Connect with us

HEADLINE

HKAN Pertama di Luar Jawa Digelar di TWA Batuputih Bitung

Published

on

zonautara.com

BITUNG, Zonautara.com– Pelaksanaan kegiatan Jambore Nasional Konservasi Alam, dalam rangka peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2018 resmi dibuka, Selasa (28/8/2018).

Rangkaian kegiatan ini berlangsung di Taman Wisata Alam (TWA) Batuputih, Kecamatan Ranowulu, Bitung.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Bitung, Audy Pangemanan dalam sambutannya, menyatakan masyarakat dan Pemerintah Kota Bitung bangga menjadi tuan rumah serta mengucapkan selamat datang serta selamat beraktivitas kepada seluruh peserta Jambore serta pameran.

“Momentum peringatan HKAN 2018 ini, hendaknya kita maknai dengan bersyukur atas karunia Tuhan, terlebih atas anugerah sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, yang melimpah yang dimiliki daerah ini, ” ujar Pangemanan.

Menurut Pangemanan, ini merupakan event peringatan HKAN yang pertama kali digekal di luar pulau Jawa.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan kelestarian alam, serta kesinambungannya senantiasa mendapat dukungan, serta menjadi warisan bagi generasi mendatang. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang berbagi ilmu dan pengalaman sehingga menjadi penambah semangat dan bekal dalam melakukan upaya konservasi alam,” harap Pangemaman.

Sementara itu Dirjen KSDAE LHK, Wiratno yang secara resmi membuka kegiatan tersebut, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan Jambore ini, menjadi salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia.

“Penetapan HKAN dan peringatannya dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan alam dan mencintai alam, memelihara, dan menjaganya serta menjadi sikap hidup dan budaya bangsa,” kata Wiratno.

Puncak pembukaan kegiatan tersebut, ditandai dengan gunting pita yang dilakukan bersama-sama oleh Pangemanan dan Wiratno, yang dirangkaikan dengan penyematan tanda peserta Jambore, kepada beberapa orang perwakilan.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Bitung, Khouni Lomban Rawung, para Pejabat Pemerintah Kota Bitung.

Editor: Ronny Adolof Buol

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com