Connect with us

Lingkungan dan Konservasi

Enam Balita kena ISPA, warga Tateli suarakan tutup perusahaan pembuat aspal

Published

on

Udara di Desa Tateli yang tercemar akibat aktivitas perusahaan pembuat aspal. (Foto: zonautara.com)

MANDOLANG, ZONAUTARA.com – Sudah tiga pekan perusahaan pembuat aspal beroperasi di lokasi Galian C, Desa Tateli Tiga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut).

Aktivitas perusahaan itu pun dianggap merusak lingkungan dan menyebabkan polusi udara akibat dari proses pembuatan aspal. Di mana, pembuatan aspal tersebut menghasilkan debu yang berterbangan sampai ke pemukiman warga.

Kondisi ini pun dikeluhkan warga. Pasalnya, udara di wilayah tersebut dinilai sudah mulai tercemar. Bukan hanya itu, enam balita dilaporkan terserang penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA sejak perusahaan tersebut beroperasi.

Kondisi ini pun dikeluhkan masyarakat kepada pemerintah desa setempat. Hukum Tua Desa Tateli Tiga pun membuat pertemuan dengan perwakilan masyarakat desa di sekitar tambang Galian C, pada Kamis (4/7/2019).

Pada pertemuan tersebut, dibahas soal bagaimana solusi untuk tambang-tambang perusahaan di Galian C agar tidak merusak lingkungan.

Ketua BPD Desa Tateli Tiga Jack Andalangi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, mereka akan terus berjuang demi masyarakat karena sudah menyangkut kesehatan.

“Pertemuan ini akan berlanjut, kami juga akan lakukan pertemuan dengan Camat Mandolang untuk membahas lebih lanjut mengenai pencemaran udara di desa kami,” ungkap Jack kepada wartawan Zona Utara.

Menurut Jack, langkah awal untuk memenuhi keluhan warga ini, mereka akan membuat petisi yang akan ditanda tangani masyarakat.

Kemudian, petisi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Minahasa. Di dalamnya akan ada deadline untuk Pemerintah Kabupaten menanggapi masalah lingkungan di desa ini.

“Kami harap ada solusi dari pemerintah Kabupaten terhadap masalah lingkungan di sini,” kata Jack yang juga merupakan Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulut.

Hukum Tua Desa Tateli Tiga Stenly Gumalang sempat menegur perusahaan tersebut melalui telepon.

“Saya kaget melihat Desa sudah penuh debu berterbangan, saat itu juga saya langsung menghubungi via telepon kepada perusahaan tersebut,” ungkap Stenly.

Saat ditelepon, pihak perusahaan mengaku kalau mesin filter debu mereka sedang rusak.

“Hari itu juga mereka berhenti beroperasi, namun besoknya mereka kembali bekerja dan mengeluarkan debu hasil pembuatan aspal,” kata Stenly.

Menurut Stenly, mereka sebenarnya tidak ingin menutup perusahaan tambang di Galian C jika mereka menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan.

Sangat disayangkan, pengaruh buruk polusi udara ini ditanggung oleh balita yang sampai terkena penyakit ISPA.

Pemerintah Desa Tateli Tiga mengharapkan adanya tindakan dari Puskemas Tateli, untuk mengidentifikasi penyakit pada masyarakat yang tinggal di sekitaran area Galian C.

“Karena dampak polusi udara saat ini bukan hanya berpengaruh buruk di pemukiman Desa Tateli Tiga, namun sudah sampai ke desa-desa sekitar, seperti Desa Tateli, Tateli Dua, dan Koha,” pungkas Stenly.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Lingkungan dan Konservasi

Pelaku kasus tambang illegal di TN Bongani Nani Wartabone dilimpahkan ke Kejati Sulut

Ancaman hukuman 15 tahun serta denda Rp 10 miliar.

Bagikan !

Published

on

KOTAMOBAGU, ZONAUTARA.COM – Penyidik di Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, melimpahkan kasus tambang emas tanpa ijin (PETI) di Kawasan Taman Nasional (TN) Bogani Nani Wartabone ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.

Dalam pekara ini, tersangka SM (38) yang berperan sebagai pemilik tambang sekaligus pemodal menyuruh pekerja melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin, sementara tersangka HA (37) berperan sebagai operator alat berat yang melakukan kegiatan penambangan dan membawa alat berat masuk ke kawasan hutan.

Barang bukti berupa satu unit eskavator telah diserahkan oleh Penyidik LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi kepada pihak Kejati Sulawesi Utara untuk masuk pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan.

Kepala Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan bahwa kasus ini merupakan hasil kegiatan bersama Tim Gabungan yakni Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Seksi Wilayah III Manado bersama dengan Polisi Kehutanan Balai TN. Bogani Nani Wartabone serta Satuan BRIMOB Batalyon B Inuai.

“Saat itu tanggal 21 Pebruari 2020 tim gabungan telah mengamankan satu unit eskavator merek Hyundai serta pelaku di lokasi Patolo, Desa Tanoyan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, tepatnya di dalam Kawasan TN Bogani Nani Wartabon,” jelas Dodi, Jumat (24/4/2020).

Dodi juga menjelaskan bahwa sebelumnya tersangka HA dan SM sudah ditahan oleh PPNS LHK Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di RUTAN Kelas II B, Kota Kotamobagu. Sementara barang bukti berupa eskavator saat ini diamankan di Kantor Balai TN. Bogani Nani Wartabone.

PPNS Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi menjerat HA dan SM dengan pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak 10 miliar rupiah serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Direktur Penegakan Hukum Pidana, Yasid Nurhuda, menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan kepada penyidik melakukan tugas dengan professional, jika mendapatkan lebih dari dua alat bukti yang sah, terhadap semua pelaku yang terlibat untuk dilakukan proses penyidikan.

Penindakan para pelaku penambangan emas tanpa ijin di Kawasan hutan TN Bogani Nani Warta Bone ini merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tujuan menjaga dan melindungi kawasan hutan dari kegiatan pengunaan kawasan hutan secara tidak sah dan kegiatan ilellal lainnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani menjelaskan bahwa ditengah pandemi covid19 ini, GAKKUM LHK tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan kehutanan, terutama di Kawasan konservasi seperti di TN Bogani Nani Wartabone dari kegiatan tambang emas tanpa ijin,

“Ini sudah menjadi prioritas nasional, namun tentunya hal ini dilakukan dengan mengedepankan ketentuan dari Kementerian Kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Easio.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com