Connect with us

Zona Bolmong Raya

Siaga kekeringan, Pemkab Bolmong siapkan mesin pompa air

Remon: Beberapa lahan berhasil ditangani dengan pompa air

Bagikan !

Published

on

zonautara.com
Akibat kekeringan, 522 hektar lahan dipastikan gagal panen.(Image: zonautara.com/itd)

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Kemarau berkepanjangan yang masih terus terjadi menyebabkan 522 hektar lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dipastikan puso (gagal panen).

Sementara, sekitar 400-an hektar lahan lainnya yang tersebar di tujuh kecamatan juga terancam. Ketersedian air di sungai-sungai juga terus mengalami penurunan.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong dalam mencegah kekeringan khususnya lahan persawahan adalah dengan menyediakan puluhan mesin pompa air.

Baca juga: Kemarau masih akan terus berlanjut

Saat ini, Pemkab Bolmong melalui Dinas Pertanian sudah mendistribusikan beberapa mesin ke wilayah yang kekeringan. Hanya saja, menurut Kepala Dinas Pertanian Bolmong, Remon Ratu, pompa air hanya bisa digunakan pada areal persawahan yang ada sumber air.

“Kalau ada sumber air, tapi debit airnya sudah menurun sehingga tidak bisa lagi masuk ke areal persawahan, maka di situ kita gunakan pompa air untuk menyedot air. Dan itu sangat membantu petani. Beberapa lahan di Desa Bolangat, Kecamatan Sangtombolang sudah berhasil kita tangani dengan pompa air,” kata Remon, Selasa (3/9/2019).

salah satu mesin pompa air yang digunakan untuk mengari sawah di Desa Bolangat, Kecamatan Sangtombolang. (Foto: itd)

Sementara itu, lanjut Remon Ratu, untuk wilayah pertanian yang tidak ada sumber air, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Pemerintah Provinsi untuk pengadaan sumur bor. Khususnya di wilayah yang paling rawan kekeringan seperti sawah tadah hujan.

“Jadi ketika curah hujan menurun seperti saat ini, maka air itu yang disedot. Dan itu disetujui oleh Pemprov dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi. Tapi kalau untuk lahan persawahan yang masih ada sumber air saat ini sudah berhasil kita tangani karena ada puluhan mesin pompa air yang disiapkan,” ungkap Remon.

Baca juga: 522 hektar lahan pertanian di Bolmong gagal panen

Kepala Bidang prasarana dan sarana, Dinas Pertanian Bolmong, Bachruddin Marto menambahkan, secara umum kebutuhan air di sawah bukan secara terus menerus. Karena padi bukan tanaman air, tapi sangat butuh air.

Pada tanaman padi terdapat tiga fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif (0-60 hari), fase generatif (60-90 hari), dan fase pemasakan (90-120 hari). Kebutuhan air pada ketiga fase tersebut bervariasi yaitu pada fase pembentukan anakan aktif, anakan maksimum, inisiasi pembentukan malai, fase bunting dan fase pembungaan.

“Contoh pada fase bunting itu membutuhkan air setinggi tujuh centimeter. Sehingga itu, khususnya areal persawahan yang ada sumber air meski sudah menurun, maka tidak perlu khawatir. Karena bisa diairi dengan menggunakan pompa,” tandas Marto. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Februari, ASN Bolmong terancam tak terima tunjangan

ika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com – Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) tengah mempersiapkan berbagai dokumen dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Bolmong tahun anggaran 2019.

Salah satu yang wajib disiapkan adalah laporan keuangan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Bolmong.

“Laporan keuangan SKPD itu wajib disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) paling lambat 31 Januari 2020,” kata Kepala BKD Bolmong, Rio Lombone, Senin (20/1/2020).

Rio mengaku tidak main-main. Jika ada SKPD yang kumabal dan tidak memasukkan laporan keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka akan nada sanksi tegas. Salah satunya adalah, hak keuangan selain gaji seluruh ASN di instansi tersebut tidak akan dibayarkan.

“Selain gaji tidak akan dibayarkan. Seperti TPP, biaya perjalanan dinas dan honorarium dan lain-lain. Dan ini sudah disetujui oleh pimpinan,” tegas Rio Lombone.

Penerapan sanksi ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut Rio, hasil kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, batas penyampaian LKPD Kabupaten/Kota se Sulut hanya sampai 15 Maret 2020. Tidak seperti biasanya, sesuai aturan penyampaian LKPD Kabupaten/Kota yakni 31 Maret tahun berjalan.

“Kali ini disepakati bersama untuk dipercepat. Karena proses audit rinci oleh BPK juga akan lebih awal dari biasanya. Akan diupayakan tahapan audit selesai sebelum lebaran,” jelas Rio saat ditemui di ruang kerjanya. (ite)

Editor: Ronny A. Buol

Bagikan !
Continue Reading
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com