Connect with us

Zona Bolmong Raya

522 hektar lahan pertanian di Bolmong gagal panen

Sekitar 1.024 hektar lahan pertanian di tujuh kecamatan berpotensi kekeringan

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

LOLAK, ZONAUTARA.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mencatat sekitar 1.024 hektar lahan pertanian di tujuh kecamatan berpotensi kekeringan. Bahkan, dari jumlah tersebut, seluas 522 hektar lahan dipastikan gagal panen.

Kepala Dinas Pertanian Bolmong Remon Ratu menyebutkan, jumlah tersebut terbagi atas dua jenis komoditi, yakni padi dan jagung. Untuk lahan tanaman jagung yang berpotensi kekeringan seluas 805,5 hektar. Sementara lahan persawahan untuk tanaman padi yang berpotensi kekeringan seluas 218,5 hektar.

“Sedangkan, yang dipastikan gagal panen dan tidak bisa lagi diselamatkan untuk jagung seluas 364,5 hektar. Dan untuk padi yang dipastikan gagal panen seluas 157,5 hektar,” kata Remon, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (03/09/2019).

Baca: Bolmong siaga darurat kekeringan, karhutla dan angin kencang

Akibat kekeringan, sawah di Bolmong tak lagi terairi.(Image: zonautara.com/itd)

Remon menjelaskan, lahan pertanian yang terancam kekeringan tersebut tersebar di tujuh kecamatan. Hanya saja, menurut dia, yang terparah ada di tiga kecamatan, yakni, Bolaang, Bolaang Timur dan Lolak. Pasalnya, kondisi lahan persawahan di tiga kecamatan itu rata-rata sawah tadah hujan yang notabene hanya berharap pada curah hujan saja.

“Yang terancam kekeringan itu sebetulnya ada di tujuh kecamatan yakni Bolaang, Bolaang Timur, Lolak, Sang Tombolang, Poigar, Dumoga dan Passi Barat. Tapi yang parah itu di tiga kecamatan. Sementara sisanya hanya tanaman jagung saja yang berpotensi gagal,” jelas Remon Ratu.

zonautara.com
Akibat kekeringan, 522 hektar lahan dipastikan gagal panen.(Image: zonautara.com/itd)

Sebagai upaya pencegahan dini terjadinya kekeringan, Dinas Pertanian sudah melakukan pemasangan beberapa unit mesin pompa air secara bergilir di wilayah yang kering. Tapi, kata Remon, wilayah yang bisa dipasangkan pompa hanya di lahan yang ada sumber air.

“Kita lihat di mana ada lahan kering, kemudian ada sumber air yang dekat maka kita pasangkan pompa air,” ungkapnya.

Camat Bolaang, Aswanto Gobel membenarkan hal tersebut. Khusus di Kecamatan Bolaang sudah ada informasi dari masyarakat terkait tanaman yang gagal panen. Seperti puluhan hektar tanaman jagung di Kelurahan Inobonto yang gagal panen. Juga ada sawah di Desa Inobonto I yang mulai terjadi kekeringan dan terancam gagal.

“Saat ini kita sementara minta data yang lebih valid dari masing-masing pemerintah desa. Setelah itu kemudian kita laporkan ke pemerintah kebupaten. Upaya ini dilakukan agar pemerintah kabupaten sudah bisa melakukan pendataan untuk menyiapkan cadangan pangan ketika kemarau terus terjadi,” kata Aswanto Gobel saat dimintai konfirmasi via ponselnya.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Februari, ASN Bolmong terancam tak terima tunjangan

ika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) tengah mempersiapkan berbagai dokumen dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Bolmong tahun anggaran 2019.

Salah satu yang wajib disiapkan adalah laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Bolmong.

“Laporan keuangan SKPD itu wajib disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) paling lambat 31 Januari 2020,” kata Kepala BKD Bolmong, Rio Lombone, Senin (20/1/2020).

Rio mengaku tidak main-main. Jika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan nada sanksi tegas. Salah satunya adalah, hak keuangan selain gaji seluruh ASN di instansi tersebut tidak akan dibayarkan.

“Selain gaji tidak akan dibayarkan. Seperti TPP, biaya perjalanan dinas dan honorarium dan lain-lain. Dan ini sudah disetujui oleh pimpinan,” tegas Rio Lombone.

Penerapan sanksi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut Rio, hasil kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, batas penyampaian LKPD Kabupaten/Kota se Sulut hanya sampai 15 Maret 2020. Tidak seperti biasanya, sesuai aturan penyampaian LKPD Kabupaten/Kota yakni 31 Maret tahun berjalan.

“Kali ini disepakati bersama untuk dipercepat. Karena proses audit rinci oleh BPK juga akan lebih awal dari biasanya. Akan diupayakan tahapan audit selesai sebelum lebaran,” jelas Rio saat ditemui di ruang kerjanya. (ite)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com