Connect with us

ZONA DAERAH

Kejari Tomohon ‘sumbang’ Rp700 juta ke kas negara

Published

on

Kasi Pidsus Kejari Tomohon Arthur Piri saat mengeksekusi uang denda dari salah satu terpidana korupsi. (Foto: Kejari Tomohon)

TOMOHON, ZONAUTARA.com Penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana korupsi gencar dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon. Tak sedikit kasus rasuah tersebut yang kini telah selesai diusut oleh korps Adyhaksa ini dan memiliki kekuatan tetap.

Bahkan, selang Januari hingga Juli 2019, korps yang dipimpin Edy Winarko ini pun telah berhasil melakukan eksekusi terhadap uang denda dari para terpidana yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap alias incracht.

Totalnya pun tak tanggung-tanggung. Ada sebanyak Rp700 juta yang telah dieksekusi dari para terpidana. Uang denda tersebut telah disetor ke kas negara.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

“Kejaksaan Negeri Tomohon selama Januari sampai dengan Juli 2019 telah melaksanakan eksekusi uang denda terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan total sebesar Rp700 juta, yang diterima dari keluarga terpidana,” ujar Piri, Senin (8/7/2019).

Menurut dia, para terpidana yang telah membayar uang denda tersebut pun telah terbebas dari hukuman tambahan sebagaimana putusan akhir dari Majelis Hakim.

Pihaknya pun mengapresiasi para terpidana yang telah menaati putusan pengadilan dengan membayar denda sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

“Kami berharap, para terpidana korupsi lainnya juga bisa menaati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

Diketahui, eksekusi uang denda ini pun menjadii prestasi bagi Kejari Tomohon. Pasalnya, Kejari Tomohon telah menjadi penyumbang bagi keuangan negara, karena uang denda tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berikuti daftar eksekusi uang denda oleh Kejari Tomohon :

  1. Kamis, 10 Januari 2019, dari terpidana Ricky Pontoh, Rp50.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 114 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014.
  2. Kamis, 10 Januari 2019, dari terpidana Sumardikun, Rp50.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 288 K/Pid.Sus/2014 tanggal 6 Oktober 2014.
  3. Rabu, 29 Mei 2019, dari terpidana Piet Hein Wongkar, Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.
  4. Rabu, 26 Juni 2019, dari terpidana Ferry Welly Muaja, jumlah Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.
  5. Senin, 1 Juli 2019, dari terpidana Altje Lumi, jumlah Rp200.000.000, dengan Putusan Kasasi Nomor : 1857 K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 April 2016.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

Rata-rata air di sumur mengering

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com