Connect with us

Sorotan

Miris, Bisnis Kos-kosan Menjamur Hanya 18 Pengusaha Urus Izin

Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado, pada kurun tahun 2013 hingga 2014 tercatat hanya ada 18 pelaku usaha tempat kos yang mengurus izin.

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Bila menelisik keberadaan usaha tempat kos di Kota Manado, ternyata sangat sedikit yang mengurus izin usaha per tahun. Berdasarkan data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado, pada kurun tahun 2013 hingga 2014 tercatat hanya ada 18 pelaku usaha tempat kos yang mengurus izin.

Tahun 2015 hingga 2016, ada 35 pelaku usaha tempat kos yang mengurus izin. Sedangkan pada tahun 2017, hingga minggu kedua bulan Juli, baru ada 7 tempat kos yang mengurus izin.

Kepala Seksi Pengeloaan Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Data, Informasi, Pengaduan, Pengawasan, dan Regulasi BP2T Kota Manado Christian Sumilat mengatakan, ada beberapa perizinan yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha tempat kos, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

“Selain itu harus mengurus izin usaha tempat kos uang memang telah diatur dalam Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu,” jelas Christian, Kamis (13/7/2017).

Dikatakannya lagi, untuk memaksimalkan pengurusan izin dari masyarakat yang menjalankan usaha tempat kos, membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama dalam lingkup Pemerintah Kota Manado.

“Yang paling tahu pasti adanya tempat kos yang belum memiliki izin usaha di setiap Lingkungan adalah Kepala Lingkungan atau Pala. Dialah yang harus melaporkan temuan di lapangan kepada Lurah. Kemudian Lurah menyampaikan kepada Camat. Selanjutnya Camat akan mengoordinasikannya dengan instansi terkait, seperti di BP2T sini,” ungkapnya.

Bila semua komponen pemerintahan sudah terhubung dengan baik seperti itu, lanjutnya, niscaya pengurusan izin usaha dari masyarakat akan meningkat, yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dari sektor pajak.

Sementara itu, sesuai hasil penelusuran tim redaksi ZonaUtara.com di sejumlah tempat yang banyak memiliki usaha tempat kos, seperti di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, rumah-rumah warga yang juga berfungsi sebagai tempat kos nyaris tidak ditemukan yang telah mengurus izin usaha.

Kalo dorang nda pernah minta torang urus izin, torang leh babadiam (Kalau mereka tidak permah minta kami urus izin, kami juga diam),” ujar seorang pemilik tempat kos sembari meminta agar nama dan alamat rumahnya tidak dipublikasikan.

 

Ikuti Liputan Tematik kami tentang Kos-kosan di Manado

 

Editor: Tomy A. Lasut

EDITOR'S PICK

Geliat KEK Likupang kala jadi destinasi super prioritas Indonesia

Sulut kini punya dua kawasan ekonomi khusus yang akan menjadi pintu gerbang ekonomi ke Asia Pasifik.

Published

on

ZONAUTARA.com Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang sebagai KEK Pariwisata yang tinggal menunggu penetapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat sambutan dari berbagai kalangan di Sulawesi Utara (Sulut).

Pihak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebelumnya telah menyiapkan Pusat Informasi Pariwisata atau Tourism Information Center (TIC) sebagai sarana dalam mempromosikan KEK Likupang bersama 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). TIC memiliki desain yang mencerminkan kekhasan budaya masing-masing daerah.

Menteri Pariwisata Arief Yahya melalui materinya Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penetapan KEK Likupang di Tanjung Pulisan Resort, Minahasa Utara (Minut), Sulut, Jumat (09/08/2019), menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan 10 DPP yang dikembangkan sebagai ‘Bali Baru’.

Destinasi-destinasi tersebut Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu, Kota Tua (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger–Semeru (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku).

“Dari 10 DPP tersebut, Presiden Jokowi menetapkan empat destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo kemudian tahun ini ditambah KEK Likupang, Sulawesi Utara,” kata Arief.

Infrastruktur yang dimaksud, lanjut Yahya, meliputi pelebaran jalan tol, perluasan terminal Bandara Sam Ratulangi, penambahan hotel, serta peningkatan jalan nasional non-tol di Sulut. Sementara utilitas dasar yang wajib ada, terkait dengan penyediaan listrik, penyediaan air bersih, dan telekomunikasi.

Pada momentum tersebut, Menteri Yahya meminta untuk disediakannya infrastruktur pendukung pariwisata, di antaranya penambahan 8 selfie spot baru pada 2019, dilaksanakannya event mingguan dari Agustus-Desember 2019, penyediaan sumber daya air, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah regional Mamitamarang (Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minut, dan Kota Bitung), pembangunan perumahan swadaya masyarakat, serta peningkatan kualitas aksesibilitas darat.

Progress pengembangan KEK Likupang yang cepat sejak kick-off pengusulannya pada 27 Maret 2019 di Kota Manado diapresiasi Menteri Pariwisata. Menurutnya, progress pembangunan KEK Likupang jauh lebih tinggi dibandingkan pembangunan destinasi prioritas lainnya, dengan progresnya mencapai 171,4 persen.

“Sebelum membangun KEK Likupang, ingat untuk membangun masyarakatnya terlebih dulu. Berdayakan masyarakat sekitar. Lalu, bila ingin pembangunan cepat lakukan deregulasi melalui KEK. KEK dengan sistem satu pintu memotong regulasi yang berbelit-belit sehingga dapat mempercepat proses,” ujar Yahya.

Menteri Yahya menyempatkan diri mengunjungi PLTS Likupang yang berdaya 15 Megawatt.(Foto: kemenpar.go.id)

Pada kesempatan yang sama, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan menyatakan penghargaannya atas penetapan KEK Likupang sebagai destinasi super prioritas karena tidak hanya memperkuat sektor pariwisata saja tapi juga memperluas lapangan kerja. Bupati Vonny berharap bantuan Kemenpar dalam pengembangan KEK Likupang.

“Dalam pengembangan KEK Likupang, kami memohon bantuan Kemenpar untuk mewujudkan pembangunan angkutan wisata laut, sertifikasi SDM (Sumber Daya Manusia, red), Bimbingan Teknis, dan dukungan Festival likupang 2020. Mudah-mudahan destinasi ini mengangkat KEK Likupang menjadi destinasi yang berkelanjutan” ujarnya.

Masyarakat lokal jangan sampai jadi penonton

Herry Sundah, seorang pegiat pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), ikut memberikan apresiasi atas pengusulan KEK Likupang. Ketika diwawancarai Kamis (15/08/2019) petang, Herry mengatakan bahwa apa yang sudah diusahakan dalam pengusulan KEK Likupang sudah baik. Namun apakah KEK itu untuk orang lokal atau tidak, merupakan hal penting yang perlu dijawab bersama.

“Masyarakat lokal harus ambil bagian dalam KEK Likupang. Jangan sampai hanya sekadar jadi penonton saja,” ujarnya.

Pernyataannya tersebut, imbuhnya, disebabkan beberapa alasan. Kurangnya pramuwisata warga lokal yang tersertifikasi menjadi alasan paling mendasar. Akibatnya, serapan SDM yang menjadi representasi warga lokal akan sangat minim.

“Bicara tentang KEK Likupang tentu tidak lepas dari banyaknya investor yang akan masuk. Bila SDM lokal kurang, tentu menggunakan tenaga dari luar daerah. Di sinilah letak persoalannya. KEK Likupang seyogyanya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi mitra kerja. Para investor perlu membangun hubungan dengan masyarakat,” kata Herry.

Menurutnya, bila SDM yang berasal dari warga lokal belum memenuhi syarat maka perlu kerja sama semua pihak, terutama pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Peranan pemerintah juga dibutuhkan dalam memerjelas siapa saja yang terlibat sebagai pramuwisata, pengusaha transportasi laut dan darat, dan travel agent.

“Selama ini tumpang-tindih. Saya sudah selama 14 tahun terlibat dalam urusan wisata, terutama dalam mengangkat pulau Lihaga. Berdasarkan pengalaman sejauh ini, misalnya dengan arus wisatawan asal Tiongkok yang menbanjiri Sulut, ternyata tidak banyak berdampak bagi masyarakat lokal karena persoalan monopoli. Sudah saatnya masyarakat diberdayakan melalui KEK Likupang,” ujar Herry.

Wilayah Likupang sendiri memiliki banyak tempat yang dapat diangkat sebagai destinasi wisata dan terdampak oleh KEK Likupang. Untuk wisata pantai ada pantai Pal, pantai Lihaga, dan pantai Pulisan. Wisata kultura bisa ke daerah Kokole, Batu, dan Likupang 2 untuk melihat waruga; ada juga gunung Kolintang di desa Sarawet; dan gua Jepang di Likupang 2. Untuk wisata bawah laut ada pulau Bangka yang memiliki terumbu karang dan aneka jenis ikan yang indah.

Salah satu sudut pantai Lihaga. (Foto: Zonautara.com/Ronny Adolof Buol)

Jenry Koraag, pegiat kesenian di Sulut, turut menyambut baik agenda penetapan KEK Likupang. Menurutnya, geliat KEK Likupang berpengaruh pada meningkatnya intensitas pelaksanaan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) serta peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik.

“Sebagai seniman, saya menyambut baik KEK Likupang karena akan memberikan dampak yang nyata bagi Sulut. Mereka (wisatawan, red) kan ingin melihat budaya di sini melalui pelaksanaan event mingguan yang digelar selama Agustus-Desember 2019. Event tersebut artinya menyangkut seniman. Hal ini harus dipersiapkan dan harus melibatkan seluruh stakeholder kepariwisataan,” ujarnya.

John Paeruman selaku Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulut mengatakan bahwa sekalipun KEK Likupang diusulkan oleh pihak swasta yaitu PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), namun pihak Pemerintah Provinsi Sulut ikut memfasilitasi sejumlah infrastruktur, di antaranya adalah perbaikan sarana jalan dan penyediaan air bersih.

“Soal pelaksanaan event mingguan, barangkali pihak Pemerintah Kabupaten Minut lebih kompeten untuk membahasnya,” kata Jhon.

Sayangnya, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Minut Allan Mingkid yang dimintai informasi soal penjadwalan event mingguan tak kunjung memberi respons.

Pengusulan KEK Likupang

KEK Likupang merupakan sebuah konsep yang diusulkan oleh PT MPRD, anak perusahaan Sintesa Group. Usulan PT MPRD diterima melalui Sidang Dewan Nasional KEK yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (15/08/2019). Sidang Dewan Nasional KEK dipimpin Ketua Dewan Nasional KEK, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa menteri anggota Dewan Nasional KEK hadir, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bidang Pertanahan Nasional Sofyan Abdul Djalil, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong. Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto turut hadir.

Dewan Nasional KEK selanjutnya akan merekomendasikan KEK Likupang kepada Presiden Joko Widodo untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Hal tersebut membuat Paquita Widjaya, Project Development Head PT MPRD, merasa bersyukur.

“Kami bersyukur Dewan Nasional KEK menerima usulan kami,” kata Paquita usai mengikuti Sidang Dewan Nasional KEK.

Ia menjelaskan, usulan pembentukan KEK Likupang dapat diterima karena pihaknya telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan. PT MPRD menyiapkan lahan seluas 155 hektare (ha) yang berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan dan seluas 42,4 ha yang berstatus Sertifikat Hak Milik.

Dikatakannya, pihaknya berkomitmen untuk menanamkan investasi untuk pembangunan kawasan sebesar Rp 2,1 triliun. Kemudian investasi pelaku usaha ditargetkan sebesar Rp 5 triliun. Di KEK Likupang akan dikembangkan resort, akomodasi, entertainment, dan MICE. Di luar area KEK akan dikembangkan pula Wallace Conservation Center dan Yacht Marina. Tenaga kerja yang akan terserap sebanyak 65.300 orang.

“Berdasarkan dari perhitungan pengusul, KEK Likupang dapat meningkatkan serapan wisatawan mancanegara di Sulut sebesar 162 ribu orang pada tahun 2025. Jumlah di atas menyerap sekitar 16 persendari target yang ditetapkan oleh Gubernur Sulut, yaitu 1 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2025. Selain itu, KEK Likupang diprediksi mampu memberikan kontribusi pada pendapatan devisa, di tahun 2030 sebesar Rp Rp 22,5 triliun. Sehingga penetapan KEK ini menjadi penting untuk dilaksanakan,” ujar Paquita.

KEK Likupang, imbuhnya, direncanakan akan dikembangkan dalam tiga tahap. Tahap I yang akan dibangun seluas 92,89 hektare pada kurun waktu tiga tahun, yaitu 2020 hingga 2023. Target investor yang akan masuk pada tiga tahun pertama adalah Maestro & Partners yang akan membangun luxury resort senilai Rp 357 miliar, Sejuta Rasa Carpedia akan membangun beach club senilai Rp 307 miliar, Dune World akan membangun luxury dive resort senilai Rp 50 miliar, dan Artha Prakarana akan membangun nomadic resort senilai Rp 36 miliar.

Usulan penetapan KEK Likupang bersamaan dengan KEK Kendal. Menurut Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, pihaknya akan segera mempersiapkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk penetapan KEK Likupang dan KEK Kendal.

“Kedua KEK itu nanti ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah,” kata Enoh.

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Pariwisata Dino Gobel mengungkapkan rasa bangga atas diterimanya usulan KEK Pariwisata yang berlokasi di Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minut.

“Ini merupakan KEK pariwisata proses pembentukan hingga pengesahan tercepat, yakni hanya 6 bulan saja dari Maret sampai Agustus ini. Dan tak kalah penting, bravo ibu Paquita Wijaya selaku owner kawasan Pulisan yang ikut menjadi bagian terwujudnya KEK Likupang. Maju Pariwisata Sulut, Hebat,” kata Dino.

Sulut punya dua KEK

Bila sudah ditetapkan, Sulut resmi punya dua KEK, yaitu KEK Bitung dan KEK Likupang. KEK Bitung sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014. KEK Bitung memiliki lokasi yang sangat strategis dan merupakan pintu gerbang ekonomi ke negara-negara di Asia Pasifik. Aksesibilitas tersebut didukung dengan adanya Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai hub perdagangan bagi Kawasan Timur Indonesia.

Berjarak 44 km dari Ibukota Manado, KEK Bitung diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan distribusi barang serta penunjang logistik di kawasan timur Indonesia.

Berdasarkan data resmi Dewan Nasional KEK Republik Indonesia, KEK Bitung yang dengan total area seluas 534 ha, berbasis pada keunggulan komoditas daerah Provinsi Sulut. Sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia, KEK Bitung fokus pada industri pengolahan perikanan untuk menghasilkan komoditi ekspor berkualitas internasional. Selain perikanan, KEK Bitung juga fokus pada industri kelapa beserta produk turunannya yang memiliki pasar yang sangat luas dan diminati baik dalam skala nasional maupun internasional. 

Berdasarkan potensi wilayah dan keunggulan geostrategis, KEK Bitung diharapkan mendorong hilirisasi dan mendongkrak daya saing sektor perikanan, agro, farmasi dan menarik investasi senilai Rp 32 triliun hingga tahun 2025.

Sedangkan KEK Likupang, tepatnya berada di Tanjung Pulisan, Likupang. Daerah itu secara administratif merupakan wilayah pemerintahan Kabupaten Minut. Bila berkendara dari Kota Manado menuju Tanjung Pulisan, perjalanan akan ditempuh sekitar 1 jam 33 menit. Bila Airmadidi, ibukota Kabupaten Minut, perjalanan bisa memakan waktu sekitar 1 jam 28 menit.

zonautara.com
KEK Likupang.(Infografis: zonautara.com/Rahadih Gedoan)

Laporan: Rahadih Gedoan

Editor: Ronny Buol

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com