ZONAUTARA.com – Bagi Serli, sambal bukan sekadar pelengkap makanan. Di rumahnya di Desa Mini, Kecamatan Siau Barat Utara, sambal adalah bagian dari keseharian. Dalam sepekan, untuk keluarganya yang terdiri dari orang tua, suami, dan dua anak, ia membutuhkan setidaknya setengah kilogram bawang merah, setengah kilogram cabai rawit, dan setengah kilogram tomat. Itu belum termasuk sayur-mayur lain.
“Kalau ada tamu atau ibadah, tentu lebih banyak. Pokoknya, dalam sehari itu wajib ada sambal,” ujarnya kepada Zonautara.com, Kamis (19/2/2026).
Namun bagi Serli, kebutuhan sederhana itu sangat bergantung pada satu hal yang tak bisa ia kendalikan: cuaca laut. Ketika gelombang tinggi dan kapal tak berlayar, harga bumbu dapur bisa melonjak drastis. Dalam kondisi normal saja, harga di pasar sudah lebih tinggi dibandingkan pasar-pasar di Kota Manado. Saat distribusi terganggu, harganya bisa dua kali lipat.
Di dapur Serli, ketahanan pangan bukan konsep kebijakan. Tapi hadir dalam bentuk harga cabai yang tiba-tiba melonjak, atau bawang yang sulit ditemukan.
Negeri rempah yang bergantung pasokan luar
Ironi itu terasa kuat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), daerah berjuluk negeri 47 pulau dengan penduduk sekitar 71 ribu jiwa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 275,95 km² dan termasuk salah satu yang terkecil di Provinsi Sulawesi Utara. Dari 91 desa, sebanyak 77 berada di wilayah pesisir dan hanya 14 desa di kawasan nonpesisir. Karakter geografis kepulauan menjadikan transportasi laut sebagai urat nadi utama distribusi barang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Sitaro Dalam Angka menunjukkan bahwa pada 2024 produksi kelapa mencapai 3.073,27 ton, pala 3.162 ton, dan cengkeh 59,38 ton. Namun untuk komoditas sayuran, angkanya sangat lebih kecil.
Luas panen bawang merah bahkan kurang dari 0,20 hektare dan hanya terdapat di Kecamatan Siau Tengah. Produksi tahunannya tercatat 0,60 kuintal atau hanya 60 kilogram. Jika dibagi rata kepada 71 ribu penduduk, tiap warga hanya kebagian sekitar 0,84 gram per tahun, bahkan tak sampai satu siung bawang.
Produksi cabai rawit lumayan lebih tinggi, yakni 198,24 kuintal (19.824 kilogram). Namun itu pun berarti hanya sekitar 279 gram per orang per tahun. Tomat lebih kecil lagi: 15,70 kuintal (1.570 kilogram), setara 22 gram per orang per tahun.
Komoditas seperti kentang, kubis, bawang putih, dan cabai keriting bahkan tidak tercatat tumbuh di daerah ini. Angka-angka tersebut memperlihatkan satu kenyataan: dapur warga Sitaro sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Semuanya dari Manado
Ketergantungan itu terlihat jelas di Pasar Tradisional Ulu Siau. Hampir seluruh sayur dan bumbu dapur berasal dari luar pulau. Dewi Hunawan, pedagang yang telah lebih dari sepuluh tahun berjualan, mengatakan seluruh barang dagangannya dikirim melalui Kota Manado.
“Dari Manado, ini dikirim dengan kapal,” ujarnya.
Namun barang tersebut bukan produksi Manado. Para pedagang hanya menerima distribusi di sana, yang sebelumnya dikirim dari berbagai sentra pertanian di Sulawesi Utara, seperti Tomohon dan Minahasa Selatan.
“Kalau ambil langsung ke daerah asal petani, lebih ribet lagi dan tentu mahal. Jadi kami terima saja di Manado,” katanya.
Pilihan itu memang memudahkan, tetapi berarti harga sudah melalui beberapa lapis distribusi sebelum tiba di Siau. Ruslan, pedagang lain di pasar yang sama, menyebut biaya pengiriman di kapal berkisar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per koli, di luar tiket penumpang. Itu belum termasuk risiko kerusakan atau kehilangan barang selama perjalanan.
“Kalau cuaca buruk dan kapal tidak jalan, stok bisa tertahan. Kalau barang menipis dan permintaan tetap tinggi, harga pasti naik,” ujarnya.
Ahmad, pedagang sembako, mengaku membayar sekitar Rp360 ribu per ton untuk ongkos kirim dari Manado, belum termasuk biaya buruh angkut. Selama cuaca bersahabat, pasokan relatif aman. Tetapi ketika pelayaran dihentikan, kekhawatiran langsung muncul.
“Kalau kapal tidak berlayar, stok bisa habis. Itu yang bikin harga naik,” katanya.
Subsidi transportasi, terobosan atau solusi sementara?
Temuan di lapangan menggambarkan satu persoalan klasik daerah kepulauan: ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Di pelabuhan, aktivitas bongkar muat menjadi penentu denyut ekonomi. Ketika cuaca buruk melanda dan kapal tak bisa bersandar, harga kebutuhan pokok perlahan merangkak naik. Situasi ini bukan hal baru bagi warga Sitaro. Beras, minyak goreng, hingga sembako lainnya sangat bergantung pada kelancaran distribusi laut.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: sampai kapan daerah kepulauan ini bertahan dengan ketergantungan distribusi dari luar?
Menjawab persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) meluncurkan program subsidi transportasi. Kepala Disperindag Sitaro, Budianto Mukau, menyebut program ini sebagai langkah konkret menekan biaya distribusi dari pelabuhan ke toko-toko.
“Pemerintah daerah sudah memiliki program subsidi transportasi yang bekerja sama dengan Perum DAMRI. Disiapkan dua unit truk untuk mengangkut barang dari kapal langsung ke toko-toko yang telah disurvei,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerja, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, beban biaya buruh bagasi juga akan ditanggung oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Secara konsep, langkah ini dinilai mampu memangkas rantai biaya distribusi yang selama ini dibebankan kepada pedagang, lalu berujung pada harga tinggi di tingkat konsumen. Program lintas sektor ini diusulkan oleh Dinas Perhubungan dan direncanakan mulai berjalan pada Februari atau Maret tahun ini.
Namun di lapangan, sejumlah pedagang yang ditemui Zonautara.com berharap program ini tidak hanya bersifat jangka pendek. Mereka menilai subsidi transportasi memang membantu, tetapi belum menyentuh akar persoalan: ketergantungan suplai dari luar daerah.
Stabilisasi harga dan pengawasan ketat
Selain subsidi transportasi, pemerintah daerah juga menggandeng Perum Bulog dalam program stabilisasi harga, terutama untuk komoditas minyak goreng merek Minyak Kita. Harga minyak goreng tersebut ditetapkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
“Jika ada pedagang menjual di atas HET, akan ada sanksi dari Bulog. Sebelumnya harga sempat menyentuh Rp19.000,” kata Budianto.
Program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah berjalan sejak Januari. Dampaknya mulai terasa di wilayah kepulauan, meski pengawasan tetap menjadi tantangan tersendiri.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama kepolisian dan Bulog membentuk tim Cyber Pangan guna mengawasi distribusi dan harga di pasaran. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah penimbunan dan permainan harga.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah meredam gejolak harga. Namun, ketergantungan terhadap pasokan luar daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Subsidi transportasi bisa menjadi bantalan sementara saat distribusi terganggu. Tetapi tanpa penguatan produksi lokal, terutama di sektor pertanian dan pangan, ancaman kenaikan harga akan terus menghantui setiap kali cuaca laut berubah.
Strategi menghadapi tantangan
Bagi masyarakat Sitaro, harapannya sederhana: harga stabil, pasokan aman, dan tidak lagi cemas setiap kali angin dan gelombang tinggi datang. Tantangannya memang tidak mudah. Produksi pangan lokal, terutama hortikultura seperti sayur dan buah, masih terbatas, sementara ketersediaan beras dan bahan pokok masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi ini memunculkan kritik agar pemerintah lebih serius mendorong peningkatan produksi lokal, khususnya melalui pengembangan hortikultura dan penguatan kelompok tani.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Sitaro, Rachel Sahambangung, menyatakan pemerintah terus menyalurkan benih dan sarana produksi kepada kelompok tani. Dinas juga menyiapkan persediaan benih bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang hari besar keagamaan, pemerintah rutin menggelar Gerakan Pangan Murah bekerja sama dengan Perum Bulog. Program ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan beras dan bahan pokok dengan harga terjangkau,” kata Rachel, Selasa (24/2/2026).
Terkait kritik bahwa bantuan pangan masih bersifat jangka pendek, pemerintah daerah menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 5 ton. Cadangan ini akan dikelola bersama Perum Bulog dan disalurkan saat terjadi bencana atau kondisi rawan pangan.
Rachel menegaskan, langkah-langkah tersebut dilakukan bertahap sesuai kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah kepulauan. Pemerintah, katanya, tidak hanya fokus pada bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian petani melalui penguatan produksi dan pendampingan.
“Ke depan, tantangan terbesar Sitaro adalah meningkatkan produksi lokal agar ketergantungan pada pasokan luar daerah dapat dikurangi secara bertahap, sembari memastikan akses pangan masyarakat tetap terjaga,” harapnya.
Secara teknis, kondisi ini belum bisa disebut krisis pangan. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi melalui distribusi rutin dari luar daerah. Namun ketergantungan tinggi terhadap jalur laut menjadikan Sitaro sangat rentan. Ketika ombak tinggi dan angin kencang menghentikan pelayaran, dampaknya langsung terasa di pasar dan dapur warga.
Kisah Serli menunjukkan bahwa persoalan ketahanan pangan di Sitaro bukan sekadar data produksi atau angka statistik. Ia hadir dalam bentuk kebutuhan harian yang harus tetap terpenuhi, apa pun kondisi laut.
Di negeri rempah yang sejak lama dikenal subur, tantangan hari ini bukan hanya bagaimana menanam lebih banyak, tetapi bagaimana memastikan dapur warga tidak lagi ikut terombang-ambing bersama gelombang.