Connect with us

ZONAPEDIA

Cek daftar radiasi telepon ini, apakah salah satunya anda miliki?

Published

on

zonautara.com
Bagikan !

MANADO, ZONAUTARA.com – Perangkat smartphone atau telepon pintar (ponsel) saat ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ponsel kini telah menjadi barang yang wajib dimiliki.

Ratusan merk dan ribuan model menjejali pasar smartphone, yang saban saat menawarkan produk baru dengan kemampuan semakin baik.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah, sebagai barang elektronik dan memancarkan gelombang, apakah penggunaan ponsel berpengaruh buruk bagi tubuh manusia?

Satu hal yang pasti, ponsel memiliki radiasi yang bisa berpengaruh bagi tubuh manusia. Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP) mematok batas aman sebuah perangkat seluler pada angka SAR maksimum 2 W/kg.

SAR atau Angka Absorpsi Spesifik adalah angka pengukuran besaran radiasi yang dihasilkan oleh perangkat seluler.

Setiap perangkat seluler terutama ponsel memiliki dua angka SAR. Satu angka SAR jika didekatkan ke kepala dan satunya angka SAR yang diukur saat ponsel didekatkan pada tubuh.

Dari situs phonearena.com, berikut daftar ponsel yang diproduksi sepanjang 2018 dengan angka SAR yang cukup tinggi. Apakah satu diantaranya milik anda? Cek daftarnya:


Bagikan !
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZONAPEDIA

Inovasi harus mengenal Patent Mapping

Bagikan !

Paten terkait dengan hak cipta


Bagikan !

Published

on

zonautara.com
Bagikan !

ZONAUTARA.com – Inovasi perlu memiliki pemahaman mengenai paten. Demikian yang dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan lndustri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ngakan Timur Antara di Jakarta, Senin (19/08/2019).

Menurutnya, hal tersebut beralasan karena paten terkait dengan hak cipta. Melalui paten, kita mengetahui celah-celah mana yang harus kita miliki dan melakukan proses inovasi pembela­jaran lebih lanjut untuk menyempurnakan apa yang telah dilakukan orang lain.

“Jadi, terhindar dari masalah gugatan hukum, serta tidak terjadi tumpang-tindih,” ujar Ngakan.

Dalam etimologinya, imbuhnya, paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

Sementara itu, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait hal tersebut, Kemenperin sedang mendorong pemanfataan Patent Mapping bagi para pelaku industri manufaktur di Indonesia. Patent Mapping merupakan suatu metode untuk melakukan identifikasi dan pemetaan teknologi yang sedang berkembang melalui pengolahan dan pemanfaatan database paten di seluruh negara anggota World Intellectual Property Organization (WIPO).

“Hasil dari Patent Mapping dimaksudkan untuk dapat dijadikan acuan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan strategi yang tepat,” tuturnya.

Ngakan menyebutkan, salah satu pemanfaatan Patent Mapping tools ini, misalnya untuk melakukan identifikasi dan pemetaan perkembangan teknologi daur ulang baterai di berbagai negara. Dalam hal ini, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, salah satu unit kerja di bawah BPPI, sedang melakukan penelitian terkait daur ulang limbah baterai ion lithium.

“Jadi, nanti hasilnya diharapkan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi potensi permasalahan lingkungan atas baterai kendaraan listrik di masa depan,” ungkapnya.

Ngakan menjelaskan, bahwa dalam pengembangan kendaraan listrik, 60 persen kuncinya ada pada baterai dan bahan untuk membuat baterai.

“Dalam perkembangannya ke depan, perlu dipertimbangkan bagaimana tata kelola penggunaan baterai dari kendaraan listrik, agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan,” tuturnya.

Apalagi, lanjut Kepala BPPI, pemerintah telah menerbitkan regulasi untuk menstimulus percepatan pengembangan produksi kendaraan listrik di dalam negeri. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

“Oleh karena itu, BPPI sebagai unit kerja di lingkungan Kemenperin yang bertanggung jawab men­jalankan program pembentukan ekosistem inovasi, terus fokus men­dorong terciptanya ekosistem inovasi dengan melibatkan parti­sipasi dari seluruh stakeholder,” paparnya. 

Editor: Rahadih Gedoan


Bagikan !
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com