PALU — Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Pasigala Center mendorong kenaikan anggaran kebencanaan sebesar lima persen dari APBD Provinsi dan kabupaten. Anggaran tersebut untuk kepentingan mitigasi dan pengadaan teknologi sistem peringatan dini gempa, tsunami dan likuifaksi.
“Kenaikan anggaran penanganan bencana sebesar lima persen dimaksudkan untuk memperkuat upaya mitigasi bencana dan pengadaan teknologi peringatan dini bencana,” kata anggota Pasigala Center, Khadafi.
Menurut Khadafi, besarnya dampak bencana pada 28 September 2018 hendaknya menjadi pengalaman berharga bagi semua pihak di Sulawesi Tengah. Khususnya Pemerintah daerah dan DPRD. Selama ini, kata Khadafi, politik anggaran kerap tidak mempertimbangkan sektor penanganan bencana.
“Kita semua sudah tahu kalau Sulawesi Tengah ini terbentuk dari pertemuan tiga lempang dan diatas sesar paling aktif di Asia Pasifik. Untuk meminimalisir korban dan kerugian, upaya mitigasi dan pengadaan teknologi harus dilakukan,” kata Khadafi saat menggelar konferensi pers di Media Senter AJI Palu, Senin 31 Desember 2018.
Aktivis Perempuan, Mutmainnah Korona, mengatakan anggaran mitigasi juga harus mengakomodir kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan perempuan. Untuk mewujudkan hal itu, kata dia, pemerintah juga harus memastikan terpenuhinya akses perempuan dan kelompok rentan dalam proses-proses pengambilan keputusan.
“Terutama sekali mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan dan penyandang disabilitas,” kata Mutmainnah.
Sebagaimana diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018, mencapai sekitar Rp 3 Triliun. Dari jumlah itu, hanya 0,15 persen yang dialokasikan untuk Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD).
Reporter: Zainal Ishaq
Editor: Ika Ningtyas
Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat
