Connect with us

ZONA DAERAH

Ini dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang masuk tahap penyidikan

Published

on

Konferensi pers yang digelar Sentra Gakkumdu Tomohon, Rabu (9/5/2019). (Foto: zonautara.com/Christo Senduk)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Tomohon resmi melaporkan satu kasus dugaan tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) ke Kepolisian Resor (Polres) Tomohon, Kamis (9/5/2019).

Kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan tersebut, yakni dugaan pencoblosan sebanyak dua kali di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbeda, pada Rabu (17/4/2019) lalu.

Kasus itu pun resmi masuk ke tahap penyidikan, setelah Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga institusi, masing-masing Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian memiliki persamaan persepsi, bahwa syarat formil dan materil dalam kasus tersebut telah terpenuhi.

Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Bawaslu Kota Tomohon Steffen S Linu dalam konferensi pers di Sekretariat Sentra Gakkumdu menjelaskan, kasus tersebut diduga dilakukan oleh lelaki berinisial LSW alias Lucky.

Di mana, kata dia, oknum tersebut diduga melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda, yakni TPS 4 Kelurahan Woloan Tiga dan TPS 6 Kelurahan Woloan Satu, Kecamatan Tomohon Barat.

“Perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu tidak bisa dibenarkan secara aturan, yaitu berdasarkan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di TPS yang berbeda,” ujar Steffen, didampingi Personel Sentra Gakkumdu Tomohon, masing-masing Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Tomohon AKP Ikhwan Syukri, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon Dian Subdiana, serta salah satu Koordinator Gakkumdu Jaksa David Andrianto.

Steffen menjelaskan, kasus tersebut dilaporkan oleh warga yang mendapatkan pengakuan dari terduga pelaku, bahwa dirinya baru saja melakukan pencoblosan sebanyak dua kali.

Menurut Steffen, selain telah memanggil para pelapor, pihaknya pun telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dua TPS tersebut, hingga permintaan keterangan dari ahli, yakni Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Meidy Tinangon.

“Berdasarkan hasil klarifikasi, kami lakukan pembahasan kedua. Dalam pembahasan kedua, disepakati untuk dilakukan, diteruskan atau dibuatkan laporan ke Kepolisian,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tomohon AKP Ikhwan Syukri membenarkan, pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana tersebut.

Menurut dia, pihaknya akan segera melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Pihaknya pun, kata dia, akan segera melakukan penetapan tersangka.

“Penetapan (tersangka) hari ini atau paling lambat besok,” katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan penyelidikan awal, motif pelaku melakukan tindakan tersebut masih atas dasar kepemilikan dua C6 atau surat pemberitahuan dari KPU.

“Motif pelaku hingga saat ini diketahui benar-benar melakukan itu tanpa adanya kepentingan atau dorongan dari siapapun,” jelasnya.

Pelaku pun, lanjut Ikhwan, terancam dengan hukuman penjara selama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.

Kasi Pidum Kejari Tomohon Dian Subdiana mengatakan, pihaknya akan menunggu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Kepolisian sebagai dasar penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menyidangkan kasus tersebut.

“Persidangan akan kami upayakan lebih cepat. Kita upayakan sebelum libur lebaran sudah vonis. Jadi kita tinggal menunggu saja proses dari kepolisian,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

DLH Bolmong dinilai cuek soal kerusakan lingkungan

Kepala DLH Bolmong Abdul Latief: Kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan.

Bagikan !

Published

on

Lahan yang dijadikan kawasan restorasi mengrove di Desa Baturapa seluas 18.325 M2 itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Ketua Komunitas Peduli Kelestarian Lingkungan Hidup Bumi Lestari Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sabdar Gobel menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong cuek soal isu-isu terkait lingkungan di daerah itu.

Menurut Sabdar, banyak laporan terkait kerusakan lingkungan khususnya di kawasan pesisir Bolmong yang ia layangkan ke DLH Kabupaten maupun DLH Provinsi Sulut, selaku instansi terkait. Sayangnya, nyaris tak ada satupun yang ditindaklanjuti.

“Ada sekitar sembilan aduan terkait pengrusakan kawasan hutan mangrove. Baik yang dilakukan oleh oknum pengusaha, perusahaan bahkan oknum anggota TNI. Lengkap dengan bukti-bukti. Tapi tak ada satupun yang diselesaikan,” ungkap Sabdar, Kamis (27/2/202).

Sekitar Agustus 2019 lalu, komunitas Bumi Lestari di bawah komando Sabdar juga melaporkan persoalan lahan yang dijadikan kawasan restorasi tanaman mangrove oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kotamobagu.

Pasalnya, menurut Sabdar, lahan seluas 18.325 M2 yang berada tepat di wilayah Teluk Labuan Uki, Desa Baturapa Satu, Kecamatan Lolak itu diklaim sebagai milik dari Natalia C Tuera, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18.05.11.04.1.00200.

Dalam dokumen laporannya, Sabdar menyebutkan, bahwa lokasi tersebut sebelumnya hutan mangrove primer. Dan pada 2005 silam, dilakukan pembabatan untuk dijadikan lahan perikanan budidaya tambak.

“Sayangnya, lagi-lagi pihak DLH Bolmong cuek dan terkesan tak mau tahu soal itu. Buktinya, hingga saat ini, tidak pernah ada tindak lanjut,” sahutnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Kepala DLH Bolmong, Abdul Latief membenarkan telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, menurut Abdul Latief, pihaknya masih disibukkan dengan berbagai agenda kerja lainnya.

“Iya, kita masih sibuk sehingga belum sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan panggil semua pihak yang terkait. Termasuk Tenges Tuera yang mengklaim kepemilikan lahan. Juga dari pihak PLN Kotamobagu akan kita panggil,” sahut Abdul Latief, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Di sisi lain, dirinya juga membenarkan, kawasan restorasi mangrove Desa Baturapa Satu sudah sesuai dengan titik koordinat. Justru, menurut Abdul Latief, lahan yang diklaim milik dari Natalia C. Tuera tersebut yang tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Artinya bahwa benar Natalia C. Tuera memiliki lahan di situ berdasarkan SHM. Tapi koordinatnya bukan di lahan yang dijadikan kawasan restorasi mangrove itu. Tapi di sebelahnya,” pungkas Abdul Latief..

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com