Connect with us

ZONA DAERAH

Dishub Tomohon tempati kantor baru

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tomohon mulai menempati kantor baru di Kompleks Perkantoran Kelurahan Woloan Satu, Kecamatan Tomohon Barat, Selasa (22/1/2019).

Kantor yang ditempati adalah di Eks Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan. Syukur menempati kantor baru dipimpin Pdt Ny Eva Lontoh-Liey STh.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tomohon Hengkie Yusenimus Supit SIP mengungkapkan, yang di kantor baru adalah sekretariat. Sementara yang berada di Kelurahan Tumatangtang Satu masih tetap difungsikan.

“Ya, yang di Woloan Satu hanya sebagian saja, sementara sebagian lagi masih di Tumatangtang Satu,” jelas Supit.

Di Tumatangtang Satu tambah Supit, difungsikan sebagai Kantor Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

Untuk Bidang lalulintas, akan fokus bertugas di area terminal dan sejumlah titik rawan kemacetan Senin-Sabtu.

“Dibagi dalam shift sehingga Sabtu tidak ada yang libur walaupun kantor libur, karena pada prinsipnya, Dishub selalu siap, tidak libur selama angkutan umum beroperasi,” tambahnya.

Anggota lainnya juga bertugas di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk pelayanan perizinan, perpanjangan trayek angkutan, dan lainnya lagi bertugas di perparkiran dan di Command Center untuk memantau CCTV yang dipasang di sejumlah titik.

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak meminta kepada seluruh SKPD untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kiranya dengan menempati kantor yang baru, pelayanan akan terus ditingkatkan. Saya berharap, ke depan, Kota Tomohon akan memperoleh nilai yang lebih baik dari Ombudsman tentang pelayanan publik,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com