ZONAUTARA.com – Gelombang disinformasi yang dipercepat oleh kecerdasan artifisial (AI) kini bukan lagi sekadar masalah konten palsu, melainkan ancaman sistemik terhadap ruang publik dan ketahanan informasi nasional di Indonesia. Persoalan ini menjadi sorotan utama dalam rangkaian diskusi bertajuk “Navigating AI in Newsrooms: Research Insights and Media Business Sustainability” yang diselenggarakan di Hotel Morrissey, Jakarta, pada 20 Februari 2026.
Ketua DigiBroadcast/Digital Media and Broadcasting (MASTEL), Neil R. Tobing, mengungkapkan bahwa rendahnya literasi digital, model bisnis platform yang mengandalkan trafik, serta regulasi yang reaktif menjadi tiga karakter utama ekosistem disinformasi di Tanah Air.
Sementara itu, Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana, mengingatkan bahwa tantangan disinformasi di Indonesia Timur memiliki dimensi yang jauh berbeda, menuntut pendekatan kolaboratif untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.
Dalam diskusi tersebut, Neil R. Tobing menjelaskan upaya MASTEL bersama BBC dalam menyusun policy brief dan roadmap penanganan disinformasi untuk membangun ketahanan informasi. Namun, ia menekankan kompleksitas masalah.
“Kalau bicara kebijakan di Indonesia, ada tiga karakter utama dari ekosistem disinformasi di Indonesia,” ujarnya.
Ketiga karakter tersebut meliputi rendahnya literasi digital publik yang belum tumbuh sistemik di tengah 160 juta pengguna media sosial, ketergantungan tinggi pada model bisnis platform digital yang mempercepat penyebaran konten emosional, serta regulasi yang masih bersifat reaktif dan kasus per kasus, seperti yang terlihat pada peristiwa Agustus lalu yang memicu kebingungan.
Neil menambahkan, pertemuan tiga karakter ini dengan teknologi AI membuat penyebaran disinformasi semakin cepat dan terkoordinasi, berisiko sistemik terhadap stabilitas informasi publik. Senada dengan itu, Upi Asmaradhana dari Kabar Grup Indonesia menyoroti tantangan khusus di Indonesia Timur.
“Itu adalah kawasan yang sebenarnya dari segi politik, sosial, dan demokrasi itu sesuatu yang berbeda dari kawasan barat Indonesia dan kawasan tengah,” jelasnya.
Ia memandang disinformasi sebagai pintu masuk untuk pemberdayaan, sebuah blessing in disguise untuk membangun kesadaran kolektif tentang imajinasi kebangsaan yang lebih adil. Sejak Maret 2025, Upi telah menginisiasi pertemuan dengan jejaring media di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Gorontalo di Makassar.
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya infrastruktur, melainkan literasi kognitif dan keberpihakan politik pemerintah. Ia berharap roadmap nasional lebih memotret kebutuhan Indonesia Timur, didukung kolaborasi dengan kampus seperti Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin.
“Yang harus kita bangun adalah ekosistem informasi yang sehat di Indonesia Timur,” tegas Upi, menekankan peran media sebagai titik awal penyadaran di wilayah 3T.
Dari perspektif gender, Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab Konde.co, Luviana Ariyanti, mengangkat isu “kolonisasi data”. Ia mempertanyakan dominasi kelompok tertentu dalam produksi data dan teknologi, sementara jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 18–20 persen.
“Jadi teknologi itu bukan hanya kita membuka laptop dan mempunyai keahlian menulis, tapi juga perspektif kita tentang keberpihakan,” kata Luviana.
Ia mengkritik diskursus publik yang seringkali hanya berfokus pada angka adopsi teknologi, mengabaikan dampak terhadap kelompok rentan seperti maraknya kekerasan berbasis gender secara daring yang dialami perempuan, termasuk di Indonesia Timur. Untuk itu, Konde.co meluncurkan microsite “Perempuan Timur”, dan Kabar Makassar dengan kanal “Kabar Perempuan”, sebagai upaya mainstreaming isu ini.
Country Director Indonesia dan Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menjelaskan bahwa organisasinya hadir sebagai fasilitator berbasis riset. royek Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE) berangkat dari pertanyaan, “Apa yang bisa dilakukan untuk mendukung media kepentingan publik dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat?”
Riset terhadap audiens menunjukkan kompleksitas dan keberagaman masalah, terutama di Indonesia Timur, dengan kebutuhan informasi tinggi namun tantangan distribusi yang besar. AI, menurut McGuinn, adalah alat yang bisa membantu keberagaman suara sekaligus membawa risiko baru, sehingga pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.
Sebagai benang merah diskusi, disimpulkan bahwa ketahanan informasi nasional tidak cukup dibangun dengan perangkat digital semata. Hal ini membutuhkan peningkatan literasi, regulasi yang adaptif, keberpihakan pada wilayah tertinggal, serta jurnalisme yang tetap berpijak pada kepentingan publik.
Proyek PIMHIE, kolaborasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan BBC Media Action, bertujuan menjembatani riset global dan praktik media lokal, mendiseminasikan riset AI, dan memfasilitasi dialog keberlanjutan bisnis media di era AI, melalui forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kolaborasi dan pembelajaran bersama.
