Connect with us

PRESS REVIEW

Hadiah Rp200 Juta Bagi Pelapor Korupsi

Published

on

zonasulut.com

MANADO, ZONAUTARA.com Landasan hukum terkait pemberian penghargaan kepada pelapor kasus korupsi telah dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun begitu, untuk mendapatkan penghargaan berupa piagam dan premi dari pelaporan kasus korupsi tersebut pun tak serta merta melapor dan lansung keciprat ratusan juta. Dalam PP yang diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018, serta telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 Nomor 157 tersebut pun diatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pelapor kasus korupsi untuk mendapatkan hadiah maksimal Rp200 juta.

Dalam Pasal 17 ayat (1) PP tersebut menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil (0,2 persen) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Pada Pasal 17 ayat (2) diatur, besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200 juta. Ketentuannya, syarat untuk mendapatkan hadiah adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mendapatkan hadiah maksimal Rp200 juta, maka kasus yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang kerugian negaranya mencapai Rp100 miliar.
  2. Untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan, dengan nilai maksimal hanya Rp10 juta.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum.

Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Jaksa.

Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau penegak hukum. Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Nantinya, Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Tanggapan KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo pun menyatakan tak sependapat dengan aturan ini.

Agus mengatakan, pemerintah seharusnya tidak usah repot mengeluarkan PP aturan pemberian hadiah tersebut. Itu karena KPK telah memiliki aturan pemberian hadiah sendiri.

“Sebetulnya pemerintah juga enggak perlu repot mengalokasikan khusus, karena nanti akan dipotong langsung setelah amar putusan pengadilan, ya dikembalikan langsung dipotong,” kata Agus, Rabu (10/10/2018).

Agus menjelaskan, dalam aturan internal KPK, masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi sudah diberikan hadiah sebesar satu persen dari dana yang dikembalikan oleh terdakwa kasus korupsi yang dilaporkan.

“Tapi kalau usulannya KPK yang di dalam rapat tidak diterima, ya itu lebih besar dari itu. Satu persen paling tidak karena dengan 1 persen itu lebih menarik,” ujar Agus.

“Kalau aturan yang lama kan tidak ada maksimalnya, aturan yang baru ini maksimal Rp200 juta, dulu tidak ada maksimalnya,” ungkap Agus.

Semakin Banyak Laporan

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dengan adanya pemberian penghargaan dan hadiah maksimal Rp200 juta ini diharap bisa memperbanyak laporan tindak pidana korupsi dari masyarakat.

“Patut dari segi jumlah dan segi cara sebagai penghargaan bagi para pelapor. Sehingga diharapkan nanti masyarakat semakin banyak melaporkan kasus korupsi,” kata Febri, Rabu (10/10).

Menurut dia, bertambahnya ‘hadiah’ bagi pelapor kasus korupsi bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberian hadiah kepada pelapor kasus korupsi tak akan dilakukan secara terbuka.

“Ketika kasus korupsi itu dilaporkan tentu saja artinya pengawasan di sekitar, di lingkungan pelapor tersebut, daerah itu akan lebih maksimal nantinya,” jelasnya.

KPK, lanjut Febri, juga mendorong agar pelapor kasus korupsi mendapat perlindungan. Agar pelapor tidak takut dan implikasinya pada pemberantasan korupsi lebih maksimal.

“Kami harap pengadilan juga punya konsen yang sama untuk perlindungan pelapor, saksi dan ahli tersebut agar pemberantasan korupsi lebih maksimal,” ungkapnya.

 

Editor  : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

PRESS REVIEW

Facebook sebut buzzer akan terus ada

Buzzer sering dijadikan sebagai alat pembentuk opini publik.

Bagikan !

Published

on

llustrasi (Foto: Pixabay)

ZONAUTARA.com – Keberadaan akun pendengung di media sosial atau yang dikenal luas dengan istilah buzzer kini menjadi sorotan. Pasalnya, aktivitas buzzer di tanah air yang mengiring opini publik kerap hadir saat sebuah peristiwa terjadi.

Banyak yang kesal dengan apa yang dilakukan oleh para pendengung ini. Namun layanan sosial terbesar, Facebook menyatakan bahwa keberadaan buzzer tidak pernah akan hilang.

“Motif orang menggunakan Facebook kan beda-beda, ada yang ingin bertemu keluarga atau teman hingga berdagang. Jadi buzzer akan terus ada,” ujar Kepala Kemitraan Konten Hiburan Facebook, Revie Sylvana di Jakarta, Jumat (11/10).

Alasan lainnya adalah, saat ini buzzer sudah dianggap menjadi profesi yang memberi keuntungan. Ditambah lagi, penggunaan media sosial tidak bisa dibatasi.

Facebook sendiri sebenarnya sudah memberi panduan bagi pengguna yang terganggu dengan aktivitas buzzer, melalui Community Guideline.

“Semua perilaku digital pengguna media sosial terekam, jika ada yang melanggar ketentuan dapat dengan mudah dilaporkan,” kata Revie.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sendiri mengakui bahwa buzzer adalah salah satu mata pencaharian untuk mendapatkan uang di era digital saat ini.

Buzzer dianggap sebagai salah satu alat dan sarana pemasaran. Buzzer banyak digunakan oleh korporat dan pelaku usaha untuk memasarkan produknya.

Dirjen Aplikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan justru profesi buzzer mengurangi beban negara dan angka pengangguran di Indonesia.

Buzzer itu, bayar orang-orang (buzzer) untuk kerja. Memang kamu tidak boleh jadi endorser? Memang pemerintah mau memberikan duit ke orang-orang. Tapi tetap tidak boleh melanggar konten,” kata Semuel di Jakarta, Rabu (9/10).

Menurut Samuel yang negatif itu adalah konten buzzer yang memberi dampak negatif atau sengaja diproduksi untuk memperkeruh suasana. Menurutnya, pemerintah saat ini terus melakukan pengawasan terhadap konten media sosial.

Buzzer itu boleh. Tidak melanggar, yang melanggar kontennya. Yang kita awasi kontennya,” kata Semuel.

Sengaja membentuk opini

Penelitian yang dilakukan oleh Oxford Internet Institute dengan judul The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, buzzer juga sengaja dipakai membentuk pasukan siber dalam membentuk opini publik.

Ada akun-akun media sosial yang sengaja dibuat membentuk opini publik, menyampaikan agenda politik, melakukan propaganda gagasan melalui kerja-kerja digital.

Para buzzer yang bekerja demi kepentingan tertentu ini ada yang dibawah kendali pemerintahan, kementerian tertentu bahkan badan militer. Masih dari penelitian tersebut, setidaknya ada 44 negara yang pemerintahannya terindikasi menggunakan pasukan siber untuk membentuk opini publik.

Namun dalam bekerja, menurut penelitian ini, para pasukan siber itu tidak bekerja sendiri, tetapi bekerjasama dengan pihak swasta, organisasi sipil, kelompok pemuda, influencer, atau orang-orang dengan ideologi yang dapat mendukung misi mereka.

Buzzer yang disewa dengan tujuan tertentu itu mendapat bayaran dengan sejumlah uang.

“Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 50 juta,” demikian dikutip dari laporan yang dirilis September lalu ini.

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com