Connect with us

ZONA DAERAH

Pemkot fasilitasi kemudahan izin usaha IKM

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon memastikan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan mudah dalam mengurus izin usaha.

Hal itu disampaikan Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman melalui Sekretaris Daerah Kota (Sekot) Harold V Lolowang dalam kegiatan Kemudahan Izin Usaha IKM, yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), di Rogs Cafe & Resto Tomohon, Rabu (27/3/2019).

Lolowang mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitasi pengurusan izin usaha industri bagi IKM berupa IUI, SIUP, TDP, dan PIRT sesuai kebutuhan atau kewajiban masing-masing IKM.

Menurut dia, pihaknya mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Wale Kabasaran sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, khususnya bagi IKM atau UMKM untuk mempermudah dalam pengurusan berbagai dokumen perizinan maupun non perizinan.

“Salah satu hal yg paling utama adalah masalah biaya dalam pengurusan dokumen perizinan di Mall Pelayanan Publik bersifat gratis alias bebas biaya bagi IKM atau UMKM yang mau mengurus SIUP, TDP, IUI dan dokumen perizinan lainnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, yang terpenting bagi IKM atau UMKM tidak hanya dipermudah perizinannya, tetapi akan diberi pendampingan dan pembinaan untuk peningkatan usahanya melalui (Disdagperin) Kota Tomohon.

Tampil sebagai narasumber dalam kegiatan ini Cluster Manager PT. Bank Mandiri Manado Abdul Kadir Arisaid, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon Novi Politon dan dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tomohon.

Turut hadir Kepala Disdagperin Kota Tomohon Ruddie Lengkong dengan peserta dari pelaku IKM di bidang IKM Pangan, IKM Percetakan, IKM Kerajinan.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com