan persoalan Danau Tondano melalui media sosial.
Yayasan Kinontoan berharap FGD ini menjadi langkah awal untuk menyusun rekomendasi bersama yang berbasis sains dan pengalaman lokal, guna memastikan perlindungan Tondanichthys kottelati sekaligus pengelolaan Danau Tondano yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
