Connect with us

Zona Wakil Rakyat

Warga Sea I Minta WL Perjuangkan TPA Sampah

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com– Ratusan warga perumahan Lestari Desa Sea I Kecamatan Pineleng, Minahasa menghadiri reses Wakil ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut (WL), Selasa (28/8/2018) malam.

Kepada wakil rakyat dari dapil Minahasa-Tomohon itu, warga menyampaikan banyak aspirasi. Yang menjadi perhatian adalah keluhan penduduk setempat yang mengaku desa mereka tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

“Bukan hanya TPA yang tidak ada, untuk mengangkut sampah-sampah di desa kami tidak ada. Kami tidak tahu sampah mau buang di mana,” keluh Ketua LPM Desa Sea Asis Pakaya dan Eltasazar Tobias.

Sedangkan Vera Sumakul, warga setempat meminta agar Lumentut memperjuangkan kendaraan pengangkut sampah untuk desa mereka.

“Di sini buang sampah sembarangan akan didenda. Saya pernah nyaris didenda Rp1 juta. Kalau ada motor sampah dan tempat buang sampah, tentu masalah sampah bisa tuntas,” tambah dia.

Menjawab keluhan warga, Lumentut menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa soal pengadaan kendaraan pengangkut sampah.

Dalam kesempatan tersebut, Lumentut juga mensosialisasikan rencana Pemerintah Propinsi Sulut membangun TPA regional yang akan dibangun di Wori.

“Investasinya kurang lebih Rp500 miliar. Tapi sementara menunggu TPA regional jadi, kita akan berjuang untuk pembangunan TPA sementara dan kendaraan pengangkut sampah,” terang Ketua DPD Partai Gerindra Sulut tersebut.

Lumentut juga menyalurkan bantuan-bantuan pembangunan rumah ibadah, baik gereja-gereja maupun mesjid di desa Sea I itu. (K-02)

Editor: Ronny Adolof Buol

KABAR SULUT

Djarum beli cengkih Sulut, Komisi II minta harus ada MoU

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membuat perjanjian hitam di atas putih terkait pembelian cengkih oleh PT Djarum seharga Rp85 ribu per kilogram.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Pemprov harus membuat Memorandum of Understanding (MoU), agar semua kegiatan akses penjualan akan berjalan sesuai dengan harapan petani dan bukan hanya janji manis belaka.

“MoU harus jelas agar jangan hanya menjadi sorga telinga bagi masyarakat. Harus jelas kuota dan syarat-syarat pembelian cengkih di petani kita,” kata Cindy saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, Selasa (25/6/2019) sore.

Meski demikian, kata Cindy, Komisi II mendukung penuh langkah positif yang sudah dilakukan pemprov dalam menyikapi harga cengkih yang mengalami anjlok saat warga Sulut panen besar tahun ini.

Komisi II juga sempat menyentil adanya pembelian atau kepemilikan lahan-lahan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan rokok nasional di Sulut.

Dia kuatir akan berdampak bagi petani, sehingga dengan dibelinya lahan oleh pengusaha, ke depan bakal merugikan petani di Sulut.

Terkait hal ini, Gubernur Olly Dondokambey menyatakan hal tersebut bukan masalah. Karena saat ini, cengkih Indonesia adalah yang terbaik di dunia dan sangat laku di pasaran global.

“Tak ada MoU. Tapi saya yakin, PT Djarum tidak akan main-main dengan hal ini. Kalau PT Djarum membeli cengkih di bawah harga yang disepakati, bisa dijual kepada saya,” kunci Gubernur. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com