Connect with us

ZONA DAERAH

Pejabat dan ASN terlibat politik praktis, siap-siap dipidana penjara

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.comPeringatan keras dilayangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon kepada para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu Kota Tomohon Deisy Soputan menegaskan, ASN harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2019.

Soputan mengatakan, status ASN dan jabatan yang dimiliki tidak boleh dimanfaatkan untuk mendukung calon tertentu.

“ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” tegas Soputan, Senin (4/3/2019).

Hal tersebut, kata Soputan, jelas diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dia menjelaskan, dalam pasal tersebut disebutkan, selain ASN, Pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan, dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

Jika pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 280 ayat (2) tetap diikutsertakan dalam kampanye, lanjut Soputan, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda sesuai yang tercantum dalam UU 7 Tahun 2017.

Sanksi tersebut, lanjut Soputan, tertuang dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana/Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.

Kemudian, kata Soputan, Pasal 547 menyebutkan, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

“Kami berharap, ASN dan pihak lainnya yang dilarang ikut serta dalam kampanye Pemilu sesuai yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017 dapat mengurungkan jika telah ada niat untuk terlibat dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut dapat dikategorikan menciderai proses demokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Bawaslu Tomohon Steffen Linu menambahkan, pihaknya mewarning pejabat dan ASN yang terlibat dalam tahapan Pemilu yang sedang bergulir.

“Jika kedapatan adanya dugaan keterlibatan pejabat atau ASN, Bawaslu akan menindaknya,” tegas Steffen.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Sulut

Update corona Sulut, 4 Agustus: ada 30 kasus baru konfirmasi

Total kasus konfirmasi positif di Sulut sudah mencapai 2.776

Bagikan !

Published

on

Seorang petugas sedang membawa sampel lendir hasil swab test untuk diperiksa di Laboratorium tes PCR Covid-19 Manado. (Foto: Zonautara.com/Ronny A. Buol)

MANADO, ZONAUTARA.COM – Pemerintah RI melalui Kementerian Kesehatan kembali merilis data terbaru perkembangan epidemiologis covid-19.

Dalam data terakhir tersebut, disebutukan bahwa hari ini, Selasa (4/8/2020) total kasus positif terkonfirmasi covid-19 di Indonesia secara akumulatif telah mencapai 115.056 kasus, dimana hari ini ada 1.922 kasus baru terkonfirmasi.

Update data itu juga tertera kasus baru konfirmasi positif covid-19 di Sulawesi Utara yang bertambah sebanyak 30 kasus.

Dengan penambahan 30 kasus baru konfirmasi tersebut, maka total kasus positif di Sulut secara akumulatif sudah mencapai 2.776 kasus.

Belum ada penjelasan dari Satgas Covid-19 Sulut, tentang penambahan kasus baru tersebut secara detil.

Pada Senin (3/8) kemarin, Sulut melaporkan ada 78 kasus baru positif yang tersebar di beberapa daerah.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com