Connect with us

Politik dan Pemerintahan

Elektabilitas Jokowi-Amin turun, ini penyebabnya

Published

on

ZONAUTARA.com – Survei Litbang Kompas yang dirilis, Rabu (20/3/2019) kemarin mengejutkan banyak pihak, terutama kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Pasalnya, hasil survei menyebutkan, elektabilitas pasangan Jokowi-Amin turun dalam enam bulan. Penurunannya cukup mengkhawatirkan yakni sebesar 3,4% dan membuat selisih elektabilitas dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tinggal 11,8%.

Kendati survei Kompas itu masih mengunggulkan elektabilitas Jokowi-Amin pada angka 49,2% dibanding elektabilitas Prabowo-Sandi dengan kisaran angka 37,4%, namun data itu membuat publik terhenyak.

Dicapture dari katadata.co.id

Dikutip dari katadata.co.id, Emrus menilai Pemilu Serentak 2019 membuat banyak partai politik pendukung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum bekerja optimal. Partai politik banyak yang lebih fokus bekerja untuk pemilihan legislatif dibandingkan pemilihan presiden.

Emrus mengatakan, partai-partai tersebut cenderung menyelamatkan dirinya sendiri karena adanya ambang batas parlemen sebesar 4%.

“Mereka pasti lebih utamakan kursi caleg ketimbang kursi capres cawapres di Pilpres,” kata Emrus di Jakarta.

Untuk memenangkan Pileg, Emrus bahkan menyebut ada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf yang tak segan bekerja sama dengan partai oposisi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin juga menilai seharusnya partai-partai dalam KIK tak berkoalisi dengan partai-partai oposisi untuk bisa menarik suara masyarakat.

“Logikanya kan harus bersatu di tingkat koalisi partainya untuk memenangkan pasangan calon 01,” kata Ujang.

Baca juga:

Selisih 11,8 persen, Jokowi-Amin diprediksi menang

Penyebab lain turunnya elektabilitas pasangan calon petahana yakni kampanye Jokowi-Ma’ruf saat ini dinilai tidak menembus masyarakat akar rumput.

Berbagai deklarasi dukungan yang kerap dilakukan untuk Jokowi-Ma’ruf hanya berada di tataran elite. Padahal, dukungan dari masyarakat akar rumput cukup penting untuk menguatkan basis suara Jokowi-Ma’ruf.

“Ini sebenarnya yang menjadi persoalan yang menimpa petahana,” kata Ujang.

Bagikan !
Beri Donasi

Politik dan Pemerintahan

Ramai-ramai cegah virus corona, dana desa digunakan

Di Kabupaten Purbalingga dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

Bagikan !

Published

on

ZONAUTARA.COM – Semua pihak kini bergerak ikut mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Tak terkecuali pemerintahan desa, dengan menggunakan dana desa.

Relokasi dana desa untuk tujuan memerangi virus corona misalnya sudah dilakukan oleh pemerintah desa se-Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Total anggaran yang digeser sebesar Rp 21 miliar.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan bahwa realokasi dana desa bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang kehilangan pendapatannya akibat penerapan kebijakan social distancing atau jaga jarak dalam interaksi sosial.

“Karena sebagian warga Kabupaten Pekalongan yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang di kantin sekolah, pedagang di tempat-tempat wisata, dan kuli bangunan tidak mendapatkan pemasukan,” tutur Asip, Senin (30/3/2020).

Adapun pekerjaan yang didanai dari realokasi dana desa itu berupa program padat karya yang mampu mempekerjakan banyak orang sekaligus, misalnya bersih-bersih lingkungan.

Di Kabupaten Purbalingga juga dilakukan hal yang sama. Ada dana desa yang digeser untuk pencegahan virus corona sebesar Rp 12 miliar.

“Kami menyiapkan skema penganggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi.

Tak hanya di Pekalongan dan Purbalingga, penggunaan dana desa untuk tujuan memerangi covid-19 dilaporkan juga dilakukan d Kecamatan Sambi, Boyolali dan di Kabupaten Aceh Jaya.

Sebelumnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui  Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid, sebagaimana yang diberitakan Tempo.co, menegaskan penggunaan dana desa untuk penanganan korona sudah sesuai aturan.

“Penggunaan dana desa untuk penanganan korona, mengacu pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,” kata Taufik.

Dia menyebut, aturan itu secara eksplisit menekankan penggunaan dana desa di bidang pelayanan sosial, khususnya kesehatan masyarakat.

Dalam pencegahan, dana itu dapat dipakai misalnya untuk mengedukasi masyarakat. Taufik mencontohkan, pemerintah desa dapat membuat kampanye pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.

“Permendes memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa untuk mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini di tengah meluasnya virus corona,” kata Taufik.

Baca pula: Pasar Tomohon berlakukan jam operasional

Kementerian Keuangan tahun ini memasukkan dana desa sebagai bagian dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilainya mencapai Rp 72 triliun, naik Rp 2 triliun dari tahun 2019.

Pada pertengahan Januari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya mempercepat penyaluran dana desa tahap I hingga 40 persen dari sebelumnya 20 persen.

“Selanjutnya, penyaluran tahap II sebesar 40 persen, dan sisanya 20 persen pada tahap III,” jelas Sri Mulyani.

Bagikan !
Beri Donasi
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com