Connect with us

HEADLINE

Jokowi satu periode lagi

Published

on

zonautara.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Walau proses perhitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun dapat dipastikan Joko Widodo (Jokowi) akan kembali menjadi Presiden Indonesia.

Hal itu terlihat dari berbagai lembaga yang kredibel dalam melakukan hitung cepat atau quick count.

Diakses pada Kamis (18/4/2019) pukul 13.00 WITA, hitung cepat Litbang Kompas Pemilu 2019, mengunggulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebesar 54,43%.

Hingga berita ini ditulis, sampel tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk di Litbang Kompas sudah mencapai 99,7% dari 2000 TPS yang menjadi sampel se-Indonesia.

Sementara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno meraih 45,57% suara dari TPS sampel.

Hasil Litbang Kompas tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat lembaga lainnya. (lihat grafik).

Screen capture dari Kompas.com

Dari beberapa kali hasil hitung cepat Pemilu yang dilakukan oleh Litbang Kompas, hasilnya hanya berselisih sangat kecil dengan hasil penetapan KPU dalam hitung manual.

Di Sulawesi Utara, sesuai dengan hasil hitung cepat SaifulMujani, Jokowi-Amin meraih 75,15%, sementara Prabowo-Sandi sebesar 24,85%.

Screen capture dari Tirto.id

Mengamati hasil hitung cepat dari beberapa lembaga tersebut, dapat dipastikan Jokowi akan melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden untuk periode 2019-2024.

Mencermati hasil Pemilu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa yang terpenting saat ini adalah persaudaraan sebangsa.

“Yang menang pemilihan tidak perlu jemawa. Yang kalah juga tidak perlu berkecil hati. Karena kita tidak sedang dalam pertandingan yang memperebutkan gelar juara. Yang menang silakan jalankan amanah, yang kalah memberikan dukungan dengan cara menjadi pihak kritis yang mengawasi. Indahnya Indonesia jika kita tetap saling bersama, karena yang lebih penting dari Pemilu adalah persaudaraan sebangsa,” kata Bambang, dikutip dari Kompas.id

Sementara Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta para pendukung tidak memobilisasi massa dalam menyikapi hasil pemungutan suara Pemilu.

Karnavian berharap jika ada pihak yang tidak puas dengan proses Pemilu dapat menempuh mekanisme konstitusional.

“Namun, kalau ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polri dan TNI, kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolelir,” tegas Kapolri.

Meski secara umum Pemilu kali ini berjalan dengan aman dan lancar, namun di beberapa wilayah, pemungutan suara mengalami keterlambatan bahkan penundaan.

“Jumlah totalnya adalah 2.249 dari total keseluruhan jumlah TPS yang dibentuk oleh KPU 810.193 itu. Kalau dipersentase kurang lebih hanya 0,28 persen,” ungkap Ketua KPU Arief Budiman.

Keterlambatan pendistribusian logistik menjadi kendala utama pemungutan suara tidak bisa dilakukan pada 17 April kemarin.

Di Papua, sebanyak 1.191 TPS harus menggelar Pemilu susulan hari ini, Kamis (18/4) karena disebabkan keterlambatan distribusi logistik.

Editor: Ronny Adolof Buol

EDITOR'S PICK

Lagi, Kejari Tomohon tahan tersangka kasus PD Pasar

Published

on

Tersangka saat akan dibawa ke Rutan Manado. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Permukaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/7/2019).

Setelah dua lainnya, yakni HK alias Hof dan RN alias Rep yang keduanya merupakan mantan pejabat di PD Pasar, kini giliran mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, yakni TP yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Tersangka TP yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Tomohon ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PD Pasar Tomohon.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

“Seperti dua tersangka sebelumnya yang sudah kami tahan, tersangka TP juga dalam proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019,” ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, tersangka TP ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

“Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Editor : Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com