Connect with us

Hukum dan Kriminal

Ada upaya sistematis pelemahan KPK?

Penyalahgunaan wewenang pemidanaan semacam ini seperti sudah menjadi pola umum serangan balik.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Laporan Pidana terhadap juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, Koordinator Indonesian Corruption Wacth (ICW) Adnan Topan Husodo, dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dinilai merupakan bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK.

Demikian respons YLBHI dan ICW yang juga menilai bahwa Laporan Pidana tersebut merupakan serangan balik yang dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengamankan Panitia Seleksi (Pansel) dan beberapa calon pimpinan KPK, dari kritik masyarakat sipil. YLBHI, ICW, dan Koalisi masyarakat sipil lainnya sejak bulan April 2019 telah mengawal seleksi pemilihan calon pimpinan (capim) KPK.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhamad Isnur mengatakan, koalisi menemukan bahwa sejak proses penunjukkan Pansel dan kemudian proses seleksi capim adalah bagian dari upaya pelemahan sangat serius terhadap KPK.

“Kami menyebutnya ini Cicak Buaya 4.0. Seperti kita ketahui, upaya serangan balik atas gerakan anti korupsi menjadi modus yang senantiasa dilakukan, salah satunya adalah kriminalisasi. Upaya kriminalisasi kali ini pun kembali terjadi,” kata Muhamad.

Dijelaskannya, pada 28 Agustus 2019 Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Ketua Umum YLBHI Asfinawati, dan Juru Bicara KPK Febridiansyah dilaporkan Agung Zulianto yang mengklaim sebagai Korban dari Pemuda Kawal KPK dan masyarakat DKI Jakarta dan berstatus mahasiswa ke Polda Metro Jaya. 

“YLBHI dan ICW menilai, laporan pidana ini adalah suatu bentuk serangan balik oknum-oknum yang berkepentingan, dengan suatu niat jahat menyalahgunakan wewenangnya pada sistem peradilan pidana, yang mana dilakukan dengan modus pelecehan peradilan judicial harrasment, demi mengamankan kepentingan panitia seleksi dan capim KPK,” ujarnya.

Laporan-laporan dengan niat jahat seperti ini, imbuhnya, juga pernah terjadi pada proses pemilihan capim KPK dan dalam upaya-upaya melawan pelemahan KPK sebelumnya. Penyalahgunaan wewenang pemidanaan semacam ini seperti sudah menjadi pola umum serangan balik.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menambahkan, menurut YLBHI & ICW, beberapa indikator bahwa Laporan Pidana tersebut merupakan suatu bentuk serangan balik untuk pelemahan KPK, antara lain Laporan Pidana dilakukan terkait kritik masyarakat sipil terhadap dugaan konflik kepentingan antara Pansel dengan beberapa calon pimpinan KPK; Laporan Pidana baru dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya; Laporan pidana tidak jelas dan sangat kabur. Tidak jelas tentang perbuatan apa yang dilaporkan; dan Laporan Pidana tersebut mengada-ada, tidak berdasarkan fakta dan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup;

“Demi tegaknya hukum dan menjaga marwah institusi Kepolisan RI, YLBHI & ICW meminta Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan Pidana ini, agar upaya pelemahan KPK dengan modus penyalahgunaan wewenang pemidanaan terhadap perjuangan dan gerakan anti korupsi, tidak terjadi. YLBHI & ICW justru meminta kepada Kepolisian RI untuk memberikan Perlindungan hukum kepada orang-orang yang berjuang melawan pelemahan KPK, termasuk di dalam proses seleksi calon pimpinan KPK saat ini,” terangnya.

YLBHI & ICW, lanjut Donal, menyerukan kepada segenap Pengabdi Bantuan Hukum LBH, Aktivis Anti-Korupsi, serta seluruh kolega dan sahabat-sahabat untuk tetap fokus melawan upaya pelemahan KPK yang sangat serius ini dan mengawal proses seleksi capim KPK agar terpilih calon-calon yg memiliki integritas.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Hukum dan Kriminal

Imbas kerusuhan di Lapas Manado, ada narapidana meninggal

Kerusuhan terjadi pada Sabtu, 11 April 2020.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.COM – Satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Manado meninggal dunia imbas kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (11/4/2020).

Belum diketahui apakah narapidana tersebut meninggal saat sedang terjadi kerusuhan atau ketika dilarikan ke rumah sakit.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulut, Lumaksono saat ditanyakan tentang kejadian tersebut tidak mengelak.

“Tapi kita belum bisa memastikan penyebab kematiannya, apakah karena sedang sakit atau akibat kekerasan,” ujar Lumaksono, Minggu (12/4) saat dikonfirmasi wartawan.

Narapidana yang dimaksud bernama Edgar Atnas, berusia 39 tahun, warga negara Filipina dengan kasus pidana perlindungan anak.

“Kita juga akan memastikan apakah dia warga negara asing atau sudah menjadi warga negara Indonesia,” jelas Lumaksono.

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com