Connect with us

ZONA DAERAH

Pejabat dan ASN terlibat politik praktis, siap-siap dipidana penjara

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.comPeringatan keras dilayangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon kepada para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu Kota Tomohon Deisy Soputan menegaskan, ASN harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2019.

Soputan mengatakan, status ASN dan jabatan yang dimiliki tidak boleh dimanfaatkan untuk mendukung calon tertentu.

“ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” tegas Soputan, Senin (4/3/2019).

Hal tersebut, kata Soputan, jelas diatur dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dia menjelaskan, dalam pasal tersebut disebutkan, selain ASN, Pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan, dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

Jika pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 280 ayat (2) tetap diikutsertakan dalam kampanye, lanjut Soputan, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda sesuai yang tercantum dalam UU 7 Tahun 2017.

Sanksi tersebut, lanjut Soputan, tertuang dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana/Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.

Kemudian, kata Soputan, Pasal 547 menyebutkan, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

“Kami berharap, ASN dan pihak lainnya yang dilarang ikut serta dalam kampanye Pemilu sesuai yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017 dapat mengurungkan jika telah ada niat untuk terlibat dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut dapat dikategorikan menciderai proses demokrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Bawaslu Tomohon Steffen Linu menambahkan, pihaknya mewarning pejabat dan ASN yang terlibat dalam tahapan Pemilu yang sedang bergulir.

“Jika kedapatan adanya dugaan keterlibatan pejabat atau ASN, Bawaslu akan menindaknya,” tegas Steffen.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

ZONA DAERAH

Tomohon kembali terima penghargaan Swasti Saba Wistara

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.comKota Tomohon kembali menerima penghargaan Swasti Saba atau Kota Sehat kategori Wistara.

Di mana, penghargaan serupa pun telah diraih Kota Tomogon pada dua tahun lalu.

Penghargaan ini diterima Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman melalui
Wakil Wali Kota (Wawali) Syerly A. Sompotan, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian didampingi Menteri Kesehatan RI Letjen TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto.

Usai menerima penghargaan, Wawali mengatakan pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah RI melalui Kementerian Kesehatan juga Kementerian Dalam Negeri yang telah menganugerahkan penghargaan Swasti Saba kategori Wistara ke-2 kepada Pemkot Tomohon.

“Penghargaan dan apresiasi yang tinggi juga kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon yang telah bersama-sama bekerja keras, sehingga dapat mendapatkan penghargaan ini. Kami persembahkan penghargaan ini untuk masyarakat Kota Tomohon,” pungkasnya.

Ketua DPRD Djemmy Sundah bersama Wakil Ketua Erens Kereh, Ketua Forum Kota Sehat Tomohon Bpk. Johan Sambuaga, Kadis Kesehatan Kota Tomohon dr. Isye Liuw turut hadir dalam penganugerahan penghargaan tersebut.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading
Advertisement

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com