Connect with us

ZONA DAERAH

Netralitas ASN dominasi laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.comBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencatat, masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mendominasi laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Supriyadi Pangelu.

Dia mengatakan, dari semua laporan yang diterima pihaknya di seluruh Kabupaten/Kota di Sulut, masalah netralitas yang paling banyak ditemui.

“Tiap daerah itu sama kasusnya, yang paling banyak netralitas ASN. Di Manado sementara berproses. Di Talaud ada kurang lebih 10 (laporan),” ungkap Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum ini, saat diwawancarai di Grand Master Hotel Tomohon, Kamis (28/3/2019).

Menurut dia, laporan-laporan tersebut saat ini sementara diproses oleh Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota.

Disinggung soal sanksi bagi ASN yang terbukti tidak netral, Pangelu menjelaskan, pemberian sanksi bagi ASN yang terbukti tidak netral bukan merupakan kewenangan Bawaslu.

Di mana, kata dia, pihaknya hanya sebatas melakukan penanganan pelanggaran pemilu.

“Kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri, sehingga kami merekomendasikan kepada Komisi ASN (KASN). Soal bobot dan beratnya sanksi itu kewenangan KASN,” jelasnya.

Dia pun mengajak stakeholder terkait untuk membantu Bawaslu melakukan pengawasan soal netralitas ASN.

“Ketika ada keterlibatan ASN secara sistematis yang kemudian terlibat mensosialisasikan peserta pemilu atau caleg, mohon untuk paling tidak didokumentasikan melalui foto atau video sebagai informasi awal untuk kami tindaklanjuti,” pungkasnya.

Dia pun berharap agar ASN di Sulut tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2019.

Editor : Christo Senduk

ZONA DAERAH

Soal Rancangan KUA PPAS APBD 2020, ini penjelasan Eman ke DPRD

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar rapat paripurna, Rabu (18/7/2019).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Miky JL Wenur ini pun mengagendakan mendengarkan penjelasan Wali Kota mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon.

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman dalam penjelasannya mengatakan, KUA APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan PPAS APBD tahun anggaran 2020.

KUA dan PPAS APBD, kata Eman, merupakan acuan dalam penyusunan rancangan APBD KOTA TOMOHON tahun anggaran 2020. KUA APBD ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon tahun 2020.

RKPD Kota Tomohon tahun 2020 ini dalam penyusunannya berpedoman pada arah kebijakan dan strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019.

“RKPD ini juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara dan RPJMD Kota Tomohon tahun 2016-2021, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, yaitu pembangunan sumber daya manusia untuk pembangunan berkualitas,” ujar Eman.

Menurut Eman, berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2020, telah ditetapkan dalam lima prioritas daerah, yaitu peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, daya saing dan investasi, sosial budaya dan pariwisata, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam.

“Dalam rancangan KUA serta PPAS APBD tahun anggaran 2020 ini, pada sisi pendapatan diproyeksikan sebesar Rp671.850.581.559. Selanjutnya pada pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp23.170.667.511. Dari rencana penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tahun 2020 sebagaimana telah disampaikan, maka anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk belanja daerah tahun 2020 adalah diproyeksikan sebesar Rp695.021.249.070. Rincian belanja daerah pada tahun 2020 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp294.583.477.008 dan belanja langsung sebesar Rp. 400.437.772.062,” jelasnya.

Turut hadir dalam paripurna tersebut para anggota DPRD Kota Tomohon dan para Asisten Setda Kota Tomohon, Kepala Perangkat Daerah, Camat serta Lurah se-Kota Tomohon.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com