Connect with us

Hukum dan Kriminal

Ini sasaran prioritas Operasi Patuh Samrat 2019

Published

on

Kapolres Tomohon saat menyematkan pita kepada personel Operasi Patuh 2019. (Foto: Humas Polres Tomohon)

TOMOHON, ZONAUTARA.comKepolisian Resor (Polres) Tomohon menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi ‘Patuh Samrat 2019’, di halaman Polres Tomohon, Kamis (29/8/2019).

Apel yang diikuti personel Polres dan Polsek jajaran, Anggota TNI Kodim 1302/Minahasa dan Dinas Perhubungan Kota Tomohon dipimpin langsung Kapolres Tomohon AKBP Raswin Bachtiar Sirait.

Dalam kesempatan tersebut, Sirait menyematkan Pita kepada perwakilan personel, tanda dimulainya Operasi Patuh Samrat 2019 Polres Tomohon.

Sirait saat membacakan amanat Kapolda Sulut mengatakan, bahwa permasalahan lalulintas berkembang cepat dan dinamis sesuai dengan pertambahan kendaraan dan jumlah penduduk.

Oleh karena itu, kata dia, Polri khususnya Polisi Lalulintas (Polantas) diharapkan meningkatkan inovasi dan kinerja untuk mengantisipasi hal tersebut.

Dia menjelaskan, sesuai data, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalulintas (lakalantas). Di mana, jumlah korban meninggal dan jumlah korban luka selama pelaksanaan Operasi Patuh pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah pelanggaran mengalami penurunan.

“Polri telah menetapkan kalender Operasi Patuh yang rutin dilaksanakan selama 14 hari, dimulai pada 29 Agustus 2019 hingga 11 September 2019 secara serentak di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dia menegaskan, sasaran prioritas Operasi Patuh 2019 meliputi tujuh pelanggaran, yakni pengemudi yang menggunakan handphone, pengemudi melawan arus, pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu.

Selain itu, lanjut dia, pengemudi di bawah umur, pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, pengemudi menggunakan narkoba atau mabuk, serta pengemudi berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan.

“Dengan penindakan sasaran pelanggaran lalulintas tersebut, maka diharapkan Operasi Patuh pada tahun ini dapat menekan jumlah korban fatalitas dan meminimalisir jumlah kemacetan lalulintas, serta terwujudnya Kamseltibcar lantas yang mantap,” pungkasnya.

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Advertisement
4 Comments

4 Comments

  1. Pingback: 바카라사이트

  2. Pingback: social impact marketing

  3. Pingback: Surfwearhawaii

  4. Pingback: เงินกู้ นอก ระบบ โคราช

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum dan Kriminal

Manado dan Minsel terbanyak kasus kekerasan terhadap perempuan

Selain itu kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di delapan daerah lainnya.

Bagikan !

Published

on

Launching Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019.

MANADO, ZONAUTARA.com – Lembaga Swara Parangpuan mencatat sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan yang mereka tangani selama tiga tahun terakhir, terbanyak berada di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

“Selama tiga tahun ini kami menangani 179 kasus terhadap perempuan, baik yang terjadi di ruang publik maupun di ruang privat,” ujar Koordinator Program Swara Parangpuan Mun Djenaan, Selasa (10/12/2019).

Calam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sulut 2019, sebanyak 33 persen kasus, terjadi di Kota Manado, dan 29% terjadi di Minsel. Selain itu kasus kekerasan terhadap perempuan juga dijumpai di delapan daerah lainnya.

Kekerasan berlapis

Menurut Mun, perempuan yang menjadi korban selalu mengalami kekerasan berlapis. Korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikologis.

“Kekerasan seksual menempati urutan pertama jenis kekerasan yang kami tangani. Totalnya ada 69 kasus atau 40 persen. Korban mengalami perkosaan, pelecehan seksual, penyebaran konten porno serta eksploitasi seksual,” jelas Mun.

Jenis kekerasan lainnya adalah kekerasan psikologis, kekerasan fisik dan penelantaran.

Sementara dari ranah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di ranah domestik (privat) yakni sebesar 57 persen, dan 43 persen di ranah publik.

“Yang memprihatinkan, yang menjadi korban itu terbesar adalah perempuan yang tidak bekerja, sementara pelakunya paling banyak adalah orang yang bekerja,” kata Mun.

Pelaku juga kebanyakan merupakan orang terdekat korban seperti ayah, kakak, adik, paman, tante, suami, pacar, mantan pacar, tetangga, teman, kepala sekolah, majikan dan atasan. Meski ada pula pelaku yang baru dikenal dan tidak dikenal oleh korban.

Lamban

Swara Parangpuan mengeritik soal lambannya penanganan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut Mun, aparat kepolisian belum menempatkan penanganan kasus ini sebagai prioritas.

“Padahal yang paling banyak kami tangani ini adalah korban yang membutuhkan akses layanan hukum. Sementara 71 persen kasus yang kami tangani mandek di kepolisian atau pelakunya melarikan diri,” kritik Mun.

Baca juga: Penanganan kekerasan terhadap perempuan lamban

Swara Parangpuan juga berharap pemerintah menseriusi penanganan kasus kekerasan perempuan ini, dengan memberikan alokasi anggaran terhadap perlindungan korban, serta mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi.

Sebab dalam banyak kasus trafficking, penyebab korban masuk dalam lingkaran itu karena persoalan ekonomi keluarga.

Swara Parangpuan juga meminta pemerintah sungguh-sungguh dalam menerapkan regulasi dan kebijakan dan penyediaan layananan yang dibutuhkan korban.

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com