Connect with us

Zona Bolmong Raya

Siap-siap, penyelesaian aset jadi taruhan jabatan

Tahlis: wajib teken pakta integritas

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan melakukan rolling jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama eselon II.

Penempatan jabatan nantinya akan mengacu pada hasil seleksi terbuka JPT Pratama yang baru selesai digelar.

Sebelumnya, panitia seleksi (pansel) sudah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tiga besar.

Baca: Pansel umumkan tiga besar hasil seleksi JPT Pratama Pemkab Bolmong

Menariknya, dari 18 jabatan atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilelang, sembilan diantaranya bermasalah dengan aset yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong, Tahlis Gallang mengaku, persoalan aset akan menjadi pertimbangan khusus bagi Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wabup Yanny Tuuk, dalam menentukan pejabat yang akan dilantik nanti.

“Nama-nama yang lolos tiga besar itu akan diserahkan kepada Bupati. Nantinya, bupati selaku user yang akan memilih salah satu. Namun, yang menjadi indikator penting dalam penilaian pimpinan (Bupati dan Wabup) adalah komitmen penyelesaian persoalan aset khususnya bagi instansi yang bermasalah,” kata Tahlis Gallang, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut, Tahlis mengatakan, terkait komitmen tersebut, para pejabat yang akan dilantik nanti wajib menandatangani pakta integritas. Itu sama dengan sistem kontrak kerja.

Dengan begitu, kata Tahlis, kinerja para pimpinan OPD lebih terkontrol. Kemudian para pimpinan OPD selalu memiliki tanggung jawab selama menjabat.

“Ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam pakta integritas. Salah satunya adalah terkait komitmen penyelesaian asset. Dan itu yang paling utama. Itu berlaku selama satu tahun. Setelah itu, akan dievaluasi,” ungkap Sekda Tahlis.

Dia memaparkan, salah satu kelemahan Pemkab Bolmong di tahun-tahun sebelumnya terletak pada tata kelola aset barang milik daerah yang kurang baik. Yang pada akhirnya, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya tindak lanjut terhadap temuan tersebut juga tidak maksimal.

Sehingga, menumpuk dari tahun ke tahun dan terus terbawa sampai hari ini.

Baca juga: Catatan BPK, 403 Miliar asset Bolmong bermasalah

“Penandatanganan pakta integritas nantinya agar para pimpinan OPD benar-benar memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya. Dalam pakta integritas itu intinya pimpinan OPD harus siap menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ketika mereka menandatangani itu berarti mereka siap,” sahut Tahlis. (itd)

Sembilan jabatan yang dilelang bermasalah dengan aset, yakni:

  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Pertanian
  3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
  4. Dinas Perhubungan
  5. Dinas Perikanan
  6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  7. Dinas Lingkungan Hidup
  8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
  9. Badan Keuangan Daerah

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zona Bolmong Raya

Aktivitas Belajar-Mengajar SDN 1 Sangkub Dua Dipindahkan

Pemerintahan Yang Dipimpin langsung Oleh Bupati Bolmut Depri Pontoh, Wakil Bupati Amin Lasena Bersama Dengan Unsur Forkopimda Membahas Persoalan SDN 1 Sangkub II Dengan Pihak Ahli Waris.(Foto Istimewa)

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

BOROKO, ZONAUTARA.com – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmut) Depri Pontoh, Rabu (27/11/2019), memimpin pertemuan bersama ahli waris SDN 1 Sangkub Dua Kecamatan Sangkub.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena, Kapolres Bolmut AKBP Eko Kurniawan SIK, Kejari Bolmut Kejari Bolmut Moch Riza Wardhana, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Camat Sangkub.

Sekedar diketahui pada Senin (25/11/2019) bertepatan dengan hari guru Nasional sekolah SDN 1 Sangkub Dua disegel oleh ahli waris. Setelah itu, Selasa besoknya anak-anak dipindahkan belajar sementara di Balai Desa Bolmut.

Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya ingin menggunggah hati ahli waris agar gembok bisa dibuka sebelum ada eksekusi dari pengadilan.

“Akan tetapi sudah tidak bisa,” jata Amin.

Karena sudah tidak bisa, imbuhnya, pemerintah memindahkan kegiatan belajar mengajar di SMP Sangkub.

“Ada sekitar tujuh ruangan yang kosong jadi dipindahkan sementara untuk proses kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

Menurut Lasena, pemerintah juga tahun 2020 rencana akan membangun sekolah SDN 1 Sangkub Dua. Jika pembahasan APBD cepat.

“Khusus pembangunan SDN 1 Sangkub Dua proses lelang akan dipercepat pada bulan Desember. Agar pertengahan tahun depan sekolah sudah bisa digunakan. Kemarin juga sudah ada yang hibahkan tanah dari Sangadi,” kata Amin.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com