Connect with us

Zona Wakil Rakyat

Keluhan Masalah Kesehatan Mendominasi Reses Karinda di Singkil

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com– Masalah-masalah kesehatan menjadi keluhan utama yang diterima oleh anggota DPRD Sulut dari Dapil Manado, James Karinda saat menjalani masa reses II tahun 2018 di Puskesmas Wawonasa Kecamatan Singkil, Selasa (28/8/2018).

Warga curhat soal nama mereka tidak masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan program andalan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Kami sudah didata, tapi tidak diakomodir,” curhat warga.

Meilaya, seorang kader kesehatan juga meminta agar politisi Partai Demokrat itu bisa memperjuangkan BPJS yang ditanggung pemerintah. Dikarenakan pendapatan mereka minim.

Kepala Puskesmas Wawonasa Nelly Tubagus juga berharap para tenaga kesehatan mendapatkan tunjangan resiko tinggi, mengingat mereka petugas kesehatan sangat beresiko tertular.

“Sebagai contoh di wilayah Puskesmas ada 10 warga yang kena TBC. Tentu ini berbahaya, dan seharusnya tenaga kesehatan mendapatkan tunjangan resiko tinggi,” ucap dia.

Selain itu, sejumlah THL di Puskesmas tersebut juga menyatakan harapan agar bisa diakomodir menjadi ASN.

Terkait aspirasi ini, Karinda menjelaskan bahwa sekarang ini memang ada moratorium penghentian penerimaan ASN.

“Diharapkan supaya moratorium ini dicabut, mengingat kewenangan pengangkatan ASN adalah kewenangan pusat,” terang Karinda.

Soal KIS, menurut Ketua Komisi IV bidang Kesra itu, juga merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Bukan dari Pemkot Manado tapi dari Pusat yang akan turun. Di Sulut banyak masalah meski sudah dilaporkan jumlah warga miskin, namun bertambah terus. Entah karena miskin atau tiba-tiba muncul jadi miskin,” ungkap dia.

Jika belum masuk KIS, Karinda menyarankan masuk JKN yang ditanggung Pemkot Manado, dan dirinya berjanji akan mendorong pemerintah memasukan anggaran ini untuk warga miskin di APBD-P 2018 atau APBD Induk 2019 nanti.

“Soal tenaga kesehatan mendapat tunjangan resiko, kami meminta agar tenaga kesehatan meminta referensi dari daerah lain termasuk payung hukum yang tidak bermasalah, sehingga tidak bermasalah jika nanti masuk dalam APBD,” tukas bakal calon anggota DPR RI ini.

Reses Karinda ini, dihadiri oleh para kepala lingkungan, tenaga-tenaga dan kader kesehatan serta warga masyarakat setempat. Tampak hadir Camat Singkil Mursyid Pangalima dan sejumlah lurah. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

KABAR SULUT

Empat calon Anggota DPD ini melaju ke Senayan

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.comEmpat nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dipastikan melenggang mulus ke Senayan Jakarta.

Keempat nama tersebut, yakni Cherish Harriette, Maya Rumantir, Djafar Alkatiri dan Stefanus BAN Liow.Keempatnya pun dipastikan duduk sebagai Anggota DPD RI periode 2019-2024 yang mewakili Bumi Nyiur Melambai.

Hal ini pun berdasarkan data yang dihimpun dari hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota.

Hingga Jumat (3/5/2019) siang, Cherish Harriette telah mengantongi sebanyak 175.484 suara dan menempati urutan pertama.

Posisi kedua ditempati Maya Rumantir dengan perolehan suara sebanyak 149.140 suara.

Kemudian di urutan tiga ada Djafar Alkatiri dengan raihan suara sebanyak 133.767.

Sementara untuk posisi keempat ditempati Stefanus BAN Liow yang merupakan Anggota DPD RI aktif dengan perolehan suara sebanyak 122.958.

Untuk posisi kelima RM Luntungan sebanyak 105.712 suara dan urutan keenam HWB Sumakul dengan 87.842 suara.

Tim Data SBANL Venko Sewow dan Maikel Salaki mengatakan, transparansi sangat terasa pada perhelatan Pemilu serentak 2019.

Pasalnya, potensi kecurangan bisa diminimalisir dengan bisa diaksesnya C1 secara langsung oleh publik.

“Selain itu, pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu sampai di jajaran terdepan yakni desa/kelurahan dan TPS melaksanakan tugas dengan segala baik dalam menyelenggara pesta demokrasi, bahkan banyak jatuh korban sakit sampai meninggal dunia,” ungkap keduanya.

Mereka pun memberikan apresiasi kepada para penyelenggara pemilu dengan dibantu personel dari TNI dan Polri.

“Namun begitu, keputusan final perolehan suara harus menunggu penetapan KPU sesuai tingkatan,” pungkas Venko dan Maikel.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading
Advertisement

Trending