Connect with us

HEADLINE

Pemilu horor

Published

on

Sudah 119 meninggal dunia. Mereka adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyebutkan, selain itu ada 548 petugas KPPS lainnya yang mengalami sakit. Totalnya ada 667 orang yang kolaps saat proses rekapitulasi hasil Pemilu 2019. Mereka tersebar di 25 provinsi.

Metode rekapitulasi Pemilu 2019 yang sangat panjang dan melelahkan, ditenggarai menjadi penyebab 667 petugas KPPS ini bertumbangan.

Horor ternyata tak hanya menghantui masyarakat di saat Pemilu berada pada tahapan kampanye. Tetapi juga terus mengintai pasca hari-H pemungutan suara.

Jumlah petugas KPPS yan bertumbangan ini memberi signal, bahwa ide Pemilu serentak perlu dievaluasi kembali. Semangat menghemat anggaran yang mendasari pelaksanaan Pemilu serentak, nyatanya malah membengkak dari Pemilu 2014 .

Pemilu 2019 menguras uang negara sebesar Rp 25 triliun, dengan panen hiruk pikuk hujat-hujatan kubu yang berkompetisi. Belum lagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu.

Anggaran yang fantasitis itu tak menjamin penyelenggara Pemilu bekerja dengan profesional dan displin pada tahapan. Di beberapa wilayah, pemungutan suara harus tertunda sehari, karena logistik Pemilu tak terdistribusi tepat waktu.

Penyelenggara bukannya menyederhanakan metode pemilihan, malah semakin membinggungkan pemilih dengan kertas suara yang super besar. Alhasil banyak pemilih mengaku asal mencoblos karena binggung melihat isi kertas suara.

Rekapitulasi yang juga masih dilakukan dengan metode manual bertahap dari KPS hingga ke KPU, sungguh menyiksa para petugas. Energi dan pikiran terkuras. Belum lagi tekanan dari partai dan calon serta pihak-pihak yang ingin mencurangi Pemilu. Padahal honor mereka tak seberapa dibanding beban kerja.

Masyarakat yang sudah jenuh dengan saling serang di media sosial selama masa kampanye, berharap 17 April segera berlalu, dengan harapan seliweran saling menghujat berakhir.

Tapi, pasca pemungutan suara 17 April, masyarakat malah disuguhi horor ngototnya saling klaim kemenangan. Hasil quick count lembaga yang kredibel dan diakui KPU pun digugat. Masyarakat semakin binggung.

Parahnya, horor terus berlanjut, sebab hasil resmi rekapitulasi KPU nanti akan diumumkan pada 22 Mei. Selama itu, berbagai upaya untuk mengubah hasil rekapitulasi suara akan terus diupayakan oleh peserta Pemlu yang berpeluang meraih kursi.

Horor ini harus dihentikan. Bangsa ini sudah harus memikirkan jalannya demokrasi lewat Pemilu yang dilaksanakan dengan cara yan efektif dan tidak menguras banyak sumber daya.

Sudah waktunya Pemilu di Indonesia dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi, yang dapat menghemat anggaran dan waktu. Serta dapat memperpendek tahapan Pemilu.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EDITOR'S PICK

Lagi, Kejari Tomohon tahan tersangka kasus PD Pasar

Published

on

Tersangka saat akan dibawa ke Rutan Manado. (Foto: Istimewa)

TOMOHON, ZONAUTARA.comSatu lagi tersangka kasus dugaan korupsi di Permukaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, Senin (15/7/2019).

Setelah dua lainnya, yakni HK alias Hof dan RN alias Rep yang keduanya merupakan mantan pejabat di PD Pasar, kini giliran mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PD Pasar, yakni TP yang ditahan korps Adhyaksa ini.

Tersangka TP yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Tomohon ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana PD Pasar Tomohon.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, pihaknya melakukan penahanan terhadap tersangka TP setelah pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus tersebut.

“Seperti dua tersangka sebelumnya yang sudah kami tahan, tersangka TP juga dalam proses tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti saat ini juga ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/R.1.15/Ft.1/07/2019,” ujar Wilke didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, tersangka TP ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Klas IIA (Rutan) Malendeng, Manado.

Dia menjelaskan, tersangka TP diduga telah melakukan peminjaman terhadap dana di kas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Tersangka pada tahun anggaran 2016, diduga melakukan peminjaman terhadap dana di kas PD Pasar Tomohon sebesar Rp175 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang kemudian menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 2 ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan untuk Pasal 3 minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun,” ujarnya.

Dia menambahkan, dari ketiga tersangka yang terjerat kasus tersebut, hanya tersangka TP yang sudah mengembalikan kerugian negara.

“Tersangka TP sudah mengembalikan kerugian pada tahap penyidikan sebesar Rp175 juta. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyatakan, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana,” pungkasnya.

Editor : Rahadih Gedoan

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com