Connect with us

Zona Bolmong Raya

Tak setor LHKPN, Caleg terpilih tak akan dilantik

Batas pemasukan tujuh hari setelah penetapan

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Setelah sempat ditunda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akhirnya menggelar pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Bolmong periode 2019-2024.

Pleno penetapan berdasarkan surat  keputusan KPU Bolmong Nomor 574/PL.01.9-Kpt/7101/KPU.Kab/VII/2019, digelar di gedung Aspirasi, kompleks kantor DPRD Bolmong, Senin (29/7/2019).

Menurut Komisioner KPU Bolmong Divisi Data dan Informasi, Afif Zuhri, pleno baru dapat dilaksanakan lantaran adanya permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada proses tersebut, berdasarkan putusan MK nomor 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, yang amarnya menyatakan menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu dengan alasan hukum permohonan ditarik. “Atas dasar itu sehingga kita langsung menggelar pleno hari ini (kemarin),” kata Afif, saat ditemui usai pleno.

Penetapan 30 kursi anggota DPRD Bolmong itu dipimpin langsung ketua KPU Bolmong, Lilik Mahmudah bersama empat komisioner KPU lainnya. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bolmong, Tahlis Gallang mewakili pemerintah daerah, perwakilan parpol, unsur TNI-Polri serta undangan lainnya.

Di sisi lain,  Afif menyebutkan, meski sudah ditetapkan, para calon terpilih masih akan mempersiapkan administrasi untuk memenuhi persyaratan dalam pengusulan pelantikan sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2019.

Yakni, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyampaikan tanda terima  pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari  setelah penetapan calon terpilih.

“Juga berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor 814 Tahun 2019 tentang LHKPN,” sebutnya.

Lebih lanjut, Afif menjelaskan, bagi yang belum atau tidak menyetor tanda terima LHKPN, maka sanksinya juga sangat jelas dalam ayat (3) pasal tersebut.

Yakni, dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU tidak boleh mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Gubernur.

“Jadi kalau itu tidak dipenuhi maka akibatnya penundaan pelantikan,” jelas Afif. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Bolmong Raya

Krisis air bersih di Bolmong terus maluas

300 jiwa di Bolangat Timur harus mendapatkan suplai air bersih.

Bagikan !

Published

on

By

BOLMONG,ZONAUTARA.com– Kekeringan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) semakin membawa dampak buruk bari warga. Salah satunya adalah krisis air bersih.

Baru-baru ini, 300 jiwa di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang harus mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah kabupaten.

Pasalnya, semua sumber air bersih seperti sumur yang biasa digunakan sedikitnya 90 kepala keluarga (KK) di desa itu rata-rata mengering. Ada juga yang airnya mengeruh sehingga tidak layak dikonsumsi.

Kali ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong, dua desa di Kecamatan Passi Barat juga mengalami hal yang sama, yaitu Bintau dan Wangga.

Kepala Seksi Tanggap Darurat, BPBD Bolmong Abdul Muin Paputungan menyebutkan, untuk Desa Bintau sudah dilakukan assessment dan hasilnya, 90 persen sumur sudah mengering.

Sisanya, air yang keluar tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah keruh. Sehingga ditetapkan, layak dan memenuhi kriteria untuk mendapai suplai air bersih.

“Untuk Desa Wangga, laporannya baru masuk hari ini. Dan akan dilakukan assessment besok pagi,” kata Abdul Muin, Selasa (17/09/2019).

Selain dua desa tersebut, info yang diterima BPBD juga ada satu desa di Kecamatan Bolaang, yakni Desa Ambang II. Hanya saja, menurut Abdul Muin, info yang diterima BPBD baru secara lisan.

Prosedurnya, menurutnya, harus dilaporkan secara resmi melalui surat, dengan melampirkan dokumen pendukung lain, seperti jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa yang terdampak.

Itu bertujuan agar pihak PBBD bisa menghitung jumlah kebutuhan air bersih yang akan disalurkan.

“Jadi intinya, setelah menerima laporan resmi dari pemerintah desa, kemudian kita lakukan peninjauan langsung di lapangan dan hasilnya kita laporkan ke pimpinan hingga ke Bupati. Dengan indikator-indikator tersebut sehingga bupati langsung memerintahkan untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di sisi lain, Abdul menyebutkan, untuk pemberian kebutuhan dasar dalam bentuk air bersih, berdasarkan standar BNPB adalah 7,5 liter per orang per hari. Dihitung sama rata dari semua usia.

Baik dewasa maupun anak-anak. Dengan catatan, air yang diberikan itu khusus untuk dikonsumsi. Dalam hal ini minum dan memasak. Bukan untuk mandi, cuci pakaian atau kebutuhan lainnya.

“Nanti untuk tiga hari kedua, jumlahnya naik menjadi 15 liter per hari per jiwa,” tandasnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com