Connect with us

Zona Bolmong Raya

Pemkab Bolmong serius perangi sampah plastik

Bupati Yasti larang pegawainya gunakan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai.

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) membuktikan keseriusannya dalam menangani urusan persampahan. Apalagi, jenis sampah berbahan plastik.

Sebagai buktinya, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow mengeluarkan surat edaran bernomor 400/D.23/DLH/33/IV/2019 yang ditujukan kepada seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Bolmong tentang larangan penggunaan kemasan air minum berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di lingkungan Pemkab Bolmong.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong, Abdul Latief, melalui Kepala Bidang Persampahan, Deasy Makalalag menyebutkan, dalam surat edaran, Bupati menegaskan seluruh ASN dan THL diwajibkan membawa botol minum (tumbler).

Kepala perangkat daerah dan seluruh pejabat baik eselon II, III dan IV diminta melakukan sosialisasi serta diimbau agar menjadi contoh dalam pelaksanaan edaran itu.

“Jadi di setiap acara atau kegiatan yang digelar oleh perangkat daerah tidak boleh lagi ada air minum kemasan. Pelaksana kegiatan menyediakan dispenser dan peserta diminta membawa tumbler sendiri,” kata Deasy, Rabu (11/9/2019).

Seluruh ASN dan THL Bolmong diminta juga untuk saling mengawasi. Barang siapa yang melihat atau menemukan penggunaan kemasan air berbahan plastik sekali pakai atau kantong plastik, diminta agar melaporkan hal tersebut kepada kepala perangkat daerah yang menjadi unit terlapor untuk selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah yang menjadi atasan langsung terlapor.

“Pelaporan bisa secara lisan maupun tertulis dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti foto maupun video. Yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran oleh atasan langsung,” jelas Deasy.

Sehingga itu, dalam surat edaran, bupati menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran tersebut di lingkungan kerja masing-masing. Termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak luar membawa kemasan air minum berbahan plastik ke dalam lingkup kerja masing-masing.

“Untuk kantong plastik yang dimaksudkan dalam surat edaran tidak termasuk kantong plastik yang digunakan untuk mengangkat limbah domestik,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Bolmong, Parman Ginano saat dimintai tanggapan terkait edaran tersebut mengaku siap menindaklanjuti. Bahkan menurut Parman, khusus untuk penggunaan tumbler, sudah diterapkan di unit kerja yang dia pimpin jauh sebelum edaran itu ada. Bahkan, itu pernah diadakan untuk edisi lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah lalu, dan dibagikan ke staf Dinas Kominfo.

“Kita pasti akan tindaklanjuti sesuai edaran bupati. Bahkan untuk tumbler kita di kantor (Diskominfo) rata-rata sudah menggunakan itu. Rekan-rekan wartawan yang bermitra dengan Pemkab Bolmong melalui Diskominfo juga kita ajak untuk menggunakan tumbler,” aku Parman. (itd)

Editor: Ronny Adolof Buol

Bagikan !

Zona Bolmong Raya

Kinerja menurun, Kepala Inspektorat Bolmong diganti

Tahlis: Tindak lanjut temuan BPK baru 54 persen

Bagikan !

Published

on

BOLMONG, ZONAUTARA.com—Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow kembali menunjuk Rio Lombone sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Bolmong menggantikan Leksi Paputungan.
Rio saat ini menjabat Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong definitif.

Penunjukkan Rio berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 800/B 03/BKPP/25 tertanggal 16 Januari 2020 yang diserahkan langsung Sekretaris Daerah (Sekda), Tahlis Gallang di ruang kerja sekda, Jumat (17/1/2020).

Menurut Sekda, penunjukkan Rio sebagai Plt kepala Inspektorat tidak dilakukan bersamaan dengan rolling jabatan struktural eselon II, III dan IV beberapa waktu lalu karena memang tugas kepala BKD saat itu masih cukup berat. Terkait penyelesaian asset daerah. “Tapi saat ini, persoalan asset sudah membaik. Sehingga pekerjaannya pun agak ringan,” kata Tahlis saat ditemui di ruang kerjanya, usai penyerahan SK.

Di sisi lain, Inspektorat juga membutuhkan figur yang mampu mengatur serta menjadi motor penggerak. Karena menurut Tahlis, selain persoalan asset, masalah terbesar kedua di Bolmong saat ini adalah tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang. “Iya, baru sekitar 54 persen. Sehingga Rio kembali ditempatkan di inspektorat untuk mensupport manajemen. Untuk membantu memecahkan persoalan di inspektorat,” terang Sekda.

Posisi Plt kepala Inspektorat sempat dipercayakan kepada sekretaris inspektorat, Leksi Paputungan. Yang sebelumnya memang dijabat Rio Lombone. Tapi, dari hasil evaluasi justru tidak ada nilai tambah bahkan menurun. “Sejak ditinggal Rio Lombone menjabat kepala BKD, justru performa dari inspektorat menurun,” sentil Tahlis.

Sementara, Pemkab bolmong menargetkan sesuai kesepakatan dengan BPK melalui MoU itu bahwa tindak lanjut temuan harus minimal 80 persen. Batas waktunya Desember 2019 lalu.
Tapi justru hanya bertengger pada posisi 54 persen.

Padahal, awal Februari 2020, BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara akan kembali masuk ke Bolmong untuk melakukan pra audit.

“Makanya ini akan dipresure terus sebelum BPK masuk awal Februari. Paling tidak, hingga Maret kita bisa menyelesaikan sampai 70 persen. Dan itu yang menjadi tugas Rio Lombone. Karena April sudah masuk pada audit rinci,” tandas Sekda Tahlis.(ite)

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com