[CEK FAKTA] : Beredar tautan pendaftaran program 3 juta rumah subsidi

Tim cek fakta ZONAUTARA.com melakukan penelusuran dengan mengunjungi tautan tersebut dan ternyata tautan yang dibagikan tidak mengarah pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atau instansi pemerintah lainnya.

Pada halaman utama tautan, masyarakat diminta memasukan data pribadi, seperti identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor Telegram.

Sementara itu, tim cek fakta melakukan penelusuran lewat mesin pencari google dan memasukan kata kunci “program bantuan 3 juta rumah” ditemukan sejumlah pemberitaan dan juga penjelasan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) lewat tautan https://pkp.go.id/berita/detail/merdeka-untuk-semua-dengan-program-3-juta-rumah.

Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

Tujuan mulia dari Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.

“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Ujang Komarudin di Jakarta, Selasa (12/8).

Selain mengurangi kesenjangan, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan. Menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni.

Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.

Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah  ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang. Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

Sedangkan media Antara melaporkan, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat tanpa penghasilan tetap pada akhir April 2025. Program ini ditujukan bagi pekerja sektor informal, seperti pedagang sayur, pedagang bakso, dan pelaku usaha kecil yang memiliki penghasilan tetapi tidak memiliki slip gaji.

Program tersebut dilaksanakan di sejumlah daerah, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Namun, tidak ada informasi bahwa pendaftaran program ini dilakukan secara mandiri melalui tautan di Facebook.