Connect with us

HEADLINE

Sri Lanka diguncang 8 kali bom, sudah 207 orang tewas

Published

on

ZONAUTARA.COM – Ledakan kedelapan kali terjadi di Kolombo, Sri Lanka, menyusul tujuh ledakan bom sebelumnya, di hari Paskah, Minggu (21/4/2019).

Menurut laporan terbaru polisi Sri Lanka, setidaknya sudah ada 207 orang tewas dari rentetan seragan teror terhadap negara ini.

Rangkaian teror bom yang merenggut nyawa ratusan orang itu terjadi di beberapa gereja dan hotel.

Ledakan terbaru ini terjadi di sebuah hotel dekat kebun binatang nasional di ibu kota Kolombo.

“Ada ledakan di sebuah hotel di Dehiwala dekat kebun binatang,” kata seorang pejabat kepolisian kepada Reuters.

Hanya saja sampai saat ini mereka belum memberikan rincian lebih lanjut tentang hal itu.

Seorang saksi mata dari televisi lokal mengatakan bahwa dia melihat ada bagian-bagian tubuh manusia di tanah dekat hotel yang meledak tersebut.

Indonesia mengutuk

Pemerintah Indonesia mengutuk serangan teror terhadap Sri Lanka ini. Melalui Kementerian Luar Negeri Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi pengebomam tersebut.

“Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban,” tulis keterangan resmi Kementerian Luar Negeri.

Saat ini, Kedutaan Besar RI di Kolombo, mengaku terus memantau perkembangan situasi dan telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan, rumah sakit, dan perhimpunan WNI setempat.

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, terdapat 374 WNI di Sri Lanka, termasuk 140 orang di Kolombo, ibu kota Sri Lanka.

Sumber dari rumah sakit setempat mengatakan warga asing yang menjadi korban berkewarganegaraan, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda.

Sementara itu, ratusan orang lainnya menjadi korban luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

“Rapat darurat dalam beberapa menit. Operasi penyelamatan sedang berlangsung,” jelas Menteri Reformasi Ekonomi dan Distribusi Publik Sri Lanka Harsha de Silva melalui akun Twitter resminya.

Facebook dan Whats App ditutup

Mencegah penyebaran informasi yang tak jelas, rumor serta hoax, Pemerintah Sri Lanka mengambil langkah menutup akses ke aplikasi Facebook dan Whats App.

“Jaringan media sosial utama dan aplikasi pengiriman pesan, Facebook dan Whats App, telah diblokir di dalam negeri untuk mencegah kesalahan informasi dan rumor,” ujar Menteri Pertahanan Ruwan Wijewardene, seperti dilansir Reuters.

Tak cuma media sosial, Pemerintah Sri Lanka juga memberlakukan jam malam.

“Jam malam akan diberlakukan sampai semuanya menjadi tenang,” imbuh dia kepada wartawan setempat.

Dari berbagai sumber

Editor: Ronny Adolof Buol

Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: 36 warga asing tewas dalam teror di Sri Lanka - Zona Utara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

HEADLINE

Akses media sosial masih dibatasi, pemerintah didesak untuk segera mencabut

Pembatasan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Published

on

Foto: Fancyrave.com via Pexels.com

ZONAUTARA.com – Pembatasan akses fitur foto dan video di media sosial oleh Pemerintah Indonesia dianggap berlebihan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mencabutnya.

Beberapa media sosial yang dibatasi akses fiturnya adalah Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan Line. Walau tak berdampak pada akses teks, namun sejumlah elemen masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan itu.

Pembatasan itu diambil oleh pemerintah sejak 22 Mei, merespon kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei 2019.

Kerusuhan itu dipicu protes terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden.

Pembatasan ini, menurut klaim pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, adalah semata-mata dilakukan untuk mencegah provokasi hingga penyebaran berita bohong kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi akses ke media sosial dan aplikasi messaging ini telah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, bahwa pembatasan itu bertentangan dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang dilakukan terhadap media sosial dan aplikasi messaging telah menghambat komunikasi masyarakat.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dilindungi dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

ICJR juga berpendapat pembatasan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat. Sebab pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat.

Saat ini negara tidak dalam keadaan darurat, sehingga pembatasan itu dianggap berlebihan.

Sikap yang sama ditunjukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan itu.

AJI dalam siaran persnya meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari bahwa langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” bunyi siaran pers AJI.

AJI juga menyerukan agar pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan konten yang berpotensi memprovokasi dan mengandung ujaran kebencian.

Masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dan menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya.

Belum dibuka

Hingga Sabtu (25/5/2019) siang, pembatasan akses media sosial masih terus berlangsung.
Menkominfo Rudiantara belum bisa memastikan kapan pemerintah mencabut pembatasan itu.

“Tunggu kondusif ya, yang bisa menyatakan suasana kondusif atau tidak tentu dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen dari sisi Polri dari sisi TNI, kalau kondusif kita akan buka akan fungsikan kembali fitur-fitur. Karena saya sendiripun merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ungkap Rudiantara, Jumat (24/5/2019).

Rudiantara menilai, pemblokiran sementara ini sukses menahan penyebaran hoaks terkait aksi 22 Mei lalu. Menurutnya, jika pemblokiran ini tidak dilakukan, maka konten hoaks dapat menyebar melalui foto maupun video di media sosial.

“Efektif menahan hoaks. Blokir ini efektif terutama untuk penyebaran video, karena kalau video itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan foto. Video itu paling cepat menyentuh emosi,” lanjutnya.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com