Connect with us

HEADLINE

Perempuan terus terbunuh, KDRT penyebab utama

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Data yang dirilis United Nations Office on Drugs and Crime, sebuah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi Narkoba dan Kejahatan (UNODC), memiriskan.

Lembaga itu mencatat, bahwa sepanjang tahun 2017 ada sebanyak 87.000 kasus pembunuhan di seluruh dunia yang korbannya adalah perempuan.

Lebih memprihatinkan lagi, ternyata 58% persen atau setara 50.000 perempuan itu merupakan korban akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri.

Angka itu jika dihitung perhari, berarti ada 137 perempuan yang tewas setiap harinya, atau enam perempuan terbunuh setiap jam di rumahnya sendiri, dan dilakukan oleh orang dekat yang mereka kenal.

Laporan UNODC yang diberi judul Femicide Report 2018 itu mencakup sebuah studi baru Gender Related Killing of Women and Girls. Ini adalah sebuah studi global tentang pembunuhan.

Rilis laporan itu dipublikasi bertepatan dengan peringatan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau International Day for the Elimination of Violence Against Women.

Peringatan yang dilaksanakan setiap tanggal 25 November itu, dibarengi dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender dan prevalensi globalnya.

UNODC mencatat bahwa terjadi peningkatan sebesar 10 persen sejak tahun 2012 pada kasus pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh pasangan intim atau keluarga korban.

Femicide adalah istilah yang menggambarkan pembunuhan perempuan terkait gender, yang dilakukan oleh laki-laki terdekat seperti suami, pacar, mantan suami, mantan pacar, ayah, paman atau suadara sendiri.

Penyebab dari tindakan femicide ini bisa beragam motifnya. Di Indonesia, suami paling sering melakukan KDRT yang disertai dengan pembunuhan. Sementara motif yang dilakukan oleh pasangan intim biasanya karena menghindari tanggungjawab menghamili atau pemerkosaan.

Komisi Nasional Perempuan Indonesia mencatat sepanjang tahun 2017 ada sebanyak 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan. Seperempat dari angka itu merupakan kekerasan seksual. Sementara tidak sampai 10 persen kasus itu diputus di pengadilan.

Di Sulawesi Utara, lembaga Swara Parangpuan menemukan ada 268 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan 76 persen adalah kekerasan seksual.

DISKUSI

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan membuat berbagai pihak prihatin. Kebijakan terhadap perlindungan korban perempuan dan kekerasan seksual dirasa masih minim. Selama ini penyelesaian kasus masih menggunakan KUHP.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berlangsung sejak 25 November hingga 10 Desember (Hari Hak Asasi Manusia) nanti, diisi berbagai kegiatan oleh aktifis perempuan dan lembaga terkait.

Pada Jumat (29/11/2018), beberapa lembaga berkolaborasi menggelar diskusi yang akan membahas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Diskusi yang digelar di Sekretariat AJI Manado itu juga akan diisi dengan acara nonton bareng film Spotlight. Ikut dalam aksi kolaborasi itu selain Swara Parangpuan, ada juga LBH Manado, Peruati, Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dan AJI Manado.

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com