Connect with us

ZONA DAERAH

Ini alasan Tomohon jadi tuan rumah Karate Open Turnament

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.comKarate Open Tournament Kajati Cup 2019 segera bergulir di Gedung Olahraga (GOR) Babe Palar Walian, Kota Tomohon, Jumat (5/4/2019).

Ratusan atlet karate dari berbagai daerah di Sulawesi Utara (Sulut) dan sejumlah provinsi di Indonesia pun bakal berlaga dalam kejuaraan yang akan memperebutkan piala Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut dan piala Wali Kota Tomohon ini.

Diketahui, Kota Tomohon dipilih dan diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan iven yang pertama kali dilaksanakan di Sulut ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut M Roskanedi melalui Asisten Intelijen Stanley Yos Bukara mengungkapkan sejumlah alasan dipilihnya Kota Tomohon menjadi tuan rumah pelaksanaan iven bertaraf nasional ini.

“Alasan Pak Kajati memilih Kota Tomohon terutama karena cuaca dan udara di sini yang sangat segar, serta tentunya yang utama yang mensuport kegiatan ini adalah Bapak Wali Kota Tomohon,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah ini, yang didampingi Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko selaku Ketua Panitia Harian Karate Open Tournament Kajati Cup 2019.

Menurut dia, saat dimintakan tanggapan soal lokasi pelaksanaan, pihaknya pun serentak menjawab Kota Tomohon.

“Hal itulah yang menjadi alasan mengapa dilaksanakan di Kota Tomohon,” katanya, di sela-sela Konferensi Pers Karate Open Tournament Kajati Cup 2019, di rumah dinas wali kota, Kamis (4/4/2019).

Sementara itu, Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman pun mengaku bangga Kota Tomohon dipilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kejuaraan ini.

“Kami bangga Tomohon bisa dipilih,” ungkap Eman, sembari menegaskan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini.

Diketahui, Karate Open Tournament Kajati Cup 2019 akan berlangsung sejak Jumat hingga Minggu (5-7/4/2019). Di mana, hingga Kamis malam, sudah sebanyak 30 kontingen dengan total 495 peserta yang akan berlaga dalam kejuaraan ini.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Mutasi jabatan di Bolmong terganjal assessment

Masaih ada 15 pejabat yang belum ikut assessment.

Published

on

Bupati Bolmong, Yasto Soepredjo. (Foto: Zonautara.com/Itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Isyarat mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang rencana digelar pasca libur dan cuti bersama lebaran, masih tertunda.

Pasalnya, dari hasil open recruitment di Kantor BKN Regional XI Manado beberapa waktu lalu, masih terdapat beberapa peserta yang belum mengikuti assessment test.

“Sehingga pelaksanaan mutasi jabatan baik berupa pergeseran maupun promosi jabatan, masih menunggu hasil dari pelaksanaan assessment dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat memimpin apel kerja perdana Pemkab Bolmong, Senin (10/6/2019).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang menuturkan, dari 54 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, 15 diantaranya belum mengikuti assessment.

Menurut Tahlis, assessment atau psikotes merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Hasil assessment sangat menentukan seseorang layak atau tidak memegang satu jabatan. Karena meskipun dari hasil seleksi panitia memberikan nilainya tinggi, mulai dari makalah hingga pemeparan dapat nilai bagus, tapi hasil assessment dinyatakan tidak layak, maka otomatis yang bersangkutan gugur,” tutur Tahlis Gallang.

Rencananya, assessment akan digelar di Mapolda Sulut, di Manado dalam waktu dekat ini. Pemkab Bolmong sudah menyurat ke Polda Sulut.

“Kita minta assessor dari Polri. Nanti kita yang fasilitasi. Rencana kita akan gelar minggu depan. Setelah pelaksanaan assessment hanya menunggu sepekan hasilnya sudah ada. Hasilnya itu murni,” sahutnya.

Di sisi lain, panglima ASN Bolmong ini menyebutkan, dari 15 yang belum assessment, ada beberapa yang sudah pernah ikut. Hanya saja, hasilnya sudah kadaluarsa. Hasil assessment hanya berlaku dua tahun. Lewat dua tahun, maka harus ikut lagi.

“Kepala daerah selaku user pun tidak bisa mengabaikan hasil assessment. Karena dari Komisi ASN akan menolak jika nama yang diusulkan untuk dilantik tidak mengantongi sertifikat assessment. Itu harus dilampirkan,” tandas Tahlis Gallang. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com