Connect with us

ZONA DAERAH

Resmikan Pasar Rakyat Tondano, ini harapan Bupati ROR

Published

on

MINAHASA, ZONAUTARA.com – Bupati Minahasa Royke O Roring meresmikan bangunan baru Pasar Rakyat Tondano, Sabtu (19/1/2019).

Pasar yang berlokasi di Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa ROR ini mengajak masyarakat untuk bersyukur. Pasalnya, kata dia, sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat lewat Kementerian Perdagangan, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hasilnya bisa dinikmati Kabupaten Minahasa, yang boleh mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun pasar.

Menurut ROR, keberadaan suatu pasar menunjukan suatu keberhasilan dari salah satu daerah. Karena, berputarnya ekonomi suatu daerah terlihat dari pasar.

Ke depan, lanjut mantan pejabat Pemprov Sulut ini, dengan ketambahannya fasilitas tersebut, dia berharap, para pedangang dapat memanfaatkannya dengan maksimal.

“Manfaatkan ini dengan menjaga kebersihan. Supaya apa yang telah kita buat ini boleh dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan biarlah tempat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua, sehingga perputaran uang di Minahasa khususnya di Kota Tondano lebih meningkat,” ujarnya.

Dia juga menegaskan kepada kepala dinas serta kepala pasar dan para petugas pasar agar benar-benar selektif menetukan pedagang yang akan menempati pasar tersebut.

“Beri kesempatan kepada masyarakat kita untuk berdagang, tentu dengan kriteria dan mekanisme yang sudah ditentukan. Jangan ada KKN, sebab saya tidak ingin ada laporan masuk dari sesama pedagang,” pungkasnya.

Bupati ROR juga berharapa kepada masyarakat untuk selalu mendoakan dan mendukung kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Robby Dondokambey untuk melayani masyarakat Minahasa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Moudy Lontaan dalam laporanya mengatakan, dasar pelaksanaan pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Tondano ini adalah DAK bidang pasar Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang tertuang pada rencana kerja anggaran dan DPA Dinas Perdagangan tahun 2018.

“Adapun tujuan dan sasarannya yakni, memperlancar arus distribusi barang, meningkatkan daya saing pasar dalam negeri, serta mengoptimalkan peran pasar rakyat sebagai pusat kegiatan distribusi penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen, melalui proses jual beli bernagai jenis barang konsumsi dengan cara tawar menawar,” katanya.

Lontaan menjelaskan, pasar rakyat berbanderol Rp2,6 miliar ini, dibangun di atas lahan dari bagian tanah pasar Tondano yang adalah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.

“Pembangunan ini meliputi satu unit los ikan segar, satu bangunan los buah, empat unit kios, satu unit gedung kontruksi dua lantai yang di dalamnya terdapat los barito, cafetaria/foodcourt tujuh unit dan satu buah toilet,” pungkasnya.

Turut hadir dalam peresmian ini, Asisten Dua Wilfort Siagian, Camat Tondano Barat Maya Kainde, Kepala Pasar Tondano, Forkopimda Kecamatan Tondano Barat, undangan serta para pedagang.

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com