Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Sorotan

Miris, Bisnis Kos-kosan Menjamur Hanya 18 Pengusaha Urus Izin

Data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado, pada kurun tahun 2013 hingga 2014 tercatat hanya ada 18 pelaku usaha tempat kos yang mengurus izin.

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Bila menelisik keberadaan usaha tempat kos di Kota Manado, ternyata sangat sedikit yang mengurus izin usaha per tahun. Berdasarkan data Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado, pada kurun tahun 2013 hingga 2014 tercatat hanya ada 18 pelaku usaha tempat kos yang mengurus izin.

Tahun 2015 hingga 2016, ada 35 pelaku usaha tempat kos yang mengurus izin. Sedangkan pada tahun 2017, hingga minggu kedua bulan Juli, baru ada 7 tempat kos yang mengurus izin.

Kepala Seksi Pengeloaan Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Data, Informasi, Pengaduan, Pengawasan, dan Regulasi BP2T Kota Manado Christian Sumilat mengatakan, ada beberapa perizinan yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha tempat kos, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

“Selain itu harus mengurus izin usaha tempat kos uang memang telah diatur dalam Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu,” jelas Christian, Kamis (13/7/2017).

Dikatakannya lagi, untuk memaksimalkan pengurusan izin dari masyarakat yang menjalankan usaha tempat kos, membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama dalam lingkup Pemerintah Kota Manado.

“Yang paling tahu pasti adanya tempat kos yang belum memiliki izin usaha di setiap Lingkungan adalah Kepala Lingkungan atau Pala. Dialah yang harus melaporkan temuan di lapangan kepada Lurah. Kemudian Lurah menyampaikan kepada Camat. Selanjutnya Camat akan mengoordinasikannya dengan instansi terkait, seperti di BP2T sini,” ungkapnya.

Bila semua komponen pemerintahan sudah terhubung dengan baik seperti itu, lanjutnya, niscaya pengurusan izin usaha dari masyarakat akan meningkat, yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dari sektor pajak.

Sementara itu, sesuai hasil penelusuran tim redaksi ZonaUtara.com di sejumlah tempat yang banyak memiliki usaha tempat kos, seperti di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, rumah-rumah warga yang juga berfungsi sebagai tempat kos nyaris tidak ditemukan yang telah mengurus izin usaha.

Kalo dorang nda pernah minta torang urus izin, torang leh babadiam (Kalau mereka tidak permah minta kami urus izin, kami juga diam),” ujar seorang pemilik tempat kos sembari meminta agar nama dan alamat rumahnya tidak dipublikasikan.

 

Ikuti Liputan Tematik kami tentang Kos-kosan di Manado

 

Editor: Tomy A. Lasut

TRAGEDI DI BAKAN

Legislator Sulut prihatin soal tambang rakyat di Bakan

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com– Aktifitas pertambangan rakyat yang menalan puluhan korban di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menjadi keprihatinan bersama. Terutama para wakil rakyat kita di DPRD Sulawesi Utara.

Legislator, Rita Lamusu mengatakan, kejadian tersebut telah diperingatkan sejak lama oleh seluruh pihak. Namun menurut dia, Pemerintah harus tegas terhadap tambang-tambang tanpa izin tersebut.

“Karena saat ini kelihatan setengah-setengah dalam menanganinya sehingga masyarakat tidak takut melakukan penambangan,” kata dia, Senin (11/3/2019).

Bahkan kata politisi PKS itu, hampir setiap di acara di desa sering diinfokan soal tambang-tambang ilegal namun masyarakat tidak mengindahkan.

“Setidaknya harus ada solusi konkrit dari pemerintah terkait hal ini agar masyarakat sadar untuk tidak melakukan aktifitas pertambangan ilegal,” ujar Lamusu.

Sedangkan soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertambangan yang sementara digodok di DPRD Sulut, masyarakat pun meminta agar segera dituntaskan.

“Di DPRD Sulut ada Ranperda Pertambangan. Kiranya Ranperda itu berisikan pasal-pasal yang bisa jadi payung hukum dalam penertiban pertambangan ilegal, serta memberikan solusi bagi rakyat penambang,” tambah pengamat politik pemerintahan, Taufik Tumbelaka.

“Kan kerja para legislator adalah membuat aturan yang berpihak pada rakyat,” tambah dia lagi.

Seperti diketahui, dari data Basarnas Manado, hasil evakuasi tim tahap pertama mulai 26 Februari hingga 3 Maret 2019, ada 27 korban yang dievakuasi, dimana 18 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia.

Evakuasi tahap kedua pada 4 Maret sampai 7 Maret, ada 18 jenazah korban. Namun, ada beberapa yang tidak utuh. (K-02)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending