Laporkan KPPS tidak netral

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Proses rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini sudah masuk dalam tahap uji publik.

Masyarakat di Kota Tomohon pun diminta untuk mencermati para calon anggota KPPS yang telah diverifikasi oleh KPU.

Pasalnya, KPPS memiliki peran yang sangat strategis pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“PPS di 44 kelurahan se-Kota Tomohon sudah menempel nama-nama calon anggota KPPS di kantor-kantor kelurahan. Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk mengecek dan melaporkan, jika ada calon yang terindikasi pengurus parpol atau tidak memenuhi syarat lainnya,” ujar Ketua KPU Kota Tomohon Harryanto Lasut melalui Komisioner Divisi SDM dan Sosialisasi Stenly Kowaas.

Menurut dia, KPU berkomitmen untuk menghadirkan penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS yang profesional dan netral.

“Makanya kami sangat terbuka. Silahkan laporkan ke PPS atau KPU jika ada calon yang sekali lagi dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengemban misi mulia itu,” kata Kowaas.

Laporan tersebut, kata Kowaas, bisa disampaikan oleh semua stakeholder secara tertulis.

“Jadi yang ingin menyampaikan masukan dan tanggapan, harus menyampaikam secara tertulis, dengan dilengkapi fotokopi KTP. KPU tidak bisa serta merta merespon informasi yang hanya jadi pembicaraan dari mulut ke mulut, tanpa ada laporan resmi,” jelasnya.

Pihaknya pun akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada calon anggota KPPS bersangkutan.

“Jika terbukti, bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk jadi KPPS, tanpa ada keraguan kami akan mencoret dan mencari pengganti,” tegasnya.

Kowaas mencontohkan, di Tomohon Barat, PPK mendapatkan surat dari Panwaslu Kecamatan, di mana ada sekira 21 calon anggota yang diduga merupakan anggota partai politik.

“Saat dilaporkan PPK Tomohon Barat terkait surat Panwascam itu, saya angsung saya minta untuk segera menindaklanjutinya. Harus cepat dan profesional dalam menanganinya,” tandas Kowaas.

Editor : Christo Senduk