[CEK FAKTA] : Pendemo tuntut penangkapan Jokowi dan pemakzulan Gibran

Berdasarkan verifikasi Zonautara.com, informasi ini :

ZONAUTARA.com – Di media sosial beredar unggahan video dengan narasi adanya aksi demonstrasi yang menuntut penangkapan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam video tersebut terlihat sekelompok massa melakukan aksi di depan sebuah gedung. Narasi yang menyebutkan bahwa demonstrasi itu menuntut penangkapan Jokowi dan pemakzulan Gibran ditampilkan dalam bentuk teks di dalam video.

Namun setelah ditelusuri informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Sebuah video beredar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Facebook 

Narasi yang beredar

DEMO TANGKAP JOKOWI DAN MAKZULKAN GIBRAN BERGEMA LAGI, DAN AKAN TERUS BERGEMA

Pemeriksaan Fakta

Dilansir dari Kompas.com, penelusuran menggunakan teknik reverse image search menunjukkan bahwa video identik telah diunggah oleh sebuah akun TikTok pada 24 Juli 2025.

Dalam keterangan unggahan tersebut dijelaskan bahwa video itu merekam momen demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat adat dan mahasiswa di halaman gedung DPRD Kalimantan Barat (Kalbar).

Aksi tersebut bertujuan menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi yang dinilai mengancam hak serta kesejahteraan warga lokal.

Mengutip laporan Tribun Pontianak, aksi demonstrasi berlangsung pada 21 Juli 2025 dan diinisiasi oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Adat Kalbar.

Koordinator lapangan aksi, Endro, menyampaikan bahwa program transmigrasi selama ini tidak disertai dengan pemerataan fasilitas publik seperti listrik, pelatihan keterampilan, maupun pembinaan ekonomi. Ia juga menyebut bahwa kebijakan tersebut lebih banyak menguntungkan para pendatang dibandingkan warga asli Kalbar.

Kesimpulan

Klaim bahwa video tersebut menampilkan demonstrasi menuntut penangkapan Presiden Jokowi dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran adalah tidak benar. Faktanya, video itu merekam aksi unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat di halaman DPRD Kalbar pada 21 Juli 2025. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak program transmigrasi yang dianggap berpotensi mengancam hak dan kesejahteraan masyarakat adat setempat.

Baca juga Cek Fakta Lainnya :

Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat




WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com