Connect with us

ZONA DAERAH

KPK kumpul Pemda se-Sulut di Tomohon

Published

on

TOMOHON, ZONAUTARA.com Kota Tomohon mendapatkan kepercayaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Divisi Pencegahan untuk menjadi tuan rumah pertemuan pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu pun berdasarkan surat yang dikirim ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon oleh KPK nomor B-2482/KSP.OO/10-16/03/2019.

Kegiatan evaluasi capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2019 pada Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulut, serta sosialisasi program dan indikator ini pun akan dilaksanakan pada Selasa (23/4/2019), di Rumah Dinas Wali Kota Tomohon.

Kegiatan ini pun akan melibatkan semua pejabat terkait yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Sulut.

Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon menyambut baik hal ini.

“Kami memberikan apresiasi atas kepercayaan dari KPK bagi Kota Tomohon yang menjadi tuan rumah kegiatan evaluasi capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2019 pada Pemerintah Daerah se-Sulut dan sosialisasi program indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2019 ini,” pungkasnya.

Eman berharap, semua pejabat dan instansi terkait dapat mengikuti kegiatan ini dengan cermat.

Editor : Christo Senduk

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Published

on

By

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com