Kata para pemuka negara dalam sepekan terakhir tentang Papua

ZONAUTARA.com – Pada akhir bulan Agustus 2019, sejumlah pemuka negara membahas serius tentang persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Daerah seumpama sepotong surga di ufuk timur itu mendadak bergejolak.

Zona Utara merekam sejumlah tanggapan dari para pemuka negara dalam sepekan terakhir yang pernah disampaikan terkait apa yang terjadi di Papua, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta para menteri terkait.

Presiden Jokowi

Presiden meminta masyarakat tenang dan tidak melakukan melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dapat merugikan semuanya apabila ada kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas publik, dan fasilitas-fasilitas masyarakat yang dibangun bersama.

Saat menyampaikan keterangan pers, di Alun-alun Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (29/08/2019) malam, Presiden menegaskan dirinya dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik di bidang fisik maupun Sumber Daya Manusia, agar semuanya khususnya mama-mama, pace, mace, dan anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera.

“Mari kita semuanya menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai, tanah yang damai,” kata sosok yang akrab dengan sapaan Jokowi ini.

Kepala Negara mengajak semua ketua dan tokoh-tokoh adat, ketua dan tokoh-tokoh agama, serta kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai.

“Sekali lagi, mari kita jaga Tanah Papua sebagai sebuah tanah yang damai,” ujar Presiden Jokowi.

Menko Polhukam Wiranto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengampaikan bahwa Pemerintah sedang berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

“Pemerintah sekarang ini sedang berusaha sekuat tenaga. Tidak membiarkan. Tidak mendiamkan. Pemerintah akan hadir dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang tepat sehingga menyelesaikan masalah untuk tidak menimbulkan masalah (baru),” kata Wiranto di Jakarta, Kamis (29/08/2019).

Menko Polhukam juga menyampaikan, bahwa dirinya telah ke Papua dan berdialog dengan masyarakat di sana.

“Kita bisa dialog dengan baik. Saya bisa menjawab masalah-masalah yang disampaikan masyarakat ke kita, asal kita tidak emosi, asal kita jujur, asal kita tetap berorientasi pada persatuan dan kesatuan kita,” ujar Wiranto.

Mendagri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sistem pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dan Papua Barat tetap berjalan.

“Jalan terus, tidak ada masalah, pelayanan masyarakat semua jalan terus,” kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri Rapat RUU Pertanahan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/08/2019).

Menurut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah tetap melakukan monitoring pergerakan isu mengenai Papua dan Papua Barat. Ia menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan catatan tidak anarkis dan bersifat provokatif. Soal aspirasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, asal tidak anarkis, asal tidak terus mengibarkan bendera, dan sebagainya, sah-sah saja.

“Di Kemendagri juga ada yang menyampaikan aspirasi kita dengar, asal tidak menyimpang dari pokok persoalan,” ujarnya. 

Menkominfo Rudiantara

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Jakarta, Jumat (29/08/2019) malam, mengatakan bahwa pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data. Tidak ada kebijakan pemutusan total (black out). Layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan.

Hal tersebut disampaikan Menkominfo, menanggapi sejumlah isu mengenai pemutusan jalur telepon di Papua dan Papua Barat sejak adanya peristiwa berujung rasa di Manokwari.

Mengenai black out jalur telekomunikasi seluler di Papua, khususnya di Jayapura, Menkominfo menegaskan ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel yang mengakibatkan matinya seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura.

“Telkomsel sedang berusaha untuk memperbaiki kabel yang diputus atau melakukan pengalihan trafik agar layanan suara & SMS bisa segera difungsikan kembali,” kata Rudiantara.

Editor: Rahadih Gedoan