Connect with us

Zona Bolmong Raya

Jelang Pilkades Serentak, calon petahana rawan gunakan dana desa

Ada 105 desa di Kabupaten Bolaang Mongondouw yang akan menggelar Pemilihan kepala Desa.

Published

on

Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow. (Foto: Zonautara.com/Itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Sebanyak 105 desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2019 ini.

Tahapannya akan bergulir dalam waktu dekat. Menariknya, informasi lain yang dirangkum, dari jumlah tersebut, rata-rata kepala desa petahana masih berkeinginan untuk kembali mencalonkan diri.

Hal ini menarik perhatian Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow. Menurut Yasti, calon petahana dinilai rawan menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pencolanan kembali. Termasuk penggunaan dana desa (dandes) maupun alokasi dana desa (ADD).

“Saya minta kepada para sangadi (kepala desa) yang akan maju dalam pemilihan sangadi nanti, agar tidak menggunakan dana desa untuk kepentingan pencalonan kembali. Karena hal tersebut dapat mengorbankan kepentingan masyarakat desa serta akan berurusan dengan hukum,” kata Yasti, saat memimpin apel kerja perdana pasca libur nasional dan cuti bersama hari raya Idul Fitri tahun 1440 hijriah, tahun 2019 masehi, di halaman kantor Bupati, Senin (10/6/2019).

Yasti menegaskan, bahwa dana desa bukan milik pribadi. Sehingga jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk pencalonan kembali sebagai sangadi.

Yasti menuturkan, penggunaan Dandes dan ADD harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

“Sampai saat ini masih banyak laporan dari masyarakat, terkait dengan penyalahgunaan dana desa tahun 2018 lalu, yang tentunya sangat merugikan keuangan negara serta tidak membawa manfaat bagi masyarakat desa itu sendiri. Sehingga itu, disetiap kesempatan saya selalu mengingatkan. Jangan sampai nanti bermuara pada konsekuensi hukum,” tutur Yasti.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada para sangadi yang akan berakhir masa jabatannya, untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama menjabat sangadi, serta menyerahkan aset desa kepada penjabat sangadi yang baru. (itd)

Editor: Ronny A. Buol

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Mutasi jabatan di Bolmong terganjal assessment

Masaih ada 15 pejabat yang belum ikut assessment.

Published

on

Bupati Bolmong, Yasto Soepredjo. (Foto: Zonautara.com/Itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Isyarat mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang rencana digelar pasca libur dan cuti bersama lebaran, masih tertunda.

Pasalnya, dari hasil open recruitment di Kantor BKN Regional XI Manado beberapa waktu lalu, masih terdapat beberapa peserta yang belum mengikuti assessment test.

“Sehingga pelaksanaan mutasi jabatan baik berupa pergeseran maupun promosi jabatan, masih menunggu hasil dari pelaksanaan assessment dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat memimpin apel kerja perdana Pemkab Bolmong, Senin (10/6/2019).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang menuturkan, dari 54 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama, 15 diantaranya belum mengikuti assessment.

Menurut Tahlis, assessment atau psikotes merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Hasil assessment sangat menentukan seseorang layak atau tidak memegang satu jabatan. Karena meskipun dari hasil seleksi panitia memberikan nilainya tinggi, mulai dari makalah hingga pemeparan dapat nilai bagus, tapi hasil assessment dinyatakan tidak layak, maka otomatis yang bersangkutan gugur,” tutur Tahlis Gallang.

Rencananya, assessment akan digelar di Mapolda Sulut, di Manado dalam waktu dekat ini. Pemkab Bolmong sudah menyurat ke Polda Sulut.

“Kita minta assessor dari Polri. Nanti kita yang fasilitasi. Rencana kita akan gelar minggu depan. Setelah pelaksanaan assessment hanya menunggu sepekan hasilnya sudah ada. Hasilnya itu murni,” sahutnya.

Di sisi lain, panglima ASN Bolmong ini menyebutkan, dari 15 yang belum assessment, ada beberapa yang sudah pernah ikut. Hanya saja, hasilnya sudah kadaluarsa. Hasil assessment hanya berlaku dua tahun. Lewat dua tahun, maka harus ikut lagi.

“Kepala daerah selaku user pun tidak bisa mengabaikan hasil assessment. Karena dari Komisi ASN akan menolak jika nama yang diusulkan untuk dilantik tidak mengantongi sertifikat assessment. Itu harus dilampirkan,” tandas Tahlis Gallang. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com