Connect with us

HEADLINE

Pemilu sisa menghitung hari, hoax menyebar tak terkendali

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Intensitas penyebaran berita palsu atau hoax semakin meningkat, menjelang pelaksanaan Hari-H pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang tinggal menghitung hari.

Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax (Mafindo) mencatat total sudah ada 320 konten hoax yang beredar di internet dan media sosial sejak Januari 2019.

Inisiator Mafindo, Septiaji Eko Nugroho menyampaikan, hoax terkait politik masih menjadi yang paling banyak di 2019 ini. Persentasenya di Januari 2019 mencapai 58%, Februari 2019 71%, lalu di Maret 2019 sebanyak 73%.

“Hoax bertema politik semakin marak beredar jelang Pemilu 2019. Penyebarannya mayoritas di Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Bentuknya paling banyak berupa narasi dan foto,” kata Septiaji, di acara diskusi publik “Lawan Hoax Demi Keutuhan Bangsa & Negara”, di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menjadi target paling banyak hoax. Disamping itu penyebaran konten sebagai upaya mendelegitimasi pelaksanaan Pemilu juga semakin gencar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut sepanjang Maret 2019 ada 453 hoax yang terdeteksi yang sengaja disebarkan.

PDIP menyebut penyebaran hoax merusak tatanan demokrasi.

“Ini sangat menyedihkan. Hoax adalah racun bagi demokrasi,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (2/4), dikutip dari detik.com.

Staf Menteri Kominfo Henri Subiakto di Jakarta menyebut menjelang Pemilu, penyebaran hoax naik signifikan. Menurut Henri, Kominfo telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menangkal hoax, terutama dengan Bawaslu dan KPU.

“Ketika KPU dan Bawaslu bilang ini berbahaya, langsung kami take down. Kami bersama terus dengan mereka, ada timnya. Dan itu bagian dari upaya untuk menghilangkan konten yang membahayakan keberlangsungan demokrasi kita,” kata Henri, dikutip dari pantau.com.

Di Tangerang, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengajak ibu-ibu ikut melawan penyebaran berita bohong.

“Mari ibu-ibu, kita lawan penyebaran fitnah, kita lawan informasi bohong, jangan takut, karena ketika ibu melawan kebohongan dan fitnah, maka ibu-ibu sedang menegakkan kebenaran,” ujar Agus, saat hadir di Pondok Pesantren Al-Falahiyah, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Senin (8/4).

Sebelumnya, Trainer bersertifikasi Google dari AJI Indonesia, Ratna Ariyanti mengatakan, berita bohong atau hoax terbagi menjadi dua. Ada misinformasi dan disinformasi.

Hal itu disampaikan Ratna di hadapan ratusan mahasiswa yang menghadiri acara ‘Millennials Tangkis Hoax Bersama Pertamina’ bersama Pertamina dan VIVA, serta Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, di Gedung PSP 3 IPB Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/4).

Misinformasi adalah informasi yang salah, namun orang yang membagikannya percaya itu benar. Sementara itu, disinformasi yaitu informasi yang salah dan orang yang membagikannya tahu itu salah.

“Ini (disinformasi) disengaja,” kata Ratna.

Lebih lanjut, dia mengatakan, AJI membuka layanan pengaduan terkait berita bohong atau hoax yang akan ditindak secepatnya. AJI juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin ikut pelatihan menangkal hoax.

“Selain buat jurnalis ada juga untuk publik tapi goals-nya sama,” ujar Ratna.

Mafindo sendiri telah membuka saluran telepon sebagai media pelaporan atau bertanya soal hoax. Saluran telepon yang bekerjasama dengan WhatsApp itu bisa diakses melalui nomor WhatsApp 085574676701.

“Untuk pengguna Android, kami juga menyediakan aplikasi Hoax Buster Tools sebagai bantuan untuk memeriksa kebenaran suatu informasi,” tambah Eko.

Editor: Ronny Adolof Buol

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading
Advertisement

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com