Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Elektabilitas Jokowi-Amin turun, ini penyebabnya

Published

on

ZONAUTARA.com – Survei Litbang Kompas yang dirilis, Rabu (20/3/2019) kemarin mengejutkan banyak pihak, terutama kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Pasalnya, hasil survei menyebutkan, elektabilitas pasangan Jokowi-Amin turun dalam enam bulan. Penurunannya cukup mengkhawatirkan yakni sebesar 3,4% dan membuat selisih elektabilitas dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tinggal 11,8%.

Kendati survei Kompas itu masih mengunggulkan elektabilitas Jokowi-Amin pada angka 49,2% dibanding elektabilitas Prabowo-Sandi dengan kisaran angka 37,4%, namun data itu membuat publik terhenyak.

Dicapture dari katadata.co.id

Dikutip dari katadata.co.id, Emrus menilai Pemilu Serentak 2019 membuat banyak partai politik pendukung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum bekerja optimal. Partai politik banyak yang lebih fokus bekerja untuk pemilihan legislatif dibandingkan pemilihan presiden.

Emrus mengatakan, partai-partai tersebut cenderung menyelamatkan dirinya sendiri karena adanya ambang batas parlemen sebesar 4%.

“Mereka pasti lebih utamakan kursi caleg ketimbang kursi capres cawapres di Pilpres,” kata Emrus di Jakarta.

Untuk memenangkan Pileg, Emrus bahkan menyebut ada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf yang tak segan bekerja sama dengan partai oposisi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin juga menilai seharusnya partai-partai dalam KIK tak berkoalisi dengan partai-partai oposisi untuk bisa menarik suara masyarakat.

“Logikanya kan harus bersatu di tingkat koalisi partainya untuk memenangkan pasangan calon 01,” kata Ujang.

Baca juga:

Selisih 11,8 persen, Jokowi-Amin diprediksi menang

Penyebab lain turunnya elektabilitas pasangan calon petahana yakni kampanye Jokowi-Ma’ruf saat ini dinilai tidak menembus masyarakat akar rumput.

Berbagai deklarasi dukungan yang kerap dilakukan untuk Jokowi-Ma’ruf hanya berada di tataran elite. Padahal, dukungan dari masyarakat akar rumput cukup penting untuk menguatkan basis suara Jokowi-Ma’ruf.

“Ini sebenarnya yang menjadi persoalan yang menimpa petahana,” kata Ujang.

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Menkominfo Johnny Plate disorot SAFENet

Johnny merupakan menteri dari kalangan politikus.

Bagikan !

Published

on

Menkominfo Johnny Plate
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate (Foto: Istimewa)

ZONAUTARA.com – Johnny Gerard Plate yang dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mendapat sorotan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet).

Sorotan itu terkait latar belakang Johnny yang berasal dari kalangan politikus. Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto mengatakan periode pertama pemerintahan Jokowi, profesional diangkat sebagai Menkominfo. Rudiantara memang bukan berlatar belakang politik, tapi sebagai profesional yang berkecimpung di sektor teknologi komunikasi informatika (TIK/ICT).

“SAFEnet menilai kembalinya jatah kursi Menkominfo ke parpol menunjukkan arah gerak Kemenkominfo ke depan perlu diawasi terkait banyaknya persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Menkominfo yang baru,” kata Damar dalam keterangan resmi yang diterima¬†Zonautara.com, Rabu (23/10).

Baca juga: Inilah susunan Kabinet Indonesia Maju

Johnny menggantikan Rudiantara untuk menjabat sebagai Menkominfo periode 2019-2024. Johnny sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem dan duduk di Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I.

Kendati demikian, Damar mencatat Johnny condong ke isu-isu media dan kebebasan berekspresi.

“Johnny G Plate berasal dari parpol Nasdem dan berlatar belakang pengusaha. Rekam jejaknya di bidang komunikasi minim, tetapi SAFEnet mencatat Menkominfo yang baru ini memiliki keberpihakan pada isu-isu media dan kebebasan berekspresi,” jelasnya.

Damar membeberkan sembilan masalah di Kemenkominfo yang perlu segera diatasi:

1. Cabut pasal-pasal karet di UU ITE.
2. Terbitkan UU perlindungan data pribadi warga.
3. Stop pemadaman internet.
4. Memperjelas mekanisme penapisan internet.
5. Perbaiki isi pasal 26 UU ITE agar tidak disalahgunakan untuk sensor.
6. Susun UU Keamanan Siber yang menghormati keamanan individu.
7. Perbaiki upaya penanggulangan hoaks dengan melibatkan multi-stakeholders.
8. Tanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas lewat daring secara serius.
9. Memperbaiki UU Penyiaran agar menjaga tetap demokratis dan independen.

“Semoga Menkominfo yang baru, siap mengemban dan memperbaiki kondisi hak-hak digital di Indonesia,” ujar Damar.¬† (*)

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

Baca Juga

<

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com